Harga Meroket, Karet Masuk Food Estate

Wednesday, 15 February 2012

INILAH.COM, Jakarta – Prospek karet yang menarik karena harga karet dunia yang luar biasa memicu pemerintah untuk menanam karet dalam lahan Food Estate di Merauke, Papua.

Deputi Industri Primer Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Megananda Daryono mengatakan, lahan sekitar 10 ribu selain untuk kelapa sawti juga akan ditanam karet. Pemerintah berencana untuk masuk ke karet karena harga karet dunia yang luar biasa. Saat ini, hanya Indonesia dan Thailand yang memiliki tanaman karet.

“Yang punya karet sekarang tinggal Indonesia dan Thailand sehingga harga karet akan tinggi. Kebutuhan tidak mungkin hanya untuk mobil dan lain-lain tapi akan meningkat. Kita beruntung PTPN masih mempertahankan sebagian lahannya untuk karet,” ujar Megananda di Jakarta, akhir pekan ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini lahan untuk karet masih sedikit dan masih sekitar 10 ribu hektar lahan karet di Jambi. Pemerintah akan mulai menanam karet pada 2011. Megananda menuturkan, produksi karet membutuhkan waktu 4-5 tahun. Selain itu, prospek karet pun masih bagus ke depan. Bila pemerintah mendapatkan lahan sekitar 30-40 ribu hektar lahan maka pemerintah akan menanam karet. “Yang di Jambi itu luas lahannya sekitar 10 ribu hektar untuk karet dan itu untuk pertama kali. Kalau ada lahan lagi kita akan tanam lagi,” kata Megananda.

Seperti diketahui, BUMN akan mengembangkan Food Estate di sejumlah daerah di Indonesia. Megananda mengatakan, BUMN Perkebunan dan BUMN pupuk akan bekerjasama dengan PT Sang Hyang Seri. “Sekarang kita sedang mencoba di pertanian Sang Hyang Sri di Sukamandi seluas 3000 hektar. Kita ingin mengembangkan food estate itu,” tutur Megananda.

Megananda menuturkan, BUMN kesulitan untuk mendapatkan lahan. Pemerintah berencana mencari lahan lewat pemerintah daerah dan kemungkinan bisa dapat sedikit di Kalimantan. “Tapi umumnya pemda mengembangkan lahan itu untuk perkebunan. misalkan kita mungkin dapat pemda Kalimantan Barat tapi angka pastinya belum tau. tapi sekitar 10ribu adalah. Nah itu untuk sawit. pokoknya sekarang asal ada lahan, setidaknya 10ribu untuk satu pabrik itu kita akan bangun,” kata Megananda. [mre]

Sumber : ekonomi.inilah.com/H1L, 31 Januari 2011

Read Post | comments

Deptan Buka 70.000 Hektare Lahan Tebu di Merauke

Monday, 6 April 2009

Departemen Pertanian (Deptan) menargetkan pembukaan perkebunan tebu di lahan transmigrasi di Merauke Papua seluas 70.000 hektare untuk mencukupi sekitar 900.000 ton gula industri. Kebutuhan gula industri dalam negeri sebesar 1,8 juta ton dapat dipenuhi dari 150.000 hektare luas areal tebu yang ditargetkan tercapai pada tahun 2014.

Demikian yang disampaikan Dirjen Perkebunan Achmad Manggabarani, Jumat (3/4). "Sekarang ini, baru terpenuhi 100.000 ton kebutuhan gula industri. Untuk itu, Deptan mengundang investor gula rafinasi untuk melakukan investasi di on farm," ujarnya.

Menurut Achmad, peme-nuhan kebutuhan gula industri selama ini sangat bergantung pada impor gula mentah (raw sugar) dari Thailand, India, dan Australia. Di samping itu, lanjutnya, Deptan juga akan mendorong beberapa pabrik gula kristal putih untuk memproduksi gula mentah seperti pabrik gula di Kendari.

Ia menekankan, produktivitas tebu di Merauke bisa mencapai 100 ton per hektare dan menghasilkan rendemen gula mentah 16 persen, sedangkan untuk gula kristal putih bisa mencapai 13 persen. Hal tersebut, jelas Achmad, disebabkan bulan kering atau musim kering di Merauke selama empat bulan dalam setahun sehingga dapat menghasilkan rendemen di atas 11 persen. "Selain itu, di lahan transmigrasi, infrastrukturnya telah tersedia dan tidak perlu ada pembebasan tanah lagi. Jumlah transmigran di sana mencapai 45.000 orang," ungkapnya.Achmad memperkirakan, sebuah pabrik gula rafinasi membutuhkan lahan tebu 20.000-30.000 hektare, sedangkan di seluruh Indonesia terdapat 250.000-300.000 hektare lahan yang masih berpotensi untuk itu.

Sementara itu, pada tahun ini Deptan menargetkan produksi gula kristal putih mencapai 2,849 ton atau melebihi kebutuhan nasional, yaitu 2,7 ton. Pada tahun 2008 lalu, kata Achmad, produksi telah mencapai 2,74 ton.Di samping itu, Achmad menargetkan produktivitas tebu rakyat pada tahun ini mencapai 79,6 ton per hektare di Jawa dan di luar Jawa 76,1 ton per hektare. Terkait dengan itu, sambungnya, Deptan menyalurkan bantuan untuk program akselerasi tebu rakyat sebesar Rp 149 miliar.(effatha tamburian)

Sinar Harapan




INVESTASI PABRIK GULA DAN ETHANOL DI KABUPATEN MERAUKE

Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2008, telah dilaksanakan pemaparan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk (PT. BSP) dalam rangka investasi pengembangan industri gula berbasis tebu di Kabupaten Merauke dengan sasaran mendorong percepatan produksi gula menuju swasembada gula nasional. Paparan dilaksanakan di Ditjen. Perkebunan yang dihadiri pejabat dari berbagai instansi terkait, baik tingkat Provinsi Papua, Kabupaten Merauke dan lingkup Dep. Pertanian serta Asosiasi Gula Indonesia.

Berlandaskan Program pemerintah untuk gula dan bahan bakar minyak yaitu roadmap swasembada gula nasional dan roadmap pengembangan biofuel, PT. BSP berencana mendirikan pabrik gula dan bio ethanol di wilayah Distrik Okaba.Hasil survey Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) areal potensial untuk pengembangan tebu di Kab. Merauke seluas 220 ribu ha. Area survey PT. BPS berada didalam wilayah Distrik Okaba seluas 70 ribu ha berupa hutan (86%), rawa (5%), lahan terbuka (10%), semak (1%) dan pemukiman(1 – 2%).

Rencana pengembangan pabrik gula berkapasitas 12 ribu TCD (ton cane per day) dan pabrik ethanol 150 – 180 KLD (kilo liter per day) dengan kebutuhan areal perkebunan tebu seluas 33 – 36 ribu ha. Total investasi yang diperlukan sekitar US$ 300 juta yang terdiri untuk investasi perkebunan tebu, infrastruktur (diluar jalan utama antara Banaepe dan Tagaepe), pabrik gula dan pabrik ethanol. Produksi yang dihasilkan sekitar 170 ribu ton gula per tahun dan 50 ribu kilo liter ethanol. Dijadwalkan pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula dimulai tahun 2010 dan pabrik ethanol tahun 2012.

Jika rencana investasi pabrik gula dan ethanol dapat direalisasikan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 7 ribu orang dan memberikan tambahan PDB Merauke sebesar lebih kurang Rp. 1 Trilyun. Diharapkan adanya dukungan pemerintah terutama untuk perijinan lahan minimal 50 ribu ha dan infrastruktur berupa akses jalan dan pelabuhan.

Peta Alokasi Lahan di Kabupaten Merauke

Pemda tingkat Provinsi maupun Kabupaten sangat mendukung rencana ini dan menyarankan agar PT. BSP dapat segera menyelesaikan perijinan, mengingat keterbatasan hutan produksi konversi yang sesuai untuk areal pengembangan tebu dan sudah adanya beberapa investor yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur untuk pemanfaatan hutan produksi konversi tersebut menjadi perkebunan.

Sumber : http://ditjenbun.deptan.go.id/semusimbun/semusim/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=37

Read Post | comments

Merauke Sangat Potensial untuk Pengembangan Tebu

Departemen Pertanian mengungkapkan Kabupaten Merauke Provinsi Papua sangat potensial untuk wilayah pengembangan perkebunan tebu nasional. Dirjen Perkebunan Deptan, Achmad Mangga Barani di Jakarta, Minggu mengatakan, dari hasil penelitian IPB dan P3GI diketahui daerah tersebut memiliki keasaman tanah yang cocok untuk lahan tebu.

"Menurut hasil taksasi atau perkiraan produktivitas lahan tebu bisa mencapai 100 ton per hektar," katanya.Saat ini produktivitas tebu di tanah air untuk Jawa rata-rata 79,6 ton/ha sedangkan luar Jawa 76,1 ton/ha dan nasional 78 ton/ha, serta randemen tebu rata-rata 8,27 persen.Sedangkan randemennya diperkirakan di atas 11 persen atau sekitar 12-13 persen padahal saat ini rata-rata randemen tebu nasional hanya 8,27 persen.

Ia juga mengatakan, lahan pertanian di Mareuke yang potensial dikembangkan untuk tanaman tebu mencapai 30.000-40.000 ha. Selain itu, di kabupaten tersebut telah tersedia infrastruktur yang memadai serta sumber daya manusia (SDM), yang umumnya para transmigran sebagai tenaga kerja perkebunan yang saat ini sekitar 45 ribu orang.Dirjen mengatakan, pihaknya telah menggandeng Departemen Tenaga KErja dan Transmigrasi untuk mengembangkan perkebunan tebu di wilayah Merauke dan mendapat sambutan positif.

Menurut dia, pengembangan perkebunan tebu di Merauke tersebut nantinya lebih diarahkan untuk mencukupi kebutuhan bahan baku gula industri dalam negeri yang saat ini masih diimpor.Saat ini, dari kebutuhan raw sugar atau gula mentah untuk industri sebanyak 1,8 juta ton baru terpenuhi 100 ribu ton sehingga sisasnya masih didatangkan dari Thailand, India dan Australia."Oleh karena itu industri gula rafinasi di dalam negeri harus dihidupkan jangan menghidupi negara lain," katanya.

Menurut Achmad Mangga Barani, untuk mencukupi kebutuhan gula industri sebanyak 1,8 juta ton tersebut setidaknya diperlukan lahan pertanian tebu seluas 150 ribu ha.Di Indonesia, lanjutnya, terdapat lahan potensial untuk pengembangan tebu sekitar 250-300 ribu yang mana sekitar 20 ribu-30 ribu tersedia di Merauke dan 70 ribu ha di wilayah lainnya.Sementara itu di Kendari Sulawesi Tenggara juga telah dibangun perusahaan untuk pengembangan industri gula rafinasi yang akan menyerap hasil tebu petani.

Yahoo News

Read Post | comments

Buah Merah / Fruit of Paradise Timika Go Internasional

Friday, 13 March 2009

Buah merah atau dalam bahasa Nduga disebut Marengge kini Go International dengan nama Fruits of Paradise (FoP). Buah merah ini sedang diikutkan dalam salah satu pameran di Tokyo-Jepang yang berlangsung selama tiga hari yakni 11-13 Maret 2009. Beberapa produk yang bahan bakunya berasal dari Buah Merah asal Mimika diperkenalkan kepada dunia.

Ketua Biro Lembaga Adat Amungme (Lemasa) Tomas Wanmang mengatakan kepada JUBI di Timika, Kamis (12/3) Fruits of Paradise (FoP) hadir di.pameran yang diselenggarakan M&K Industries Inc tersebut diikuti sejumlah negara. Kata Wanmang, beberapa produk yang bahan baku dari buah merah asal Mimika sudah diolah menjadi obat, kosmetik, sampho dan sabun dan sudah diproduksi di Jepang oleh M&K Laboratories Inc.

"Dengan adanya pengenalan produk buah merah ini secara internasional, sehingga keaslian dari buah ini harus dipelihara oleh semua masyarakat yang berdiam di dusun buah merah. Sehingga jangan sampai ada yang dipalsukan oleh orang lain yang belum tentu, mengenal dengan baik apa itu buah merah," kata Wanmang.

Selain kosmetik dan sabun serta sampo, lanjut Wanmang, beberapa produk yang ikut dalam pameran di Jepang adalah perpaduan antara sari buah merah yang sudah difermentasi dengan Jamur Lingsi dari China menjadi obat anti toksin, yang dapat mengobat lever.

Bahkan hasil permentasi ini dapat diminum seperti minuman alkohol dengan takaran yang sudah diukur sehingga tak memabukkan sebab sekali minum hanya 5 cc. Kerjasama dengan pihak Jepang dan Lemasa sudah terjadi dengan adanya produksi bermacam obat dari buah merah, sehingga ke depan minyak buah merah atau sari buah merah, sesudah dimasak akan dikirim ke Balai Besar Industri Agro (BBIA) di Bogor dan sesudah lulus tes, baru dikirimkan ke Jepang untuk diproduksi. Pada April mendatang, Profesor Ishigaki akan mengunjungi Jila, Jita dan Agimuga di Mimika serta kampung dan dusun proksen buah merah.

"Profesor ini akan bekerja sama juga dengan Universitas Indonesia dan IPB Bogor, dan BBIA dan akan datang sendiri ke Timika. Ini satu kesempatan sehingga semua masyarakat dapat memanfatkannya, agar nilai dari buah merah yang tumbuh alami di alam Mimika tetap terjaga jangan sampai ada yang memalsukannya," jelas Wanmang. ( John Pakage)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Indonesia dan Korea Selatan Teken Kerja Sama US$ 6 Miliar, serta penandatanganan MOU untuk Merauke Eco Friendly Biomass Power Project

Saturday, 7 March 2009

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M. Lutfi mengatakan kerja sama dengan Korea Selatan tersebut direalisasikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara. "Nilainya hampir mencapai US$ 6 miliar," ujarnya di sela acara dialog bisnis Indonesia dan Korea di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Sabtu (07/03).

Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak serta 180 delegasi bisnis Korea Selatan dan Indonesia, telah ditandatangani delapan nota kesepahaman. Nota itu antara lain kerja sama antara Perusahaan Managemen Energi Korea dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Pemerintah daerah Gorontalo tentang penerapan strategi karbon rendah.

Selain itu juga ada kerja sama antara PT Pertamina dengan Perusahaan Gas Korea. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan kerja sama tersebut menyangkut keberlangsungan ekspor gas Indonesia ke Korea, yang merupakan komoditi ekspor utama. "Ini terkait penyediaan listrik mereka. Hampir separuh ekspor ke Korea adalah minyak dan gas," jelasnya.

Departemen Kelautan dan Perikanan juga menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Industri Korea dalam pengembagnan teknologi laut dan lingkungan.

Selanjutnya, di bidang perdagangan, PT Asuransi Ekspor Indonesia menandatangani kesepakatan dengan perusahaan asuransi ekspor Korea. Menurut Mari, hal ini penting di tengah kondisi pembiayaan ekspor yang mengalami ketidakpastian. "Bilateral agreement antar-export insurance itu penting. Kalau ada pembeli yang diragukan, kita bisa tanya langsung ke mereka," tambahnya.

Kedua negara juga menandatangani kesepakatan untuk proyek sumber daya energi ramah lingkungan biomasa di Merauke, Papua, yang dijalankan PT Medcopapua Industri Lestari dengan Korea Midland Power Orient F A Machinary Samsung C&T Corporation.

Korea Midland power co ltd, Euro CAP Corporation dan Pemerintah daerah Riau juga membentuk kerja sama dalam proyek Riau Rokan Hilir di Pulau Pendadaran di bidang perkotaan dan pariwisata. Ada pula kerja sama proyek pengembangan energi hulu di Indragiri Riau.

Mari menambahkan, perdagangan Korea dan Indonesia mengalami pertumbuhan tinggi. "Ekspor naik 30 persen, impor hampir dua kali lipat, karena investasi mereka ke Indonesia naik," jelasnya. Ia melihat komitmen kerjasama ini bernilai positif untuk Indonesia.

Korea Selatan menempati posisi keenam dalam peringkat investasi terbesar di Indonesia. Dari tahun 1990 sampai Januari 2009, Korea Selatan telah menyuntikan dana investasi ke Indonesia sebesar US$ 4,8 miliar dengan proyek sebanyak 1.195 dan menyerap 402,991 tenaga kerja. Investasi terbesar berada di sektor elektronik dengan nilai investasi US$ 1,7 Miliar.

Selain itu dihadiri juga oleh 80 pihak dari Korsel dan 100 peserta dari Indonesia. Dalam forum ini ditandatangani delapan MoU, yaitu :

1. Korea Energy Management Corporation of Korea dengan Pemerintah DKI, Jakarta.

2. PT Pertamina dan Korea Gas Corporation.

3. Departemen Kelautan dan Perikanan dan Korea Institute of Industrial Technology of Korea untuk penelitian dan pengembangan bidang bioteknologi laut dan lingkungan.

4. Korea Energy Management Corporation dan Provinsi Gorontalo.

5. Korea Export Insurance Corporation dan PT Asuransi Ekspor Indonesia.

6. Korea Midland Power Orient F A Machinary Samsung C&T Corporation dan PT Medcopapua Indusrtri Lestari untuk Merauke Eco Friendly Biomass Power Project.

7. Korea Midland Power Co ltd, Pemerintah Riau, dan Euro CAP Corporation dalam bentuk joint development agreement untuk Proyel Riau Rokan Hilir Power di Pulau Pendadaran untuk kota dan pariwisata.

8. Korea Midland Power Co Ltd, Pemerintah Riau, dan Euro CAP Corporation berupa joint development agreement untuk Riau Indragiri Hulu Mine-Mouth Power Project.

Sumber : Tempo Interaktif dan Kompas

Read Post | comments

Kerjasama KSO Merpati dengan Pemerintah daerah, Termasuk Pemerintah Kabupaten Merauke

Akhirnya pesawat jenis Britten Norman 2A milik maskapai PT Dirgantara Air Service yang dinanti itu tiba di Bandara Yuvai Semaring, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Minggu, 7 September 2008. Namun, bukannya bergegas naik ke pesawat, puluhan warga itu justru menyandera pesawat. Hari itu adalah puncak kemarahan warga Krayan kepada PT Dirgantara Air Service (DAS). Selama tujuh bulan, PT DAS mangkir terbang ke Krayan. Padahal, penerbangan tersebut mendapat subsidi dana dari pemerintah.

Sesuai kontrak, PT DAS seharusnya melayani rute penerbangan Bandara Nunukan-Yuvai Semaring, Long Bawan, Kecamatan Krayan, Mei-Desember 2008, memakai pesawat Cassa-212. Namun, sejak Januari hingga Juli 2008, pesawat DAS berhenti beroperasi karena masalah armada dan keuangan. Tiadanya penerbangan itu telah menyengsarakan warga Krayan. Selama ini pesawat itu menjadi satu-satunya jembatan pembuka isolasi mereka ke dunia luar. Harga kebutuhan pokok di Krayan pun menjadi mahal dan langka. Harga gula Rp 25.000 per kilogram, solar dan bensin hingga Rp 30.000 per liter.

Kemarahan tak hanya diluapkan warga Krayan yang ada di kampung. Terhentinya penerbangan itu juga menyebabkan ratusan warga asal Krayan yang sedang berada di Nunukan tidak bisa pulang. Pada hari yang sama, mereka melampiaskan kekesalan dengan merusak Bandara Nunukan. Bagi sebagian masyarakat pedalaman Kalimantan, penerbangan merupakan urat nadi transportasi. Sebab, pelayaran sungai sudah tidak menjadi andalan lagi. Saat musim hujan, arus terlalu liar dan saat kemarau menjadi dangkal. Sementara itu, jalan darat masih sangat terbatas.

Namun, menghadirkan rute penerbangan ke daerah-daerah pedalaman itu tak gampang. Lebih susah lagi mempertahankan agar maskapai yang sudah mau merintis rute penerbangan ke pedalaman itu tetap beroperasi. Di sisi lain, tak semua pemerintah daerah mau dan mampu membeli pesawat seperti Pemerintah Kabupaten Merauke meski kebutuhan terhadap penerbangan kian dirasa penting untuk membuka sekat isolasi. Pemerintah Kabupaten Merauke memang selangkah lebih maju ketimbang pemerintah daerah lainnya. Menyadari letak geografisnya yang sulit dijangkau, mereka membeli tiga pesawat terbang. Salah satunya, pesawat Boeing 737-300 yang diberi nama Aoba dibeli seharga Rp 79,5 miliar.

Pesawat itu tidak ditangani sendiri, melainkan ”dititipkan” ke Merpati Nusantara Airlines. Sebab, Pemerintah Kabupaten Merauke melihat strategi bisnis jangka panjang penggunaan transportasi ini. Selain itu, tentu saja terkait penguasaan teknik penerbangan dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Mendatangkan penerbangan ternyata memang tidak mudah. Yang menjadi persoalan, bagaimana maskapai tetap beroperasi tanpa saling merugikan. ”Salah satu caranya dengan menjalin kerja sama operasi (KSO) antara pemerintah daerah dan maskapai tertentu,” kata Direktur Utama Merpati Bambang Bhakti.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur misalnya, memilih KSO bagi hasil dengan maskapai Merpati. Caranya, mereka menginvestasikan Rp 25 miliar untuk membantu perbaikan pesawat Merpati sehingga bisa melayani rute Sampit-Jakarta selama tiga tahun. Selain bagi hasil, pola lainnya berupa subsidi. Dana Subsidi itu oleh pemerintah setempat untuk memotong harga tiket hingga 50 persen. ”Tiada yang dirugikan dalam KSO. Itu harus dipastikan sebelum maskapai dan pemerintah daerah membuka rute baru,” kata Bambang Bhakti.

Pola KSO sepertinya patut dilirik, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke dan Kotawaringin Timur untuk menghadirkan penerbangan berkelanjutan. Bagi maskapai seperti Merpati, KSO merupakan jalan untuk menerbangkan kembali pesawat-pesawat yang berada di hanggarnya. ”Pada Periode awal 1990-an, Merpati mempunyai 98 pesawat, namun kini tinggal 20-an pesawat. Tentu masih ada beberapa pesawat di hanggar yang membutuhkan perbaikan supaya dapat terbang kembali,” katanya.

Ada banyak kisah di balik limbungnya penerbangan yang dikelola daerah akibat kesalahan manajemen. Di Timika, Provinsi Papua, pesawat jenis Pilatus Porter yang dibeli pemerintah daerah setempat seharga Rp 25 miliar sempat mangkrak berbulan-bulan. Pengoperasian pesawat itu akhirnya dititipkan ke Association Mission Aviation (AMA). Harapannya, AMA sebagai maskapai yang telah berpengalaman dapat memberdayakan pesawat itu untuk melayani penerbangan ke pelosok Timika.

Pemprov Kaltim juga memiliki pengalaman serupa. Pada tahun 2005, mereka membeli dua pesawat Airvan GA8 untuk melayani rute Samarinda-Long Ampung dan Samarinda-Datah Dawai. Dua pesawat itu merupakan bagian dari delapan pesawat Airvan yang dibeli Kaltim Rp 27,5 miliar. Mungkin bagi Kaltim dengan APBD sekitar Rp 6 triliun dana pembelian Airvan tak berarti banyak. Yang menjadi masalah, kepemilikan pesawat Airvan ternyata tak menguntungkan Pemprov Kaltim. Karena itu, mereka kini berniat menghibahkan semua Airvan untuk Pemkab Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan.

Mengelola pesawat memang tak semudah mengelola opelet. Jangan karena punya uang, lalu jorjoran membeli pesawat, te- tapi kemudian membiarkannya mangkrak.(RYO/BRO/AIK/WHY/CAS/FUL)

Sumber : Kompas Cetak

Read Post | comments

Triliunan Rupiah Incar Potensi Perkebunan Di Papua

Friday, 6 March 2009

Papua yang memiliki tanah yang subur dan luas membuat banyak investor tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang perkebunan. Investor menilai kawasan Papua sebagai daerah prospek yang perlu diminati.

Triliunan Rupiah sedang menanti untuk masuk ke Papua dalam bentuk pembukaan perkebunan dalam skala besar. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) adalah salah satu Bank yang mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun untuk kredit perkebunan sawit dan produk turunannya. Sebanyak 60% dari total kredit itu disalurkan untuk perkebunan sawit di Kalimantan, sedangkan sisanya di Sumatera dan Papua. BNI adalah salah satu dari banyak bank yang memberikan kredit untuk pengembangan perkebunan di Papua dalam skala besar.

Pemimpin Divisi Korporasi Dua BNI Alimin Hamdy mengatakan, Jumat (6/3) kredit komoditas tetap menjadi primadona bank milik pemerintah tersebut. Meskipun harga beberapa komoditas perkebunan Indonesia, seperti crude palm oil/CPO turun, komoditas itu tetap prospektif. Pasalnya, harga komoditas CPO tetap di kisaran US$ 580 per ton atau sama seperti sebelum harga CPO melambung.

"Komoditas perkebunan masih menjadi sektor yang menguntungkan," ungkap dia. Dia menilai, meskipun harga CPO tidak semahal tahun lalu, sektor perkebunan tetap memberikan keuntungan bagi pengusaha. Pasalnya, depresiasi rupiah terhadap dolar AS turut menyebabkan harga produk tersebut menjadi lebih mahal. "Kami akan tetap mendukung pembiayaan untuk sektor perkebunan," ucap dia.

Alimin menambahkan, dalam beberapa tahun mendatang, BNI berupaya membidik ekspansi kredit perkebunan ke Papua. Di kawasan ini, masih tersedia lahan yang cukup untuk pengembangan kelapa sawit. Bahkan tahun ini, bank BUMN itu telah menyalurkan dana sebesar Rp 300 miliar untuk pembangunan perkebunan di Papua. Jumlah itu sama dengan penyaluran kredit untuk perkebunan sawit tahun lalu. "Kalau ada pengusaha yang tertarik mengembangkan sawit di Papua, kami akan mendukung," paparnya.

Menurut dia, bisnis pengembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan Papua dinilai prospektif. Hanya saja, infrastruktur di Papua masih tidak mendukung. "Sebagian besar transportasi di Papua mengandalkan pesawat udara. Itu tidak efisien untuk pengangkutan komoditas," ungkap dia. (John Pakage)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

PT Medco Papua Akan Uji Coba Pengapalan dari Merauke

Thursday, 5 March 2009

PT Medco Papua Lestari yang bergerak dalam bidang pembuatan bahan kertas (pulp) dari Kayu Bus di sekitar Distrik Ngguti, Okaba,Merauke, akan melakukan uji coba pengapalan ke China. Namun yang akan diuji coba ini adalah jenis produksi kayu serpihan.

Uji coba pengapalan ini diungkapkan CZR Medco Papua Lestari Merauke, M Daniel Sams, ketika ditemui Cenderawasih Pos, di kantornya, Rabu kemarin. Dalam uji coba pengapalan ini, lanjut dia, pihaknya merencanakan akan mengapalkan 10.000 ton kayu serpihan ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

''Mudah-mudahan itu bisa tercapai,'' katanya. Sebab, saat ini yang baru diloading (dimuat,red) ke kapal antara 4.000-6.000 ton kayu serpihan. Sementara produksi saat ini antara 200-400 ton setiap harinya. Percobaan pengapalan ini, lanjut dia, untuk mengetahui jalur yang akan dlewati sehingga nantinya bisa lebih efisien.

''Kami memang belum lakukan secara seremonial untuk produksi pertama ini, tapi mudah-mudahan itu akan dilakukan pada pengapalan kedua,''terangnya. Disinggung izin produksi dan izin pengapalan, apakah sudah dikantongi pihak perusahaan, M Daniel mengaku izin tersebut seluruhnya sudah ada.

''Perusahaan ini terbuka dan invest di Merauke jelas dan taat aturan serta mengikuti aspek sosial budaya setempat,''katanya. Sebab, lanjut dia, jika belum mengantongi izin tersebut, tidak mungkin kapal cargo besar dari Korea yang akan membawa serpihan tersebut berani masuk ke Indonesia.
Soal tenaga kerja yang dipekerjakan, menurut dia, sampai saat ini sudah mencapai sekitar 700 orang, termasuk tenaga kerja ahli dan terampil dari luar. ''Tenaga kerja lokal juga kami libatkan di dalam perusahaan ini. Termasuk masyarakat yang ada di sekitar perusahaan kami libatkan langsung dalam perusahaan ini,''tandasnya.(ulo)

Sumber : Cenderawasih Pos

Read Post | comments

Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Wednesday, 4 March 2009

Semakin disadari, masa depan Indonesia ada di daerah. Kemampuan perekonomian untuk Tumbuh dinamis dan berkesinambungan di masa datang tergantung kemampuan kita membangun daerah. Ditinjau dari tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) rata-rata selama 2002 hingga 2007, mayoritas daerah dengan tingkat PDRB tertinggi berada di daerah di luar Pulau Jawa. Seperti Batam, Bontang, Kutai Kartanegara, Medan, dan Mimika.

Data pergerakan investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan hal sama. Selama 2007, misalnya, lima daerah yang menarik penanaman modal dalam negeri (PMDN) terbesar berada di luar Pulau Jawa, yakni Kabupaten Kapuas, Pontianak, Barito Kuala, Merauke, dan Tanjung Jabung Barat. Sementara Kota Batam, Kota Pare-Pare, Kabupaten Bulungan, dan Samarinda merupakan daerah penarik investasi penanaman modal asing (PMA) terbesar.

Angka makro ini, juga diperkuat beberapa data mikro lain. Seperti tingkat pertumbuhan konsumsi semen, volume transaksi uang kartal, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang mengindikasikan ada pertumbuhan lebih cepat di daerah. Ringkasnya, otonomi daerah cukup mendinamisasi aktivitas perekonomian lokal, meski belum dapat dikatakan optimal.

Infrastruktur Faktor Kunci

Mempertimbangkan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia lebih banyak berada di daerah, seharusnya geliat perekonomian regional dapat bergerak lebih cepat. Akan tetapi, pergerakan ini selalu terhambat karena keterbatasan infrastruktur, yang pada gilirannya disebabkan terbatas investasi, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Keterkaitan antara infrastruktur dan investasi jelas terekam dalam banyak studi. Sebuah studi Bank Dunia (2006), misalnya, menunjukkan faktor penentu investasi dengan indeks tertinggi adalah keberadaan infrastruktur seperti listrik, transportasi, dan kebersihan. Faktor lain seperti ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai, atau bahkan tingkat korupsi, memiliki angka indeks lebih rendah ketimbang keberadaan infrastruktur.

Untuk itu, fokus pengeluaran pembangunan dari anggaran daerah saat ini, seharusnya pada perbaikan dan penambahan infrastruktur. Bagi Provinsi Kepulauan Riau sendiri terlebih Kota Batam, sebagaimana diketahui bersama bahwa industrialisasi global menjadi kekuatan utama yang menopang perekonomian regional. Dihadapkan pada situasi krisis yang menahan langkah ekspansi negara-negara pemodal, belanja investasi pemerintah daerah menjadi sangat dibutuhkan guna mempertahankan angka pertumbuhan yang sustainable.

Rasio investasi pemerintah yang mencapai 10 persen PDRB Kepulauan Riau, menjadi sangat berarti jika diarahkan pada upaya pembenahan infrastruktur. Selain membuka lapangan pekerjaan di tengah kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin merebak, juga memberikan efek pengganda yang luas bagi aktivitas perekonomian. Sehingga, percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah provinsi/kabupaten/ kota di semester awal ini menjadi suatu keniscayaan.

Ke depan, pemerintah pusat mungkin bisa membantu fokus anggaran ini melalui pembesaran jumlah alokasi transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), yang peruntukannya jelas, ketimbang transfer dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang peruntukannya tergantung diskresi pengambil kebijakan di daerah.

Kebijakan Pro-Investasi

Keberadaan satu rujukan umum saat ini terbilang cukup penting. Sebab, masih sedikit kepala daerah yang memiliki kesadaran akan arti penting investasi. Mayoritas dari mereka hanya semata berfokus pada upaya pembesaran pendapatan asli daerah (PAD) dalam mengelola pembangunan daerah, meski hal ini bisa menjadi bumerang bagi upaya peningkatan investasi, juga tingkat pertumbuhan.

Fokus berlebih pada PAD akan menyebabkan bermunculan peraturan daerah bersifat kontraproduktif terhadap upaya peningkatan investasi. Lebih jauh, fokus berlebih pada PAD tidak jarang menyebabkan eksodus kapital dari daerah yang bersangkutan pada daerah atau bahkan negara lain.

Dengan penyempurnaan dua hal ini (penyediaan infrastruktur dan peningkatan kesadaran kepala daerah untuk lebih bersifat business friendly), investasi ke daerah diharapkan tumbuh dan berkembang. Ke depan, akselerasi pertumbuhan daerah melalui investasi diharapkan akan lebih dapat terjadi, sehingga terwujud cita-cita otonomi sebagaimana diidealkan para pencetusnya. ***

Oleh: Oikos Mando Panjaitan

Peneliti Ekonomi Muda Bank Indonesia Batam.

Sumber : Batampos

Read Post | comments

Izin Investor Perkebunan Ke Papua Dibatasi

Saturday, 28 February 2009

Pemerintah pusat melakukan pembatasan pembukaan lahan perkebunan di Papua. Hal ini untuk mencegah banyaknya investor yang memborong lahan seperti yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

"Untuk investor yang mengajukan izin membuka lahan perkebunan di Papua akan dibatasi. Tujuannya agar kejadian seperti di Sumatera dan Kalimantan tak terulang," ujar Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian, Ahmad Manggabarani, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/2).

Pembatasan tersebut, menurut Manggabarani, dilakukan agar investor-investor yang ingin membuka lahan perkebunan di Papua tak menguasai lahan dalam jumlah besar, sementara proses penanaman tak dilakukan secara menyeluruh."Seperti yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Investor-investor di dua pulau tersebut, banyak yang memborong lahan. Padahal masih banyak yang belum ditanami," ujar Ahmad.

Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan pembatasan pembukaan lahan di Papua hanya sekitar 20-30 ribu hektar saja untuk setiap perusahaan. Saat ini pengajuan izin untuk membuka lahan di Papua ada sekitar 20 perusahaan, seperti Sinar Mas, Bakrie, Astra, juga Sime Darby dan sebagainya. "Namun akan kami batasi izin menggarap lahan bagi setiap perusahaan antara 20-30 ribu hektar saja," ujar Ahmad.Sementara di sisi lain, terkait mulai munculnya arus migrasi pembukaan lahan perkebunan sawit ke Papua, Ahmad menyatakan pemerintah mendukung dan akan memfasilitasi kehendak investor-investor tersebut.

"Kami tentu akan mendukung dan memfasilitasi arus migrasi tersebut. Walaupun di satu sisi masih banyak lahan di Sumatera dan Kalimantan yang belum ditanami, namun disisi lain, pemerintah tetap harus mendukung industri ini. Oleh karena itu, kami mengizinkan pembukaan lahan perkebunan di Papua, hanya saja akan kami batasi," ujar Ahmad. (John Pakage)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Merauke Ekspor 90 Ton Kayu Cendana ke Taiwan

Monday, 23 February 2009

Kabupaten Merauke untuk pertama kalinya mengekspor kayu Cendana Manis Semut atau biasa disebut Megawit sebanyak 90 ton ke Taiwan, hari ini. "Ekspor ini telah mendapat izin dari Pemerintah Pusat," kata Bupati Merauke, Johanes Gluba Gebze, di Pelabuhan Merauke.

Di hadapan semua jajarannya di pelabuhan Merauke, Johanes meminta peluang izin itu betul-betul dimanfaatkan penghasilannya untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, instansi terkait harus mengawasi tata niaga ekspor kayu yang bernilai tinggi itu, dengan baik.

Kayu cendana itu diangkut dengan menggunakan kapal cargo Mulia Anim milik pemerintah Kabupaten Merauke. Kepala Bidang Produksi Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Fredy Latumahina, mengatakan ekspor kayu itu dilakukan atas kerja sama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan perusahaan CV Aldi Papua sebanyak 70 ton dan CV Dian Utama Papua sebanyak 20 ton.

“Kedua CV itu diberikan kuota sebanyak 1.500 ton per tahun. Tapi, setiap perusahaan harus memiliki plasma dengan kuota setiap plasma 20 ton per tahunnya,” kata Fredy.

Sumber : Tempo Interaktif

Read Post | comments

kalangan Swasta Berminat Investasi Jagung di Kabupaten Merauke

Saturday, 21 February 2009

Saat ini banyak kalangan swasta berminat untuk melakukan investasi pada pengembangan agribisnis jagung dengan membuka areal penanaman komoditas tersebut, memanfaatkan lahan tidur, tumpang sari dengan perkebunan atau pergiliran tanam dengan padi di beberapa daerah di Tanah Air.Daerah-daerah penghasil utama tanaman jagung di Indonesia adalah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.Khusus untuk daerah Jawa Timur dan Madura, budidaya tanaman jagung dilakukan secara intensif karena kondisi tanah dan iklimnya sangat mendukung untuk pertumbuhannya.

Beberapa wilayah lain yang mulai dilirik perusahaan swasta untuk mengembangkan areal jagung tersebut adalah di Merauke Papua seluas 153 ribu hektare (ha) dari potensi lahan di sana yang mencapai 300 ribu ha. Selain itu di wilayah Sumatra Utara seluas 15.000 ha, Riau 7.000 ha, Kalimantan mencapai 22.000 ha di antaranya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Sulawesi lebih dari 50.000 ha.

Sementara itu PT APB siap mengembangkan usaha pertanaman jagung pada areal seluas 1000 hektare (ha) khusus untuk Jawa Barat dalam dua tahun mendatang yakni 2009-2010. Pertimbangannya adalah provinsi tersebut belum optimal produksi jagungnya dibanding Jateng dan Jatim.Pengembangan lahan jagung itu akan dilakukan baik secara inti maupun plasma yakni dengan bekerja sama dengan petani yang mana PT APB akan menanggung sarana produksi seperti pupuk, benih dan menjamin pembelian hasil panen petani.

Harga Jagung Tetap Mahal Hingga 2017

Harga jagung di dalam negeri saat ini dalam kondisi yang baik yakni mencapai Rp3.600/kg pipilan kering naik dibanding tahun lalu yang hanya Rp2.200/kg atau sekitar Rp800 ribu/ton jagung tongkol dari Januari 2008 yang masih Rp650 ribu/ton jagung tongkol.

Dengan harga jual jagung pipilan kering berkisar Rp 3.500/kg, per ha lahan yang ditanami jagung bisa diperoleh keuntungan Rp 13 juta per panen. Dan diperkirakan hingga 2017 harga jagung akan bertahan pada tingkatan yang mahal sehingga merupakan kondisi yang tepat untuk mengembangkan komoditas jagung di dalam negeri.Hal itu disebabkan permintaan jagung di tingkat internasional mengalami kenaikan sebagai akibat negara-negara maju memanfaatkan komoditas tersebut sebagai biofuel atau energi alternatif pengganti bahan bakar minyak.

Kondisi tersebut berdampak pada naiknya harga jagung di pasar internasional maupun domestik sehingga merupakan peluang yang bagus untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Dan menurut analisa, ternyata produksi jagung dalam negeri memang belum mampu mencukupi kebutuhan bahan baku industri pakan ternak.Untuk itulah dengan berbagai upaya dalam memenuhi permintaan konsumen agribisnis jagung ini. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan swasembada jagung sejak 2007 dikarenakan kebutuhan konsumsi dan industri pakan ternak yang melonjak. Diharapkan dalam pencanangan swasembada agribisnis jagung 2009 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mutu bibit tanaman jagung yang berkualitas didalam pengembangannya.

Pasar Domestik

Pada 2009 agribisnis Indonesia akan mengalami tekanan tidak ringan. Masih banyak ketidakpastian. Tapi peluang dan kekuatannya nyata, seperti pasar domestik. Hal ini menjadi modal kita dalam 6—8 bulan ke depan. Berbekal pendapatan per kapita US$2.300 (data 2008) dan penduduk 230 juta, jangan terlalu khawatir dengan pasar Amerika Serikat dan Eropa. Sekitar 70% perekonomian nasional digerakkan oleh konsumsi (rumah tangga dan pemerintah).

Dalam menghadapi krisis 12—16 bulan ke depan, pemerintah mengambil tiga strategi.
1. Menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN) sebagai jangkarnya. Kalau permintaan berkurang, APBN digunakan untuk meningkatkan permintaan. Sedangkan jika harga naik, APBN berusaha menurunkan biaya.
2. Menjaga pertumbuhan konsumsi dalam negeri lebih dari 5% karena konsumsi adalah fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Menjaga neraca pembayaran dengan mengendalikan ekspor-impor. Tapi, yang perlu dicermati, karena tahun depan ada Pemilu, adalah stabilitas sosial politik. Diharapkan tidak ada gejolak sosial dan politikyang dapat mempengaruhi.

Sumber : Bisnisukm.com

Read Post | comments

Sagu Sebagai Bahan Bakar Alternatif Penghasil Etanol

Monday, 16 February 2009

Masyarakat sedang menokok sagu di Kampung Kalkhote Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. (Foto: Anang Budiono)

Sagu tidak hanya dikenal sebagai makanan pokok khas Papua. Sagu juga ternyata memiliki manfaat lain, yakni dapat dijadikan sebagai cadangan energi alternatif etanol.

Bagi masyarakat Papua sagu mempunyai peranan sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi yang cukup penting. Karena selain sebagai makanan khas terutama yang berada di daerah pesisir pantai ternyata sagu juga dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan spiritus atau alkohol. Daunnya dapat digunakan sebagai atap rumah, pelepahnya untuk dinding dan ampasnya dapat dimanfaatkan sebagai pulp untuk pembuatan kertas atau pakan ternak.

Secara nasional sagu termasuk tanaman unggulan namun pengembangannya belum ditangani secara maksimal dan intensif. Prospek pengelolaan sagu (Metroxylon) Indonesia untuk ketahanan pangan dan energi nasional sangat menjanjikan di masa depan. Potensi luas Hutan Sagu di Indonesia adalah kurang lebih 1.250.000 ha dan budidaya sagu kurang lebih 148.000 ha.

Papua merupakan pusat sebaran sagu alami terbesar didunia dengan perkiraan areal kurang lebih1.200.000 ha atau 53 persen dari sagu dunia (2.250.000 ha), dan 96 persen dari luas sebaran alami sagu Indonesia.

Sagu sebagai salah satu komoditas unggulan dan lahan sagu abadi perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum pengelolaan sagu nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional. Untuk itulah perlu ada political will Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk mengembangkan program sagu yang memiliki nilai guna cukup tinggi dalam memenuhi berbagai kebutuhan industri yang menggunakan sagu sebagai bahan baku, maupun diversifikasi pangan dan energi (Etanol) yang ramah lingkungan untuk kesejahteraan rakyat demi terwujudnya ketahanan ekonomi nasional.

Penelitian dan pengembangan pada pusat-pusat riset alam yang handal dan professional di daerah perlu diupayakan untuk menemukan varietas-verietas sagu unggulan dalam rangka optimalisasi nilai guna sagu dan pemanfaatanya untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional, regional dan internasional.

Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi saat menghadiri acara Sarasehan Antropologi se Indonesia di Uncen belum lama ini memaparkan uraiannya yang menitikberatkan pada sagu sebagai potensi yang terabaikan dalam prospek ketahanan pangan dan energi nasional.

Menurutnya, Indonesia telah berhasil melaksanakan KTT tentang perubahan iklim atau climate change di Nusa Dua Bali. Dalam KTT tersebut berhasil mendeklarasikan Bali Roadmap dan mendukung perlunya ratifikasi Protokol Kyoto agar di masa depan masalah-masalah yang menyangkut penggunaan bahan bakar fosil (minyak, gas alam, dan batu bara) yang mengeluarkan CO2 dapat dikurangi.

Untuk itu kebijakan dalam rangka pengembangan bioenergi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan erat dengan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Namun jangan lupa bahwa, sehubungan dengan ini perlu juga diperhatikan seberapa besar peluang yang ada bagi pembangunan masyarakat miskin di daerah penghasil utama sagu sehingga dapat mensejahterakan mereka.

Mengapa harus sagu? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat kondisi obyektif potensi sagu dalam prospek ketahanan pangan dan energi nasional. Lahan sagu di Indonesia cukup luas kurang lebih 1,2 juta ha yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal baik yang ada di alam maupun melalui budidaya (148.000 ha). Di Indonesia pada awalnya masyarakat tidak mengkonsumsi beras, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti Maluku dan Papua dimana sejak turun temurun mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok.

“Kearifan lokal mengkonsumsi sagu tersebut seharusnya ditopang dengan kebijakan dan strategi serta upaya pemerintah. Sehingga dapat memperkaya cadangan komoditi pangan nasional, bukan sebaliknya bahkan terkesan diabaikan dan seolah-olah seluruh rakyat Indonesia harus makan beras. Sadar atau tidak pemerintah telah memastikan kearifan lokal yang nota bene merupakan harkat dan rahmat Tuhan yang telah menciptakan areal sagu terbesar di dunia,” ujar Freddy serius.


Sagu Sebagai Sumber Energi Etanol

Menurut penjelasan mantan Gubernur Papua, Freddy Numberi dalam sub judul bukunya, pemanfaatan dan pendayagunaan sagu Indonesia untuk mengatasi krisis pangan dan energi nasional terlihat jelas bahwa, tumbuhan sagu sangat potensial sebagai sumber bahan baku Bioetanol. Dalam khasanah pengetahuan tentang energi non-konfensional sagu dikenal sebagai strarch-containing crop yang memiliki potensi penghasil energi.

Dengan komposisi kimia pati sagu yang terdiri dari karbohidrat 82,80,84,96 %, kelembaban 12,80,17,28 %, lemak 0,11-0,28 %, protein 0,03 %, abu 0,15-0,28 %, dan senyawa lain 1,18-164 %. Kandungan karbohidrat yang tinggi ini memberikan peluang bagi sagu untuk menghasilkan etanol yang tinggi pula.

Sesuai dengan perolehan etanol, menurut Soerawidjaja (2006) yaitu 608 liter per-ton pada pati sagu kering maka energi etanol yang dihasilkan oleh sagu tersebut mencapai 9120 liter per-hektar per-tahun. Dari hasil penelitian ini maka digunakan produksi etanol per-satu ton sagu adalah 550 liter.

Pati sagu tidak dapat langsung difermentasi untuk menghasilkan etanol karena sagu mengandung glukosa polimer. Pembuatan etanol dari pati sagu melalui proses hidrolisis, fermentasi, destilasi dan dehidrasi. Sedangkan gula melalui fermentasi, destilasi dan dehidrasi. Dikatakan Freddy, untuk pengembangan industri sagu di Papua pada tahap awal direncanakan 100 ha hutan sagu per-tahun pada setiap kabupaten penghasil sagu. Contoh hutan sagu alami di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi IJB, pengolahan pati sagu dilakukan oleh masyarakat dan pati sagu mentah didistribusikan (dijual) ke industri etanol. Mengingat luas hutan sagu yang akan diolah adalah 100 ha, maka industri etanol yang dibangun pada tahap awal dengan kapasitas 100.000-200.000 liter per-tahun. Industri etanol dapat dibangun di ibukota kabupaten atau lokasi lainnya sesuai zonasi wilayah pengembangan sagu.


Peranan Otsus Dalam Pengembangan Pangan Dan Energi Daerah

Jauh sebelum lahir UU Otsus, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menetapkan Perda Nomor 03 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hutan Sagu. Perda tersebut menunjukkan bahwa telah diterapkannya pengelolaan dan pemanfaatan sagu demi ketahanan pangan lokal. Berbagai faktor yang menjadi peluang dalam pengembangan sagu adalah: Daya dukung lahan cukup luas disertai iklim yang sangat sesuai untuk pertumbuhan sagu. Umumnya tanaman sagu tumbuh sendiri tanpa dibudidayakan dan cukup dominan di habitatnya.

Kemudian masyarakat lokal setempat telah memiliki kearifan dalam mengelola dan memanfaatkan sagu secara tradisional. Pengembangan sagu pada skala kecil telah mulai dilakukan dan diperkenalkan di masyarakat. Dengan berkembangnya diversifikasi industri pangan di daerah memberikan peluang bagi dibangunnya industri hilir atau lanjutan berupa industri makanan, farmasi, kosmetik, pestisida, minuman, tekstil, bahan bangunan dan industri bioenergi.

Namun semua hal tersebut tentu ada kendalanya. Berbagai faktor yang menjadi kendala pemanfaatan sagu antara lain, belum ditetapkannya sagu sebagai salah satu komoditi pangan nasional. Terbatasnya tekhnologi pengolahan yang tepat guna. Penguasaan tanah berupa hak ulayat menjadi faktor yang dapat menyulitkan upaya pengembangan industri sagu. Inovasi berupa alat pemarut maupun alat pengering oven bertenaga listrik belum diadopsi oleh masyarakat karena pengeringan pati sagu lebih memilih dengan menggunakan sinar matahari langsung.Belum adanya kelompok tani penggarap lahan sagu, penyuluh pertanian sagu, infrastruktur sagu untuk menggerakkan industri dan perekonomian sagu. (Anang Budiono)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

PT Medco Papua Investasi Rp 14 triliun di Merauke !!!

Tuesday, 3 February 2009

PT Medco Papua yang beroperasi di Kabupaten Merauke dalam proyek aktivitas produksi bubur kertas di Dusun Boepe, Distrik Okaba, Merauke, berhasil menanamkan investasi senilai kurang lebih Rp 14 triliun. Aktivitas investasi tersebut telah berlangsung semenjak 2008 kemarin.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Promosi Badan Penanaman Investasi Daerah (BPID) Kabupaten Merauke, Freddy Puturuhu kepada JUBI di ruang kerjanya, kemarin. Dikatakannya, selain PT Medco, PT Sino yang beroperasi dibidang perikanan juga melakukan investasi dengan dengan total anggaran senilai Rp 2 triliun. Hingga kini, kata Puturuhu, perusahaan tersebut telah mengoperasikan 15 kapal ikan. Dalam waktu dekat, direncanakan pula perusahaan tersebut akan menambah lagi 100 kapal untuk kegiatan eksport ikan.

Dalam tahun 2009, lanjut Puturuhu, terdapat tiga perusahaan lagi yang akan beroperasi di Merauke. Yakni PT Bio Inti Agrindo dengan investasi senilai Rp. 800 miliar, PT Papua Agro Lestari dan PT. Sawit Nusa Timur senilai Rp. 400 miliar. Ketiganya bergerak dalam bidang kelapa sawit.

“Tahun 2010, akan bertambah lagi sekitar lima perusahan yang beroperasi di Merauke. Saat ini sudah ada yang sedang persiapan d lapangan seperti PT Muting Jaya Lestari dan PT Digoel Agro Lestari yang izinnya sudah keluar dan tinggal hanya dilakukan pembebasan tanah guna untuk perkebunan jagung. Selain itu juga PT Plasma Mandiri Papua dan PT Kertas Nusantara yang bergerak dalam penbgelolaan kayu,” ujarnya.

Ditambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Kehutanan memberikan penghargaan kepada Pemkab Merauke karena memberikan pelayanan yang baik kepada setiap investor yang datang melakukan investasi. Penghargaan itu diterima Bupati Merauke, Drs. Johanes Gluba Gebze. “Kita tidak mempersulit investor ketika datang ke Merauke. Berbagai urusan yang berkaitan dengan investasi, tetap dilayani dengan cepat dan bertanggungjawab,” ujarnya. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Read Post | comments

Penguasaan lahan dibatasi, Investasi tanaman pangan isi lahan kosong

Tuesday, 27 January 2009

Pemerintah awal tahun ini akan mengeluarkan kebijakan pembatasan penguasaan areal lahan bagi investor yang berinvestasi pada tanaman pangan guna mencegah dominasi. Investasi skala besar untuk sektor tanaman pangan (food estate) itu dibatasi seluas 10.000 hektare (ha) di wilayah barat, sedangkan di kawasan timur Indonesia maksimal 50.000 ha.

Peraturan itu hingga kini masih difinalisasi oleh Departemen Pertanian berkoordinasi dengan Kantor Menteri Koordinasi Perekonomian. Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krishnamurti mengatakan pembatasan lahan itu diperlukan untuk mengantisipasi penguasaan lahan secara berlebihan oleh investor. Hal ini juga dilakukan untuk menjamin pengusahaan pertanian untuk komoditas pangan tidak merugikan petani lokal. "Untuk investasi tanaman pangan hanya bisa 10.000 ha. Di kawasan timur diperbolehkan diperluas hingga 5 kali lipat menjadi 50.000 ha. Itu sudah dihitung menguntungkan bagi investor," katanya kepada Bisnis kemarin.

Aturan baru yang tengah diselesaikan pemerintah itu sejalan dengan rencana pemerintah meningkatkan investasi di sektor pertanian, khususnya investasi dari luar negeri. Beberapa daerah telah diidentifikasi untuk dikembangkan menjadi lahan tanaman pangan skala luas, seperti Merauke, sehingga produksi komoditas tersebut akan terus mengalami peningkatan.

Bayu mengungkapkan padi dan jagung merupakan komoditas utama yang diperhitungkan terkait dengan pengaturan penanaman modal di pertanian tanaman pangan. "Umumnya memang untuk padi dan jagung. Kami berharap peraturan ini bisa segera diterbitkan karena sudah waktunya," jawabnya tanpa menyebut target penyelesaian kebijakan tersebut.

Diprioritaskan

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan investasi tanaman pangan skala besar diarahkan untuk mengisi kekosongan lahan garapan di Merauke. Beberapa perusahaan, baik lokal maupun asing, bersiap-siap menggarap Merauke dengan membuka lahan baru. Konsorsium pangan negara-negara Timur Tengah melalui Bin Laden Grup sebelumnya berencana menanamkan modalnya senilai Rp14 triliun di Sultra.

Rencana pengembangan investasi ketahanan pangan di Sultra dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) dengan kebutuhan lahan sekitar seluas 160.000 hektare ini untuk pengembangan tanaman padi asal Arab Saudi. Namun, kata Mentan, dengan situasi global yang tidak menentu saat ini, para investor cenderung menahan aksi, sehingga ekspansi usaha yang sudah direncanakan belum terealisasi.

Menteri yang baru saja tiba dari rangkaian kunjungannya ke Jerman, Slovakia, dan Turki ini mengaku negara-negara tersebut belum berkeinginan untuk berinvestasi. "Turki misalnya, mereka lebih ingin menjalin kerja sama riset produk pertanian. Dia bagus di kapas dan terigu, produk yang kita butuhkan. Di sisi lain, mereka ingin belajar produk pertanian daerah tropis di tempat kita," ujar Mentan. (Martin Sihombing) (aprika.hernanda@bisnis.co.id)


Oleh Aprika R. Hernanda
Bisnis Indonesia

Read Post | comments

Potensi Investasi Sektor Kehutanan Merauke

Monday, 26 January 2009

Merauke, Perbatasan paling timur Indonesia terdapat daerah yang saat ini perekonomiannya sedang melaju pesat, yaitu kabupaten Merauke. Seperti halnya wilayah Indonesia yang berkembang, terdapat pertumbuhan di berbagai sektornya. Tentunya perkembangan sektor wilayah kabupaten ini didukung oleh kondisi geografis lahan dan kualitas sumber daya manusianya.

Secara makroekonomi kabupaten Merauke memliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada propinsi Papua sendiri. Jika tahun 2005 Propinsi Papua mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5 %, maka kabupaten Merauke menghadapi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 %. Pola peningkatan yang mirip ketika melihat tingkat kesejahtaraan penduduk kabupaten Merauke yang semakin lama semakin meningkat. Jika dihitung rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita kabupaten Merauke dalam kurun 2000-2005 ternyata nilainya sangat besar yaitu 15.91 %. Kesejahteraan penduduk Merauke ini juga dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2004 cukup besar dengan angka harapan hidup 60.9 tahun.

Tentunya dibalik performance pertumbuhan yang besar terdapat motor yang menstimulus jalannya investasi. Sesuai dengan kondisi fisik wilayah kabupaten Merauke yang sebagian besar dataran rendah dan dikelilingi hutan luas, tentunya pertumbuhan di sektor ini sangat mempengaruhi perekonomian Merauke.

Kawasan Perhutanan kabupaten Merauke ini terbagi menjadi beberapa fungsi (multifungsi), antara lain, hutan kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi, dan areal penggunaan lain. Sebagian besar kawasan hutan di kabupaten Merauke ini dimanfaatkan menjadi hutan tanaman industri untuk memenuhi industri utama yaitu pulp/kertas.

Area penggunaan lain dari kawasan hutan kabupaten Merauke ini digunakan sebagai lahan pemukiman masyarakat setempat. Terlihat pula di tabel bahwa hutan produksi menjadi penyokong utama industri yang memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Merauke selain pertanian. Penggunaan lahan hutan suaka alam dapat menjadi salah satu daya tarik para wisatawan berkunjung karena banyak hewan-hewan yang dilindungi.

Kemudian, sisa lahan yang nonhutan dari kabupaten merauke ini dimanfaatkan untuk fasilitas pertanian, perkebunan, pemukiman dalam proses penutupan lahan Merauke sendiri.

Pertanian yang merupakan kawasan non hutan memanfaatkan luas hutan sekitar 1.2 % secara efektf menghasilkan komoditas-kooditas andalan seperti padi, jagung, ubi jalar dan sebagainya. Pertaniannya ternyata menyumbang sekitar lebih dari 2 persen terhadap perekonomian kabupaten Merauke ini.

Lahan investasi masih sangat terbuka pada kabupaten Merauke ini. Bahkan saat ini tengah dibangun jalan yang menghubungi Merauke dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia agar terjangkau oleh para pengunjung baik domestik maupun mancanegara.

Merupakan tugas besar pemerintah daerah Merauke untuk menarik investasi dari asing untuk memanfaatkan lahan seoptimal mungkin. Saat ini terdapat 3 perusahaan yang memanfaatkan hutan sebagai lahan prduksinya yaitu PT Tunggal Yudhi, PT Kebun Sari Putra, dan PT Papua Rimba. Tak lupa pula yang paling penting adalah bagaimana dapat menanam kembali hutan yang telah ditebang dan memperkirakan usia hutan sebelumnya agar pembangunan yang berjalan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

(sumber: beritadaerah.com)

Read Post | comments

Kabupaten Merauke Berpotensi Menjadi Sentra Produksi Beras Nasional

Potensi alam yang dimiliki Kabupaten Merauke sangat mendukung bagi pengembangan tanaman padi sehingga berpotensi menjadi salah satu sentra produksi beras nasional. Menurut data Kabupaten Merauke Tahun 2006 yang dirilis oleh Pemkab Merauke, kabupaten ini mempunyai lahan seluas 1,7 juta ha yang secara biofisik sesuai bagi pertanaman padi sawah. Lahan yang telah dibuka baru sekitar 21.300 ha dengan luas panen sekitar 15.700 ha.

Hasil penelitian yang dilakukan Dr. Abdul Karim Makarim dan kawan-kawan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) menyebutkan, hasil gabah kering giling (GKG) rata-rata saat ini di Merauke sekitar 4 ton/ha. Bila hasil tersebut bisa ditingkatkan menjadi 6 ton/ha dan luas panennya ditingkatkan mejadi 0,5 juta ton, maka produksi GKG Merauke per tahun dapat mencapai 3 juta ton. Angka tersebut sudah melebihi kebutuhan Papua (termasuk Irjabar) dan Maluku di tahun 2010 yang diprediksi menjadi 686.000 ton GKG. Belum termasuk produksi dari kabupaten-kabupaten lain di Papua. Sedangkan saat ini, Papua baru dapat memenuhi 30-40% kebutuhanya akan beras.

Bila pengembangan tanaman padi di Merauke digalakkan, peluang pemenuhan permintaan beras oleh daerah-daerah di luar Papua, Maluku serta Papua Nugini dan sekitarnya sangatlah besar. Hal ini merupakan peluang pasar yang menjanjikan bagi pengembangan padi di Merauke. Peluang itu dapat semakin terbuka lebar bila disertai pengembangan industri pascapanen padi.

Dilihat dari potensi alam, produksi dan pemasaran, Merauke berkesempatan menjadi lumbung padi di Indonesia bagian timur. Namun hambatan yang muncul adalah dari aspek budaya yang masih kental di sana, apalagi padi bukanlah makanan pokok masyarakat asli Papua.

Dr. Adi Widjono dari Puslitbangtan telah melakukan kajian tentang analisis sosial budaya pengembangan padi di Merauke. Ia menyebutkan saat ini masyarakat asli Papua tertarik untuk ikut membudidayakan padi. Ini mungkin disebabkan padi tidak terikat adat dan secara ekonomis lebih menguntungkan dibanding komoditas tradisional. "Masyarakat Papua hingga saat ini masih mensakralkan sagu, mereka benar-benar menghormati sagu, disinilah terdapat faktor hambatan budaya atau adat," katanya kepada Majalah Agrotek, dalam acara seminar rutin di Puslitbangtan Bogor beberapa waktu yang lalu.

Adi mencontohkan bila ada seseorang yang membawa sejumlah sagu di atas sepeda, kemudian sagu tersebut berceceran ke tanah dan ada orang lain yang melihat, maka orang yang membawa sagu tadi dalam kondisi terancam keselamatannya karena dianggap sudah tidak menghormati sagu. Ditambahkan pula, hasil pengamatannya menunjukkan upaya mendatangkan tenaga terampil dari luar Merauke sebaiknya dihindarkan dalam suatu masa tertentu.

Untuk dapat mengembangkan padi secara optimal di Merauke, faktor budaya asli perlu menjadi perhatian. Berbagai komoditas tradisional dan komoditas berpotensi lainnya perlu ikut dikembangkan secara seimbang. Sistem penyuluhan dengan pendekatan partisipatif, sistematis, dan terencana diperlukan terutama untuk kulturasi masyarakat asli pada budidaya padi. Penyuluh harus berfungsi sebagai jembatan informasi dua arah, sebagai katalisator untuk menumbuhkan adanya rasa saling pengertian antara masyarakat tani dan, khususnya, pemerintah.

Penyuluh berkualifikasi tinggi pun diperlukan dalam jumlah besar. Disamping untuk meningkatkan produktivitas petani padi yang telah ada, penyuluhan harus mampu menyadarkan dan memberdayakan masyarakat asli. Di pihak lain, sosialisasi aspek budaya lokal perlu disampaikan kepada masyarakat pendatang untuk lebih memahami dan menghargai budaya asli. Tak ketinggalan pengembangan secara simultan berbagai sektor dan subsektor lain, seperti sarana transportasi, sistem tata niaga, maupun industri pasca panen, mutlak diperlukan.

Sumber : Departemen Pertanian RI

Read Post | comments

Potensi Minyak Kayu Putih dan pemasarannya Di Kabupaten Merauke

Sunday, 28 December 2008

Awal tahun 1990-an terjadi peningkatan produksi yang signifikan akan sumber daya alam, seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan manusia akan pemenuhan kebutuhannya. Begitu pula dengan semakin banyaknya kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain maupun antara perusahaan-perusahaan nasional dengan perusahaan-perusahaan asing dalam mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia.

Hutan Papua sebagai salah satu hutan hujan tropis dan juga merupakan paru-paru dunia yang masih tersisa di wilayah Indonesia, ternyata menyimpan begitu banyak kekayaan hutan selain flora, fauna dan hasil tambang serta mineralnya. Namun terdapat juga hasil hutan non kayu yang belum diekspoitasi dan dikelola secara efektif dan efisien guna peningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Hasil hutan yang selama ini lebih dikenal masyarakat luas adalah hasil hutan kayu gelondongan, yang kemudian dikelola berdasarkan kepentingan dan jenis industri yang mengelolanya. Selain hasil kayu gelondongan yang telah dieksploitasi dan dikelola, juga terdapat hasil hutan non kayu, misalkan gaharu, gambir dan minyak kayu putih.

Hutan Papua menyimpan hasil hutan non kayu seperti minyak kayu putih, gaharu dan gambir yang cukup banyak, ketika gaharu menebarkan pesonanya maka banyak orang mulai mencari dan mengambilnya. Namun ternyata dalam proses pengambilan tersebut terjadi perusakan pohon yang mengakibatkan tidak ada kesinambungan atau keberlanjutan hidup dari pohon gaharu, ini disebabkan karena pengelolaannya yang masih bersifat simultan dan belum terorganisir dengan baik. Semoga nasib tragis pohon gaharu tidak menimpa nasib pohon penghasil minyak kayu putih dan gambir!

Kabupaten Merauke sebagai tempat dimana pohon penghasil minyak kayu putih tumbuh dengan sendirinya dan cukup banyak terdapat dibeberapa tempat, antara lain: desa Wasur, Yanggandur, Rawa Biru , Sota dan Tomerau.
Minyak Kayu Putih dalam nomenklatur kehutanan merupakan hasil hutan non kayu, yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem hutan yang ada. Adapun pohon penghasil Minyak Kayu Putih (MKP) dari jenis Melaluca yaitu Asteromyrthus simpocarpa tumbuh secara alami dalam kawasan Taman Nasional Wasur, tentunya menyimpan potensi besar untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat local khususnya dan harapan ke depan dapat menjadi salah satu ciri khas kota Merauke.
Namun kendala yang dihadapi adalah dalam hal proses produksi yang nantinya mempengaruhi mutu MKP dan pemasarannya. MKP yang telah diolah oleh masyarakat lokal dan kelompok kerja masyarakat pemasarannya masih terbatas untuk pasar local maupun regional. Maka diperlukan terobosan-terobosan strategis tentang pemasaran yang efektif dan efisien melalui berbagai cara, guna menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi. Kurangnya kerjasama atau perhatian pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, pemerintah, Non Government Stakeholder (NGS) dan masyarakat umum lain, sehingga masyarakat lokal sebagai kelompok produsen tradisional (home industry) tidak mampu untuk berkembang. Selain untuk memasarkan produk masyarakat penghasil minyak kayu putih guna meningkatkan pendapatan, juga dapat menjadikan kota Merauke sebagai Kota Penghasil Minyak Kayu Putih dari Selatan Papua.

Selama kurang lebih sejak tahun 1999 hingga kini, ada beberapa pihak dari Non Goverment Stakeholder (NGS) telah melakukan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat produsen minyak kayu putih di Merauke berupa pelatihan pengolahan MKP, alat-alat penyulingan dan kerjasama pemasaran. Misalkan Yayasan Wasur Lestari berkerjasama dengan masyarakat lokal penghasil MKP dalam hal pelatihan penyulingan, peningkatan mutu produksi dan pembelian MKP hasil pengolahan masyarakat serta pemasaran MKP. Sistem pemasaran MKP untuk pasar lokal masih sangat sederhana, hanya dengan menitipkan produk MKP dalam kemasan botol di hotel, toko-toko dan apotik di kota Merauke selain menjual sendiri.
Itupun tidak dibarengi dengan control yang kontinyu terhadap volume penjualan MKP tiap bulannya. Kenyataan ini tentu kurang mendukung upaya pemasaran MKP ditingkat pasar local. Maka wajar saja jika upaya pemasaran ini menjadi kurang potensial mendatangkan keuntungan karena sangat tidak seimbang dengan potensi pasar local yang cukup besar dan tersedia di Kabupaten Merauke.

Kendala lain yang dihadapi dalam pemasaran MKP adalah promosi yang tidak intensif serta kemasan MKP yang kurang menarik (belum ada register DepKes) dan kurang praktis sehingga masyarakat yang mengkonsumsinya hanya sebagai cinderamata, bukan karena kebutuhan akan MKP. Mengenai mutu MKP menurut konsumen, bahwa mutu MKP cukup baik terutama untuk kalangan orangtua, sebab mereka menggunakannya sebagai obat urut. Masalah lain yang timbul dari pemasaran untuk pasar lokal adalah harga jual yang bervariasi dan cenderung membingungkan masyarakat (konsumen).

Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap usaha swadaya masyarakat local dibidang MKP menyebabkan perkembangan usaha ini tidak mengalami kemajuan. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Badan Promosi Daerah dan Deperindag berupa memfasilitasi untuk MKP mengikuti kegiatan expo dan pameran, namun kelanjutan dari proses tersebut tidak nampak dampaknya pada kelompok produsen yang notabene masyarakat local. Usaha promosi dan kemitraan yang dijalin masyarakat local (dibaca: produsen) dengan beberapa lembaga swadaya seperti: YWL dan WWF lebih berkualitas dan berkesinambungan.

Hal yang paling utama yang menjamin sukses tidaknya sebuah produk bersaing dipasaran, tentunya menyangkut manajemen yang profesional karena di dalamnya menyangkut SDM pengelola (mulai dari proses penyulingan hingga pemasaran), produk (menyangkut mutu, kemasan dan harga) selain itu juga harus tersedianya pasar local yang potensial serta distribusi produk ke konsumen serta promosi, publikasi dan pelayanan yang gencar dari berbagai pihak termasuk dukungan dari pihak pemerintah daerah.

Untuk menciptakan image Merauke sebagai kota penghasil Minyak Kayu Putih, maka perlu dilakukakannya perencanaan kerjasama antara pihak produsen dengan pihak-pihak lain yang dapat mengembangkan usaha MKP baik dari segi produksi, promosi serta pengembangan manajemen usaha yang kuat. Semua berpulang pada pihak-pihak yang dapat membantu serta mendukung pengembangan usaha Minyak Kayu Putih."

Read Post | comments