Pembayaran Dana Respek di Asmat kembali tertunda akibat buruknya medan transportasi diwilayah itu. Akibatnya sejumlah kampung hingga kini belum mendapatkan dana respek sebesar seratus juta perkampung
Koordinator Tim Pendamping PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Respek Mandiri Kabupaten Asmat, Bagus Pamungkas kepada JUBI di Agats, Senin kemarin mengatakan program tersebut belum seratus persen berjalan. Sangat sulit apalagi ditambah dengan medan yang berat. ”Sudah tau to keadaan alam di sini. Transportasi air sangat susah, lagian honor dan dana operasional belum berjalan selama 3 bulan ini karena belum bisa cair dari atasan,” ujar Bagus. Dikatakannya, hingga saat ini terdapat sejumlah distrik seperti Sawaerama, Suator, Atsj dan Fayit yang belum bisa memperoleh uang Respek senilai Rp.100 Juta.
"Program PNPM Respek belum bisa berjalan di Kabupaten Asmat, mesti ada perhatian yang lebih serius sambil melakukan evaluasi secara terus menerus. Saya harap laporan ini bisa dibaca dan dipahami oleh pejabat ditingkat provinsi maupun pusat,” kata Bagus.
Sementara itu, salah satu tenaga pendamping Distrik di Agats, Elis kepada JUBI mengatakan PNPM sebaiknya dibubarkan saja karena tak bisa menjawab kebutuhan masyarakat di Asmat. ”Lebih baik, PNPM bubar saja, bikin setengah mati karena kami dapat semrot (marah) dari masyarakat ditingkat kampung,” katanya Dampak keterlambatan pembayaran itu, kata Elis, disebabkan jasa transportasi yang tidak bisa menjangkau hingga ke tingkat kampung. ”Kami dikira mainkan uang dan tipu-tipu masyarakat sehingga saya diancam masyarakat makan uang PNPM,” katanya.
Petugas PNPM di Asmat sendiri sebanyak 16 tenaga pendamping. 3 diantaranya telah mengundurkan diri dengan alasan tidak adanya jaringan komunikasi dan Transportasi yang terbatas. (Willem Bobi/Agats)
Sumber : Tabloid Jubi
Koordinator Tim Pendamping PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Respek Mandiri Kabupaten Asmat, Bagus Pamungkas kepada JUBI di Agats, Senin kemarin mengatakan program tersebut belum seratus persen berjalan. Sangat sulit apalagi ditambah dengan medan yang berat. ”Sudah tau to keadaan alam di sini. Transportasi air sangat susah, lagian honor dan dana operasional belum berjalan selama 3 bulan ini karena belum bisa cair dari atasan,” ujar Bagus. Dikatakannya, hingga saat ini terdapat sejumlah distrik seperti Sawaerama, Suator, Atsj dan Fayit yang belum bisa memperoleh uang Respek senilai Rp.100 Juta.
"Program PNPM Respek belum bisa berjalan di Kabupaten Asmat, mesti ada perhatian yang lebih serius sambil melakukan evaluasi secara terus menerus. Saya harap laporan ini bisa dibaca dan dipahami oleh pejabat ditingkat provinsi maupun pusat,” kata Bagus.
Sementara itu, salah satu tenaga pendamping Distrik di Agats, Elis kepada JUBI mengatakan PNPM sebaiknya dibubarkan saja karena tak bisa menjawab kebutuhan masyarakat di Asmat. ”Lebih baik, PNPM bubar saja, bikin setengah mati karena kami dapat semrot (marah) dari masyarakat ditingkat kampung,” katanya Dampak keterlambatan pembayaran itu, kata Elis, disebabkan jasa transportasi yang tidak bisa menjangkau hingga ke tingkat kampung. ”Kami dikira mainkan uang dan tipu-tipu masyarakat sehingga saya diancam masyarakat makan uang PNPM,” katanya.
Petugas PNPM di Asmat sendiri sebanyak 16 tenaga pendamping. 3 diantaranya telah mengundurkan diri dengan alasan tidak adanya jaringan komunikasi dan Transportasi yang terbatas. (Willem Bobi/Agats)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
