Kesimpangsiuran penggunaan dana bidang pendidikan, kesehatan, perindagkop serta yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Asmat tahun anggaran 2008 lalu sebesar kurang lebih Rp 238 Miliar, hingga kini belum tuntas diselesaikan.
Kesimpangsiuran penggunaan dana tersebut memang menjadi sorotan publik. Hamigo, seorang Guru Bahasa Inggris di SMA N 01 Agats, mengatakan besar kemungkinan dana tersebut telah raib. ”Besar kemungkinan akan hilang begitu saja. Ada BPK pun pasti BPK hanya membantu memberikan petunjuk kekurangan berkas atau administrasi, lain halnya kalau pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK,” ujar Hamigo kepada JUBI kemarin.
Hal senada juga diutarakan seorang petugas medis di Polindes kampung Cemnes Agats, Maria Cimantem. Menurut Maria Dana operasional dan pembiayaan Kesehatan Ibu Anak (KIA) harus disampaikan secara transparan. ”Kami tidak tahu dana. Kami hanya tau pelayanan ke masyarakat dengan kondisi dan persiapan seadanya,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan daerah, H. Matdoan, S.Sos mengatakan laporan pertanggungjawaban Keuangan memang belum diserahkan ke BPK karena masih dalam tahap persiapan. "Laporan audit tahun 2007 lalu sudah selesai diaudit dan tidak ada masalah. Sedangkan laporan keuangan tahun 2008, masih dalam proses persiapan, jadi nanti kami akan kasih informasi secara lengkap jika sudah usai diaudit,” kata Matdoan kepada JUBI
Dari seluruh dinas yang memasukan laporan audit BPK di Pemda Asmat, kata Matdoan, akan diselesaikan dalam waktu dekat sehingga tidak timbul masalah. ”Dalam waktu dekat, bila perlu kami usahakan lebih cepat mendahului dari kabupaten-kabupaten lainnya,” kata Matdoan.Ditambahkannya, isu kesimpangsiuran dana tersebut adalah tidak benar. Intinya, kata dia, tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan dana. "Jadi kepada auditor, Pemda Kabupaten Asmat siap diperiksa dan layak dinyatakan bersih dari korupsi dan penyalahgunaan dana," kata dia. (Willem Bobi/Asmat)
Sumber : Tabloid Jubi
Kesimpangsiuran penggunaan dana tersebut memang menjadi sorotan publik. Hamigo, seorang Guru Bahasa Inggris di SMA N 01 Agats, mengatakan besar kemungkinan dana tersebut telah raib. ”Besar kemungkinan akan hilang begitu saja. Ada BPK pun pasti BPK hanya membantu memberikan petunjuk kekurangan berkas atau administrasi, lain halnya kalau pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK,” ujar Hamigo kepada JUBI kemarin.
Hal senada juga diutarakan seorang petugas medis di Polindes kampung Cemnes Agats, Maria Cimantem. Menurut Maria Dana operasional dan pembiayaan Kesehatan Ibu Anak (KIA) harus disampaikan secara transparan. ”Kami tidak tahu dana. Kami hanya tau pelayanan ke masyarakat dengan kondisi dan persiapan seadanya,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan daerah, H. Matdoan, S.Sos mengatakan laporan pertanggungjawaban Keuangan memang belum diserahkan ke BPK karena masih dalam tahap persiapan. "Laporan audit tahun 2007 lalu sudah selesai diaudit dan tidak ada masalah. Sedangkan laporan keuangan tahun 2008, masih dalam proses persiapan, jadi nanti kami akan kasih informasi secara lengkap jika sudah usai diaudit,” kata Matdoan kepada JUBI
Dari seluruh dinas yang memasukan laporan audit BPK di Pemda Asmat, kata Matdoan, akan diselesaikan dalam waktu dekat sehingga tidak timbul masalah. ”Dalam waktu dekat, bila perlu kami usahakan lebih cepat mendahului dari kabupaten-kabupaten lainnya,” kata Matdoan.Ditambahkannya, isu kesimpangsiuran dana tersebut adalah tidak benar. Intinya, kata dia, tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan dana. "Jadi kepada auditor, Pemda Kabupaten Asmat siap diperiksa dan layak dinyatakan bersih dari korupsi dan penyalahgunaan dana," kata dia. (Willem Bobi/Asmat)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
