Ribuan Pelamar Berebut Kursi PNS Pemkab Merauke

Wednesday, 6 November 2013

MERAUKE - Ribuan pelamar umum, dan tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Merauke mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang digelar gedung di sejumlah di Kabupaten Merauke, Senin (4/11).

Jumlah peserta yang mengikuti testing CPNSD kemarin untuk tingkat SMA/SMK sebanyak 782 orang, D3/S1 720 orang, medis 294, tenaga guru 275 dan honorer sebanyak 935 orang.

Dari pantauan Bintang Papua, pelaksanaan ujian dipantau langsung oleh Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, sekaligus memberikan arahan.

Dalam arahan singkatnya, Romanus meminta kepada para peserta untuk mengerjakan soal-soal ujian dengan baik yang dibagikan panitia, karena jumlah yang mengikuti testing mencapai ribuan orang, sementara kuotanya sangat terbatas.




“Ya, siapa yang mengerjakan soal dengan baik dan benar, tentunya dia mempunyai peluang besar untuk lulus,” kata Romanus menyemangati para peserta.

Sementara itu salah satu peserta dari tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya, mengaku sudah mengikuti testing CPNSD sebanyak tiga kali. Ia berharap testing tahun ini bisa meloloskannya sebagai CPNS mengingat hampir 10 tahun ia mengabdi sebagai honorer.

“Mudah-mudahan tahun ini rejeki saya bisa jadi CPNS,” harapnya.

Di bagian lainnya Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Antonius Omogio Kahol berharap agar pemerintah setempat memberikan perhatian besar terhadap putra-putri Marind sebagai warga asli Papua yang mengikuti testing CPNS. Alasan Kahol, karena banyak yang telah menyelesaikan studi, namun belum mendapatkan lapangan pekerjaan.

“Saya meminta agar kuota bagi anak-anak Marind 75 persen. Ini juga sebagai persiapan untuk pemekaran Kota Merauke maupun Provinsi Papua Selatan (PPS) dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Disamping itu, tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan diri, agar diberikan perhatian secara khusus,” ucapnya. (Lea/achi/lo1)

Read Post | comments (1)

Kantor Yasanto Dibobol Maling, Uang Tunai Tiga Juta Rupiah Raib

MERAUKE - Kasus pencurian kembali terjadi di Kabupaten Merauke, kali ini Kantor Yayasan Santo Antonius (Yasanto) yang beralamat di Jalan Martadinata, Merauke menjadi sasaran empuk beraksinya pencurian tersebut.

Dari kejadian itu, maling yang belum terindentifikasi berhasil menggasak uang tunai sebesar tiga juta rupiah.

Kapolres Merauke AKBP Patrige Renwarin melalui Kabag Ops AKP Muhsin Ningkeula membenarkan kejadian tersebut. Dikatakan Muhsin, peristiwa itu terjadi Sabtu (2/11) dini hari. Saat itu, pelapor atas nama Antonius menerima telepon dari saksi Damianus Yamlen bahwa telah terjadi pencurian di kantor Yasanto. Tak berapa lama pelapor langsung menju ke kantor, dan melihat pintu samping kantor sudah dalam kondisi terbuka akibat dibobol secara paksa. Selain pintu samping, enam buah pintu dalam ruangan juga mengalami kondisi yang sama.

“Jadi setelah berhasil merusaki pintu samping dan dalam. Kemudian si maling menggunakan gurinda listrik untuk membuka brankas dan mengambil uang tunai yang didalamnya ada Rp3 juta,” kata Muhsin kepada wartawan, Senin (4/11).

Pelapor juga melaporkan bahwa maling berhasil masuk ke ruangan lainnya yang terletak di belakang kantor dengan cara mecongkel kaca loper dan empat unit pintu di ruangan tersebut. Namun tidak ada barang-barang berharga yang diambil dari dalam kantor itu, hanya kerugian material yang diperkirakan mencapai delapan juta rupiah lebih. “Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP. Dari hasil (Olah TKP) maka akan kami kembangkan,” akunya pelapor dan saksi akan dimintai keterangan ihwal kasus tersebut. (Lea/achi/lo1)

Read Post | comments (1)

Provinsi Papua Selatan Sudah Dalam Genggaman

Wednesday, 30 October 2013

Anggota Komisi II DPR-RI, Agustina Basik-Basik. (Jubi/Ans)

Merauke – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Agustina Basik Basik mengatakan, Kota Merauke dan Provinsi Papua Selatan (PPS) sudah dalam genggaman, setelah adanya paripurna di senayan pada tanggal 24 Oktober 2013 lalu dan menghasilkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terhadap pemekaran 65 daerah otonom baru (DOB), termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Menurut Agustina, khusus di Papua, terdapat 33 kabupaten/kota dan provinsi yang telah diparipurnakan dan masuk dalam RUU. “Dua diantaranya adalah pemekaran Kota Merauke dan Provinsi Papua Selatan,” katanya saat ditemui tabloidjubi.com di Lapangan Pemda Merauke, Merauke, Senin (28/10).
Meskipun telah adanya RUU pemekaran daerah otonom, namun ini baru sepertiga perjalanan. Masih ada dua pertiga langkah lagi yang perlu ditempuh. ”Namun, sudah masuk dalam genggaman. Kita berdoa agar semua dapat berjalan dengan lancar. Sehingga pada tahun 2014 mendatang, ditetapkan menjadi undang-undang,” pintanya.

RUU yang ada, kata Agustina, akan dikirim oleh pimpinan DPR-RI kepada Presiden RI. Setelah diterima presiden, nantinya dalam 30-40 hari, dibuatkan Inpres untuk diserahkan kepada Mendagri dan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM agar dibicarakan kembali bersama DPR RI.
Dari pembicaraan itu, katanya, dilanjutkan ke tingkat berikut hingga sampai kepada paripurna untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007, tentunya masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi. Tetapi ada waktu dan kesempatan untuk harus dilengkapi kembali.
Jika sampai pada akhirnya belum ada persyaratan yang belum dilengkapi, maka otomatis dipending. Sedangkan lainnnya tetap jalan sebagaimana biasa. Kuncinya adalah dari sekarang, perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus. Sehingga kekurangan yang ada, segera dilengkapi agar dilakukan pembahasan lebih lanjut hingga sampai ditetapkan menjadi undang-undang.
Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Leonardus Mahuze mengatakan, sudah lama perjuangan pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Kota Merauke. Olehnya, semua komponen agar memberikan dukungan setelah RUU telah disetujui oleh DPR RI beberapa waktu lalu. (Jubi/Ans)

Read Post | comments (1)

Dikcapil Rancang Raperda Kependudukan

MERAUKE - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dikcapil) Kabupaten Merauke sudah merancang Raperda terkait kependudukan dan catatan sipil, guna diajukan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Merauke kedepan. Raperda dirancang untuk mengatasi masalah mobilitas penduduk yang signifikan dan lainnya.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dikcapil Merauke, Supryanto, mengatakan rancangan dan pembahasan Raperda tersebut teruji dengan beberapa Perda terkait kependudukan di beberapa kabupaten lain. Kurang lebih ada 100 pasal didalamnya, antara lain terkait kriteria tamu dan pendatang, serta sweeping e-KTP.

“Juga kami rancang masalah pengaturan tamu dan pendatang. Kami buat apa itu kriteria tamu dan apa itu pendatang, nanti yang punya kewenangan di lurah itu ada. Kami ada uji beberapa Perda di daerah-daerah lain, kita petik, kita rangkum peraturan itu. Tetapi tidak langsung ambil begitu saja, kita rancang sesuai kondisi kewilayahan kita,” kata Supryanto, kemarin.




Dikatakan, dinas sudah melakukan perekaman kurang lebih bagi 90 ribu warga dan sekitar 78 ribu lebih warga belum dilakukan perekaman. Batas waktu yang diberikan oleh Pusat sampai bulan Oktober ini, tetapi setelah dikoordinasi, diberikan toleransi sampai Desember 2013.

“Masalah sweeping ini, kami juga bahas di dalamnya. Masih ada 78 ribu yang belum kami rekam. Kemarin kami sudah ajukan dalam ABT itu supaya didorong. Berkaitan dengan masalah kamtibmas, kami sangat setuju sekali dengan adanya sweeping KTP. Itu untuk memperkecil, agar ruang pendataan penduduk bisa berjalan baik,” ujarnya.

Ditambahkan, masalah kependudukan merupakan masalah yang rumit, ada warga yang sudah terdata di daerah lain, tetapi mendata lagi di Kabupaten Merauke. Hal tersebut akan mempengaruhi program dan kegiatan pemerintah.

“Kadang orang bilang dia belum pernah didata, padahal kita lacak dia terdata di Makassar, sedang e-KTP nya keluar di Tanah Merah, dia bingung sendiri bagaimana caranya ini,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Leonardus Mahuze mengatakan melalui sidang APBD Perubahan 2013, dewan sudah mendorong usulan perekaman bagi 70 ribu lebih warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Kalau lihat dari data tadi, lonjakan atau arus masuk masyarakat atau orang dari luar di kota Merauke ini cukup tinggi. Dibanding dengan yang sebagian kecil yang ada tinggal di kampung-kampung, di distrik. Jadi memang kita harus lebih ketat dalam bagaimana mengawasi keluar masuk orang, kemudian yang ingin pindah tempat memang harus ada aturan yang diperketat,” tandasnya. (lea/achi/lo1)

Read Post | comments (1)

Polres Merauke Minta Dukungan Anggaran

MERAUKE - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden RI tahun 2014 mendatang, Kepolisian Resor Merauke meminta DPRD Kabupaten Merauke memfasilitasi permohonan dukungan anggaran ke pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Merauke AKBP Patrige Renwarin kepada Ketua DPRD Merauke Leonardus Mahuze dalam rapat dengar pendapat, belum lama ini.

Dijelaskan Patrige, persiapan menjelang Pileg dan Pilpres di Kabupaten Merauke mulai terasa, sehingga kepolisian perlu mempersiapkan cipta kondisi keamanan sebelum pelaksanaan pesta demokrasi itu. Dan hal itu perlu direspon melalui dukungan anggaran daerah.

“Satu hal baru yang sangat penting perlu kita respon bersama, termasuk saya, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki hiruk pikuk pesta demokrasi 2014, bulan April. Saya mau sampaikan ke pimpinan dewan bahwa untuk tolong dukung kami. Itu sudah terkalender secara nasional dan dukungan anggarannya juga sudah terprogram secara nasional, tetapi tidak buton up,” kata Patrige.




Menurutnya, anggaran dari pusat hanya terbatas pada tahapan inti, antara lain kampanye, pencoblosan, masa tenang dan pleno. Sementara kepolisian sejak dini perlu mempersiapkan cipta kondisi aman sebelum pelaksanaan pesta demokrasi.

“Dari sekarang kalau tidak kita ciptakan itu ke depan kita akan mengalami kesulitan. Semboyan lebih baik kita rugi sedikit, dari pada rugi banyak. Banyak pimpinan daerah yang menganggap remeh hal tersebut, dibilang aman, aman. Tetapi ketika kejadian pas meledak, yang tadinya hanya keluar Rp1 M, jadi keluarnya Rp100 M, seperti itu. Itu yang kadang-kadang tidak diperhitungkan baik,” akunya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Merauke, Leonardus Mahuze mengatakan jelang pesta demokrasi ke depan itu menjadi tanggung jawab bersama. Semua pihak harus saling membantu karena kepolisian tidak dapat bekerja sendiri.

“Saya kira juga menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana bisa membantu karena Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa Pemda. Jadi, itu tanggung jawab kita bersama,” ungkap Leonardus. (Lea/achi/lo1)

Read Post | comments (2)