Merauke (Sulpa) –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Merauke, Papua, menilai program telekonumikasi masuk kampung atau program kampung berdering di Kabupaten Merauke, yang dicanangkan pemerintah pusat berjalan tidak optimal. Pasalnya, hingga saat ini pelayanan telekomunikasi itu dibeberapa distrik terpencil di Merauke belum maksimal. Demikian disampaikan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Merauke, Antonius Omogio Kahol kepada Suluh Papua di ruang kerjanya kemarin.
Menurut Kahol, pemerintah daerah pun mengakui bahwa program kampung berdering yang dilakukan pemerintah pusat di daerah Merauke, kurang maksimal. Pemerintah daerah diminta jangan diam saja melainkan segerah bangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan pelayanan base transceiver station (BTS) tersebut.
Dikatakan, BTS di beberapa distrik mengalami kerusakan dan sedang diperbaiki oleh teknisi. Masalah kerusakan itu soal biasa karena akan dilakukan pemeliharaan, tetapi yang menjadi persoalan utama adalah masalah kuota pengguna jasa yang terbatas. Kuota pengguna jasa BTS, seperti di distrik Ilwayab dan Okaba hanya 50 orang, selebihnya tidak terlayani harus mengantri.
“Pelanggan komunikasi tersebut hanya bisa dipakai maksimal 50 orang, sementara masyarakat yang akan menggunakan banyak. Sehingga terkait dengan hal ini dapat dinilai bahwa program pemerintah itu merupakan program yang belum optimal,” ujar Kahol.
Ditambahkan, masalah terbatasnya kuota jumlah penelepon itu menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berkomunikasi di daerah-daerah terpencil padahal mereka sangat merindukan kemajuan bidang telekomunikasi.
Diharapkan pemerintah daerah dapat membangun komunikasi dengan pusat agar program mereka itu ditingkatkan sehingga pemanfaatan BTS dapat dirasakan oleh semua masyarakat di daerah pedalaman Merauke.
“Ini kan program pemerintah pusat kepada masyarakat Papua khusus di Merauke koh terkesan seperti setengah hati?. Kalau dibandingkan dengan milik swasta, misalnya milik perusahaan Medco, ditengah hutan kita bisa komunikasi baik. Koh program kerja pemerintah yang notabene pemerintah pusat tidak bisa seperti perusahan suwasta itu. Ini kan terkesan memalukan kita saja, memalukan pemerintah sendiri,” kata Kahol. (C/cr06/r-2)