Merauke – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Merauke harus membantu pemerintah melakukan kontrol terhadap guru yang ditugaskan di kampung. Jangan hanya memperjuangkan hak guru tetapi juga wajib berdiri di depan kelas mendidik anak.
Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos yang ditemui media ini, Kamis (6/12) mengungkapkan, PGRI harus mengantongi secara pasti dan jelas juga data jumlah semua guru di Kabupaten Merauke, baik yang bertugas dalam kota maupun di daerah pedalaman. Jika tidak ada data riil, bagaimana bisa melakukan pengawasan? “Ini adalah masukan bagi pengurus PGRI agar melakukan pembenahan kembali,” katanya.
Dijelaskan, dalam memperjuangkan aspirasi guru, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Pengurus harus bisa melihat anggotanya di bawah. Apakah mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik di kampung atau tidak? Jika itu dilakukan, maka tentunya ada keseimbangan. Jangan hanya ‘berteriak’ tentang hak.
Jika kewajiban dijalankan dengan baik dan benar, lanjut Wabup, PGRI bisa menekan pemerintah agar melakukan pembayaran gaji tepat waktu tiap bulan. “Kita akan langsung tindaklanjuti jika antara hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang,” tuturnya.
Ditambahkan, pemerintah tidak pernah menutup mata dengan memberikan bantuan kepada pihak manapun, termasuk PGRI jika ada kegiatan-kegiatan bermanfaat yang dijalankan. Tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri jika ada kegiatan yang tujuannya untuk memajukan pendidikan. Karena itu adalah salah satu visi-misi utama Bupati-Wakil Bupati Merauke untuk mencerdaskan anak bangsa di negeri ini.
“Saya menunggu terobosan baru dari organisasi PGRI. Jika ada program kerja, silakan datang dan sampaikan kepada kami. Nanti akan didiskusikan secara bersama-sama,” ungkap Wabup. (FR/Merauke)
Artikel 
