Pemkab Asmat Minta Surat Perintah Penyidikan Kapal LCT Sanpai di Tunda

Merauke, Media Center -  Pemkab Asmat Minta Hakim Hentikan Surat Perintah Penyidikan Terkait Proses Hukum Kapal LCT Sanpai  yang ditunda sehari sebelumnya dengan alasan dari pihak Lantamal XI Merauke belum ada perintah penujukan kuasa dari Danlantamal XI Merauke.

Akhirnya sidang  Praperadilan yang dimohonkan Pemkab Asmat melalui kuasa hukumnya terhadap Lantamal XI Merauke atas penyidikan, penggeledahan, sampai penyitaan LCT Sanpai milik Pemkab Asmat dan penyitaan muatan BBM Solar 30 ton digelar, Kamis   (6/12).

Praperadilan ini disidangkan Hakim Tunggal Dinar Pahpahan, SH, M.Hum. Sementara dari Pemda Asmat hadir 2 kuasa hukumnya Harapan Manurung, SH dan Rikson Simanjutak, SH. Sedangkan dari Lantamal XI Merauke dikuasakan kepada 3 perwira Lantamal XI Merauke Mayor Laut (P) A.H Sabale SH, Kapten Laut (P) Sirojuddin, SH dan Kapten Laut (P) Aco Harsandi, SH.  

Mengawali sidang tersebut, Kuasa Lantamal XI Merauke memohon Hakim untuk perkara praperadilan ini tidak disidangkan lagi dengan alasan sudah pernah diputuskan dengan putusan tetap.  

Kuasa Pemda Asmat sebagai pemohon mengaku jika praperadilan ini yang dimohonkan ini berbeda dengan yang diajukan sebelumnya.  Hakim Dinar Pakpahan, menerima kedua permohanan tersebut untuk selanjutnya disampaikan pada sidang jawab menjawab nanti.  

Kuasa Hukum Pemda Asmat yang membacakan secara bergantian pokok perkara praperadilan yang dimohonkan tersebut diantaranya meminta agar Hakim menghentikan perkara penyidikan kasus tersebut karena menurutnya, sesuai UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Lantamal XI Merauke  tidak berwenang menangkap, menggeledah dan menyidik karena kapal tersebut ditangkap di kolam syahbandar.

Begitu juga dengan penyitaan barang bukti BBM 30 ton yang dinilai illegal yang fakta sebenarnya setelah diukur  ulang tersisa 20 ton karena 10 ton lainnya telah digunakan saat memerintahkan kapal tersebut membawa preminum 180 ton legal  ke Asmat, adalah cacat hukum dan sesuai UU Migas dan Gas kewenangan penyidikan adalah kepolisian.  

Setelah pembacaan materi praperadilan tersebut siding ditunda untuk mendengarkan jawaban dari Lantamal XI Merauke. Asops Lantamal XI Merauke Kolonel Laut (P) NS Embun ditanya wartawan terkait praperadilan ini mengaku pada prinsipnya mengikuti praperadilan yang diajukan Pemkab Asmat melalui Kuasa Hukumnya tersebut.  

Ditanya lebih lanjut soal salah satu materi yang disampaikan pemohon jika Pemda Asmat pernah meminta agar LCT Sampai yang disita tersebut dipinjam pakai oleh Pemda Asmat untuk mendistribusikan BBM ke Asmat namun pihak Lantamal XI tidak memberikan,  NS Embun mengaku untuk proses pinjam pakai tersebut harus diketahui oleh komando atas dalam hal ini Panglima Armada Timur.

‘’Setelah ada petunjuk yang diambil oleh Panglima, dulu saat pengacara pertama kita sudah memberikan solusi bagaimana jika terkait dengan BBM itu  diberikan jaminan. Namun pengacara saat itu merasa keberatan dengan jaminan tersebut. Nah siapa yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa atas kapal itu,’’ tambahnya. (02/mcmerauke)