Peserta kegiatan evaluasi pembangunan perkebunan dan peternakan di Merauke. (Jubi/Ans)
Merauke (31/10)—Instrumen pemberdayaan masyarakat berupa penguatan modal usaha kelompok, sekolah lapang petani dan bantuan sosial bagi para petani lokal, agar dikelola lebih baik dan dilakukan pengawasan secara terus menerus. Sehingga petani tidak lagi menjadi obyek, tetapi subyek dalam membangun dirinya menjadi sejahtera.
Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Papua, Dr. Syamsul Rivai dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos pada kegiatan rapat evaluasi perkebunan di Hotel Iteze, Senin (30/10). Menurutnya, kondisi ekonomi terkini Papua, menjadi salah satu aspek penting yang dipandang sebagai pemicu gejolak politik di Tanah Papua belakangan ini.
Sektor pertanian, demikian Penjabat, dinilai belum berperan optimal bagi perekonomian rakyat di Papua. Isu perbedaan kesejahteraan antara petani lokal dengan petani transmigran, disinyalir sebagai akibat kurang adanya kepekaan dan keberpihakan pemerintah terhadap petani lokal. Penjabat mengahrapkan agar sekiranya kedepan, pembangunan pertanian di Tanah Papua diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan atau penduduk asli. (Jubi/Ans)
Artikel 
