Peserta kegiatan evaluasi pembangunan perkebunan dan peternakan di Merauke. (Jubi/Ans)
Merauke (30/10)—Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus menjadi suatu komitmen untuk dijalankan dan atau dilaksanakan secara kontinyu oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Apalagi dukungan dana setiap tahun baik dari APBD maupun APBN selalu ada.
Penjabat Gubernur Papua, Dr. Syamsul Arief Rivai dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Merauke, Sunarjom, S.Sos pada kegiatan rapat evaluasi pembangunan perkebunan peternakan se-Papua di Hotel Iteze, Selasa (30/10) menjelaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, salah satu program yang merupakan pilar utama pembangunan di Provinsi Papua adalah pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dijelaskan, kondisi sosial budaya masyarakat Papua yang sebagian besar berada di kampung, bergantung kepada usaha pertanian. Untuk itu, program pemberdayaan rakyat melalui sub sektor perkebunan dan peternakan, harus dioptimalkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat Papua.
“Saya berharap agar dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar selain membangun secara fisik, juga memberikan perhatian bagi pembinaan masyarakat petani dan kelembagaannya melalui proses pendampingan dan bimbingan secara optimal,” pintanya.(Jubi/Ans)
Artikel 
