MERAUKE,-Terkait dengan MoU antara masyarakat Kampung Senegi dan pihak investor dalam hal ini PT. Sis, baru-baru ini telah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Merauke. Agenda pertemuan ini adalah untuk membahas tentang keluhan masyarakat mengenai kesepakatan yang telah dilakukan bersama melalui penandatanganan nota kesepahaman, yang dinilai belum dipenuhi oleh pihak investor.
Pertemuan ini dimediasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Merauke Ir. Leonardus Mahuze dan dihadiri oleh instansi terkait lainnya. Kehadiran instansi terkait ini dimaksudkan untuk ikut memberikan arahan atu penjelasan dari kesepakatan bersama yang sudah berjalan, supaya bisa dimengerti dan diterima oleh kedua belah pihak.
Dalam pertemuan itu, masyarakat Kampung Senegi menyampikan bahwa mereka ingin agar kehadiran investor dapat memberikan kemajuan dan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat setempat.
Diantaranya dengan membangun rumah-rumah permanen bagi masyarakat, serta memberikan kemajuan dalam bidang ekonomi masyarakat agar masyarakat dapat menikmati 3 kali makan dalam sehari.
Menanggapi tuntutan masyarakat, pihak perusahaan dalam hal ini Kepala Perusahaan PT. Sis, Oh Wan mengatakan bahwa permintaan tersebut tidak termuat dalam MoU yang sudah disepakati bersama.
Ia mengatakan, selama perusahaannya masuk di daerah tersebut, sudah banyak membantu masyarakat seperti menyumbangkan sumur air bersih, memberikan kompensasi 1 milyar lebih kepada masyarakat setempat.
Tetapi jika apa yang sudah diberikan perusahaan dianggap belum memuaskan, mungkin itu menjadi kekurangan yang harus dipikirkan bersama serta mencari jalan keluarnya agar tidak ada yang merasa dirugikan.
Mekanisme kedepan akan dibuat dalam jangka pendek dan jangka panjang, dengan menjalin suatu kerja sama antara masyarakat kampung sebagai salah satu cara untuk menampung aspirasi rakyat.
Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Ir. Effendi Kanan mengatakan, informasi tentang Sumber Daya Alam (SDA) harus diketahui secara bersama yaitu SDA harus dikelola secara optimal, lestari dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Menurutnya, mengapa orang luar diperbolehkan masuk ? karena kehidupan masyarakat setempat masih belum maju dan penuh dengan keterbelakangan, sehingga diharapkan kehadiran perusahaan dapat memberikan kemajuan dan perubahan hidup masyarakat menjadi lebih baik. Peranan mediasi pemerintah yang sudah dilakukan adalah meningkatkan kompensasi kayu dari Rp.2000 menjadi Rp.6.000, kemudian menggerakkan masyarakat untuk menanam tanaman makanan pokok untuk dikonsumsi oleh masyarakat sendiri. Sementara itu, DPRD sebagai wakil rakyat meminta supaya perusahaan melakukan kajian ulang MoU dengan masyarakat. Pihak perusahaan sepakat dilakukan addendum MoU, dan hal-hal yang tidak tertulis untuk masuk dalam MoU sehingga jadi dasar tertulis bagi kedua belah pihak.(Get)
Pertemuan ini dimediasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Merauke Ir. Leonardus Mahuze dan dihadiri oleh instansi terkait lainnya. Kehadiran instansi terkait ini dimaksudkan untuk ikut memberikan arahan atu penjelasan dari kesepakatan bersama yang sudah berjalan, supaya bisa dimengerti dan diterima oleh kedua belah pihak.
Dalam pertemuan itu, masyarakat Kampung Senegi menyampikan bahwa mereka ingin agar kehadiran investor dapat memberikan kemajuan dan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat setempat.
Diantaranya dengan membangun rumah-rumah permanen bagi masyarakat, serta memberikan kemajuan dalam bidang ekonomi masyarakat agar masyarakat dapat menikmati 3 kali makan dalam sehari.
Menanggapi tuntutan masyarakat, pihak perusahaan dalam hal ini Kepala Perusahaan PT. Sis, Oh Wan mengatakan bahwa permintaan tersebut tidak termuat dalam MoU yang sudah disepakati bersama.
Ia mengatakan, selama perusahaannya masuk di daerah tersebut, sudah banyak membantu masyarakat seperti menyumbangkan sumur air bersih, memberikan kompensasi 1 milyar lebih kepada masyarakat setempat.
Tetapi jika apa yang sudah diberikan perusahaan dianggap belum memuaskan, mungkin itu menjadi kekurangan yang harus dipikirkan bersama serta mencari jalan keluarnya agar tidak ada yang merasa dirugikan.
Mekanisme kedepan akan dibuat dalam jangka pendek dan jangka panjang, dengan menjalin suatu kerja sama antara masyarakat kampung sebagai salah satu cara untuk menampung aspirasi rakyat.
Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Ir. Effendi Kanan mengatakan, informasi tentang Sumber Daya Alam (SDA) harus diketahui secara bersama yaitu SDA harus dikelola secara optimal, lestari dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Menurutnya, mengapa orang luar diperbolehkan masuk ? karena kehidupan masyarakat setempat masih belum maju dan penuh dengan keterbelakangan, sehingga diharapkan kehadiran perusahaan dapat memberikan kemajuan dan perubahan hidup masyarakat menjadi lebih baik. Peranan mediasi pemerintah yang sudah dilakukan adalah meningkatkan kompensasi kayu dari Rp.2000 menjadi Rp.6.000, kemudian menggerakkan masyarakat untuk menanam tanaman makanan pokok untuk dikonsumsi oleh masyarakat sendiri. Sementara itu, DPRD sebagai wakil rakyat meminta supaya perusahaan melakukan kajian ulang MoU dengan masyarakat. Pihak perusahaan sepakat dilakukan addendum MoU, dan hal-hal yang tidak tertulis untuk masuk dalam MoU sehingga jadi dasar tertulis bagi kedua belah pihak.(Get)
Artikel 
