MERAUKE, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke akan menerjunkan tim pemeriksa dan pengawas dana bantuan operasional sekolah ke SD dan SMP. Ini dilakukan untuk memeriksa sekaligus mengawasi penggunaan dana BOS agar tidak disalahgunakan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke Vicentius Mekiuw mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan penyalahgunaan ataupun penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukan. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Pengajaran segera menerjunkan tim untuk memeriksa pemakaian dana BOS.
”Sebenarnya dengan dana BOS itu cukup. Kontribusi orangtua siswa sudah tidak perlu untuk memberi dana-dana pendidikan kepada sekolah. Dana BOS itu kan besar, kalau itu digunakan dengan baik, sekolah itu bisa gratis namun sampai sekarang masih ada pungutan. Ini karena dana BOS digunakan tidak sesuai peruntukan,” tutur Vicentius, Senin (6/2/2012), di Merauke, Papua.
Menurut dia, pemanfaatan dana BOS di banyak sekolah juga tidak sesuai yang disyaratkan. Pemanfaatan dana BOS tidak melibatkan komite sekolah yang beranggotakan tokoh masyarakat dan orangtua siswa. Padahal, sekolah seharusnya terbuka membahas anggaran dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah.
”Munculnya persoalan itu lantaran lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran selama ini. Anggaran sekolah ini harus dibicarakan dan diatur secara terbuka,” kata Vicentius.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke telah mencopot kewenangan 14 kepala sekolah dalam pencairan dana BOS lantaran diduga menyalahgunakan dana BOS.
Artikel 
