Merauke –Pihak Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malin Animha Kabupaten Merauke mendesak Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merauke, guna melakukan hearing dengan Komandan Satuan (Dansat) TNI/Polri yang bertugas di Kabupaten Merauke, termasuk LMA Malin Animha sendiri.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua LMA Malin Animha, Albert Moyuen, S.Sos, menyusul adanya temuan dirinya ihwal keterlibatan oknum aparat keamanan dalam berbagai kegiatan yang merugikan masyarakat Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke.
“Jadi masyarakat mengeluh karena oknum aparat yang bertugas di sana bertindak di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai aparat. Seperti terlibat dalam penjualan BBM subsidi, minuman keras, dan begitu juga dengan menyimpan perempuan seks komersial (PSK),” kata Albert kepada wartawan soal temuannya saat melawat ke Wanam, baru-baru ini.
Menurutnya, tujuan dilakukan hearing dengan para komandan satuan tersebut, guna mencari tahu apakah yang dilakukan oknum punggawanya di lapangan itu diketahui oleh pihak pimpinan. Pasalnya, selama ini pimpinan hanya tahu anak buahnya bertugas sesuai tupoaksi, namun fakta yang ia temukan di lapangan justru tindak-tanduk oknum aparat itu begitu merugikan masyarakat setempat. “Ya, oknum itu menurut saya tidak bekerja sesuai Tupoksi justru menyimpang dari aturan. Dan kami harap komandanya bisa memberikan teguran dan sanksi kepada oknum itu. Kalau memang tugasnya tidak benar, ya mending diganti saja karena tidak bisa jadi pelindung bagi masyarakat,” akunya yang sudah menyiapkan bukti-bukti autentik untuk diperlihatkan saat hearing kelak.
Albert mengakui, pihak LMA sendiri sudah terlebih dulu menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Ir. Leonardus Mahuze soal permintaan hearing itu.
“Saya harapkan secepatnya bisa dilakukan, karena permasalahan ini jangan dibiarkan berlarut-larut,” tandasnya penuh harap. (lea/aj/lo2)
Hal itu dikatakan Wakil Ketua LMA Malin Animha, Albert Moyuen, S.Sos, menyusul adanya temuan dirinya ihwal keterlibatan oknum aparat keamanan dalam berbagai kegiatan yang merugikan masyarakat Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke.
“Jadi masyarakat mengeluh karena oknum aparat yang bertugas di sana bertindak di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai aparat. Seperti terlibat dalam penjualan BBM subsidi, minuman keras, dan begitu juga dengan menyimpan perempuan seks komersial (PSK),” kata Albert kepada wartawan soal temuannya saat melawat ke Wanam, baru-baru ini.
Menurutnya, tujuan dilakukan hearing dengan para komandan satuan tersebut, guna mencari tahu apakah yang dilakukan oknum punggawanya di lapangan itu diketahui oleh pihak pimpinan. Pasalnya, selama ini pimpinan hanya tahu anak buahnya bertugas sesuai tupoaksi, namun fakta yang ia temukan di lapangan justru tindak-tanduk oknum aparat itu begitu merugikan masyarakat setempat. “Ya, oknum itu menurut saya tidak bekerja sesuai Tupoksi justru menyimpang dari aturan. Dan kami harap komandanya bisa memberikan teguran dan sanksi kepada oknum itu. Kalau memang tugasnya tidak benar, ya mending diganti saja karena tidak bisa jadi pelindung bagi masyarakat,” akunya yang sudah menyiapkan bukti-bukti autentik untuk diperlihatkan saat hearing kelak.
Albert mengakui, pihak LMA sendiri sudah terlebih dulu menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Ir. Leonardus Mahuze soal permintaan hearing itu.
“Saya harapkan secepatnya bisa dilakukan, karena permasalahan ini jangan dibiarkan berlarut-larut,” tandasnya penuh harap. (lea/aj/lo2)
Artikel 
