Lambang Kabupaten Asmat
Guna mewujudkan pembangunan yang merata dan mensejahterakan masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Asmat, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Asmat tahun 2010. Bahkan di sela-sela kegiatn tersebut Bupati Kabupaten Asmat, Yuvensius A.Biakai, BA, menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) bagi satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) nya.
Bupati Biakai, mengatakan, Musrenbangda adalah suatu proses manajemen pembangunan di daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Prosesnya berjalan secara bottom up planning dengan menjaring isu-isu pembangunan, sekaligus menyusun usulan program/kegiatan pembangunan melalui musrenbang tingkat kampung, distrik dan kemudian diakomodir dan dikoordinasikan melalui musrenbangda di tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional.Dikatakan, Musrenbang ini diharapkan pelaksanaan pembangunan lebih aspiratif yaitu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat daerah dan kemudian bersinergis dengan konsep dan kebijakan pembangunan dari atas (top down planning) baik provinsi maupun pusat.
"Mekanisme ini seharusnya kita jalankan setiap tahun dan terus disempurnakan. Persoalannya kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan pada diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi dan introspeksi dimana, apakah proses dan mekanisme perencanaan yang dikembangkan sampai seperti, pertama pelaksanaan pembangunan kita sekarang ini telah sedikit membawa kemajuan dan perubahan yang berarti untuk mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat,"katanya.Kedua,Sektor-sektor prioritas apakah telah mulai menyentuh target fungsionalnya agar lebih mendorong dan menggerakkan bidang lainnya yang sekunder.Ketiga, terobosan dan rencana strategis mana yang perlu dikembangkan untuk percepatan mengubah ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat.
"Apakah kita telah memiliki data dan informasi yang valid serta akurat mengenai persoalan-persoalan mendasar yang kita hadapi untuk memback-up perencanaan agar pembangunan lebih terarah dan bertanggung jawab (acountable). Ini masalah mendasar, belum pertanyaan ikutan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan seterusnya," ujarnya dalam prelease sambutannya yang disampaikan ke Kantor Redaksi Cenderawasih Pos, Kamis, (26/3).Tantangan ini telah menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab moral pemerintah dalam rangka pelaksanaan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus, UU No 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Untuk itulah ia berharap seluruh konsep perencanaan yang didiskusikan, dikonsultasikan dan dikoordinasikan dalam musrenbangda 2009 ini benar-benar diilhami tanggung jawab moral.Hal ini perlu disadari, agar jangan hanya berkumpul dan berkoordinasi serta berdebat saja yang hanya melelahkan, menguras energi dan biaya, kemudian hasilnya ternyata hanya daftar keinginan dengan mengedepankan egoisme masing-masing, yang ada kesan bahwa musrenbang itu hanya mekanisme formalitas, sementara harapan dan keinginan di masyarakat dari waktu ke waktu tinggal harapan dan impian.
"Kita bangun Asmat ibarat kita makan bubur yang mulai dimakan di pinggirnya, bukan kita memulainya dari tengah, begitupun kita membangun masyarakat dan daerah ini, dimana kita harus membangunnya mulai dari pinggir (kampung-kampung) bukan kita membangun kotanya lebih dulu. Kita bersepakat dan bertekad untuk mengupayakan keterpaduan pada masing-masing bidang/sektor/sub sektor/program dan kegiatan agar saling mendukung. Dari sini kita harapkan akan terumuskan suatu kesatuan program pembangunan daerah yang utuh, terpadu antar semua bidang / sektor / sub sektor /program/kegiatan, demikian pula dari sisi sumber-sumber pembiayaannya,"katanya.
Menurutnya, model pembangunan seperti itulah jelas akan adanya pembangunan yang merata dimana masyarakatnya akan merasakan langsung dampak dari pembangunan itu secara keseluruhan, yang akhirnya memotivasi masyarakat untuk terus berjuang, memandirikan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupanya.
Lanjutnya, salah satu pokok persoalan mendasar yang harus ditangani Asmat sebagai kabupaten baru yang masih harus perlu pembenahan di semua tingkatan pemerintahan.Spend of control semakin diperpendek dan fungsi-fungsi pelayanan akan lebih dekat dengan masyarakat, dan menjangkau daerah terpencil dan terisolir. Tinggal sekarang bagaimana mengaitkan program makro sektoral dan mikro spasial di wilayah baru sesuai potensi dan kondisi obyektif wilayah Kabupaten Asmat, dan menciptakan aksesibilitas antar wilayah, antar ibu kota dan distrik, antar distrik dengan distrik dan antar distrik dengan kampung serta berupaya menciptakan sentra-sentra produksi dalam rangka percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kabupaten asmat yang kita cintai.
Lanjutnya,"Sebelum melakukan pembahasan program, saya perlu ingatkan dan menekankan kembali kegiatan prioritas pemerintahan sebagaimana dicanangkan oleh bapak gubernur beberapa waktu lalu yang perlu diperhatikan yakni, makanan dan gizi (ketahanan pangan), kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi rakyat, infrastruktur dan, respek (bantuan langsung masyarakat).
Kaitannya dengan itu, pokok-pokok program yang perlu menjadi perhatian dan pengkajian kita dalam musrenbang ini agar mengacu kepada rpjm daerah dan renstra masing-masing SKPD serta kondisi dan potensi daerah.Adapun pokok-pokok program yang perlu mendapat perhatian dalam tahun 2010 antara lain, bidang ekonomi, bidang, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olaraga, pengembangan SDM, program pembangunan perumahan rakyat dan perumahan PNS, pemberdayaan dan penguatan distrik-distrik/kampung.
Penyusunan data-data pembangunan, pembangunan asrama pelajar/mahasiswa, pemberdayaan perempuan, peningkatan gizi, pelatihan ketrampilan tenaga kerja, diklat - diklat aparatur pemerintah, pemberdayaan pemerintahan kampung, peningkatan sarana penunjang keamanan (kamtibnas), bantuan biaya rujukan bagi masyarakat yang kurang mampu, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu, tugas belajar di bidang pemerintahan, hukum, hubungan internasional, pariwisata, teknik, pertanian, program bantuan peningkatan seni budaya daerah,bantuan-bantuan sarana peribadatan.
Berikutnya, bidang fisik prasarana, penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan, pembangunan dan peningkatan dermaga-dermaga distrik, pembangunan dan peningkatan lapangan terbang, peningkatan dan rehabilitasi jalan - jalan strategis,peningkatan kapasitas dan pelayanan PLTD Agats, pengadaan kapal transportasi antar distrik, penataan dan pembangunan kawasan kota baru.
Dijelaskan, sebagai perencana dan pelaksana pembangunan kita perlu menyikapi secara terus menerus perkembangan-perkembangan yang terjadi di masa datang, mengadakan introspeksi, meningkatkan kepedulian dan lebih peka terhadap tuntutan kebutuhan pembangunan.Sementara itu, terkait dengan penyerahan DPA itu, Bupati menandaskan, jumlah APBD Kabupaten Asmat TA 2009 Rp 715.808.810.330. Dengan rincian dana belanja yang akan digunakan SKPD Rp 680.808.810.330. dan surplus/deposit Rp 35 M.Ditegaskan, kepada SKPD agar setelah menerima DPA harus segera melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai apa yang ditetapkan dalam APBD 2009 ini.
Kedua, kepada SKPD wajib melaksanakan pengawasan internal dan pengendalian secara rutin terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang bersumber dari dana DAU, DAK, otsus. Serta harus menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan kepada menteri keuangan, gubernur dan bupati dengan tembusan kepada inspektorat, Bappeda dan Bagian Pengendalian Pembangunan (BPP) Setda Kabupaten Asmat.
Ketiga kepada Bappeda dan BPP harus laksanakan monitoring meja secara rutin dengan semua SKPD untuk mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan pada APBD 2009, dan hasilnya harus dilaporkan kepada bupati melalui sekda.Keempat sesuai dengan amanat Permendagri No 13 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2009 maka diharapkan SKPD mempunyai program yang didanai dari dana DAK harus dapat diselesaikan paling lambat akhir 2009 dan tidak bisa diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya. Termasuk dana otsus harus dilaksanakan secara baik pula.
"Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik harus memperhatikan waktu pelaksanan penyelesaian pekerjaan yang dituangkan dalam kontrak serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan," imbuhnya.Sementara itu, Ketua Panitia Musrenbang Kabupaten Asmat, Mateus Ginuny, SH, menuturkan, materi forum musrenbangda merupakan usulan sementara program/kegiatan pembangunan tahun 2010 yang diusulkan SKPD, distrik, lembaga pendidikan, lembaga keagamaam dan LSM yang terdiri dari, bidang ekonomi bidang sosial budaya bidang fisik dan prasarana.
Sedangkan dari hasil pembahasan yang dapat dirumuskan dan disepakati sebanyak 902 program/kegiatan dengan dana sebesar Rp 1.986.319.000.000, yang terdiri dari bidang ekonomi sebanyak 226 program/kegiatan dengan dana sebesar Rp.439.869.000.000, bidang sosial budaya sebanyak 569 program/kegiatan dengan dana sebesar Rp.834.700.000.000, bidang fisik dan prasarana sebanyak 107 program/kegiatan dengan dana sebesar Rp. 711.750.000.000.Untuk diketahui Musrenbang ini dilaksanakan pada 18-19 Maret 2009 lalu di Asmat. (nls)
Sumber : Cenderawasih pos
Artikel 
