Warga mendesak pengusutan Dugaan korupsi dana pendidikan sebesar Rp 21 Miliar di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Asmat, Papua. Desakan tersebut semakin mencuat menyusul rencana pemeriksaan yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Asmat, Patrisius Miakaimu bersama Kepala Sekolah SMA Negeri I Agats di Asmat, Leo Serewi S.Pd.MPd kepada JUBI di Asmat, belum lama ini, mengatakan KPK harus segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana yang terjadi di Dikmen Asmat. Mereka kecewa atas penggunaan dana pendidikan sekitar Rp 21 Miliar yang tidak transparan dalam proses pengelolaannya. "Dana kesejahteraan guru memang masih simpang siur," ujar Patris di Agats belum lama ini.
Dikatakan keduanya, dugaan penyelewengan dana juga terjadi pada alokasi pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahun 2008 yang hingga kini terkesan kabur dan tidak jelas. "Kami punya sekolah ini katanya ada dana BOS tapi kami di sekolah ini belum rasa, mereka (Dinas P dan P, red) hanya memberikan uang permen," protes Serewi.
Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Dinas P dan P Kabupaten Asmat, Drs Suparto dalam sebuah kegiatan di Gedung Ja Asamanam Ap Camar di Agats, Senin kemarin, mengatakan sebenarnya tidak ada masalah yang sangat serius terkait pengelolaan dana pendidikan tahun 2008 di Kabupaten Asmat. "Jadi kalau memang ada masalah silahkan bicara kalau ada bukti," ujar Suparto. (Willem Bobi/Asmat)
Sumber : Tabloid Jubi
Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Asmat, Patrisius Miakaimu bersama Kepala Sekolah SMA Negeri I Agats di Asmat, Leo Serewi S.Pd.MPd kepada JUBI di Asmat, belum lama ini, mengatakan KPK harus segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana yang terjadi di Dikmen Asmat. Mereka kecewa atas penggunaan dana pendidikan sekitar Rp 21 Miliar yang tidak transparan dalam proses pengelolaannya. "Dana kesejahteraan guru memang masih simpang siur," ujar Patris di Agats belum lama ini.
Dikatakan keduanya, dugaan penyelewengan dana juga terjadi pada alokasi pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahun 2008 yang hingga kini terkesan kabur dan tidak jelas. "Kami punya sekolah ini katanya ada dana BOS tapi kami di sekolah ini belum rasa, mereka (Dinas P dan P, red) hanya memberikan uang permen," protes Serewi.
Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Dinas P dan P Kabupaten Asmat, Drs Suparto dalam sebuah kegiatan di Gedung Ja Asamanam Ap Camar di Agats, Senin kemarin, mengatakan sebenarnya tidak ada masalah yang sangat serius terkait pengelolaan dana pendidikan tahun 2008 di Kabupaten Asmat. "Jadi kalau memang ada masalah silahkan bicara kalau ada bukti," ujar Suparto. (Willem Bobi/Asmat)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
