Awalnya, warga Papua beranggapan program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya untuk membatasi kelahiran penduduk, sehingga terkesan menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM).
Demikian disampaikan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Jusuf Karminudin ketika dijumpai diruang kerjanya, Selasa (24/2). Dikatakan, untuk mendukung program KB di Kabupaten Merauke, pihaknya telah menerima alokasi program dari BKKBN Pusat berupa program sosialisasi dan layanan optimal pada masyarakat. Program tersebut, kata Jusuf, difasilitasi bantuan berupa pemberian mobil layanan dan satu mobil unit penyuluhan KB serta sarana klinik KB.
Menyikapi pertanyaan apakah program KB cocok dilaksanakan di Papua, Karminudin berpendapat bahwa dalam program KB tak memandang warga Papua atau Non Papua namun program tersebut ditujukan pada semua masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. "Siapapun juga yang dapat melaksanakan program KB maka kedepan akan dapat memberikan perhatian pada keluarganya sehingga kualitas keluarga terjamin,” kata Jusuf seraya menambahkan bahwa banyak pula warga non Papua yang masih memiliki kesadaran rendah memaknai KB sehingga banyak ditemui warga pendatang yang tidak berkualitas.
Sedangkan untuk mendukung keberhasilan program KB itu sendiri, Jusuf mengakui telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan mengenai pengadaan obat-obatan dan alat kontrasepsi. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertindak selaku penyalur alat kontrasepsi dimaksud. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Demikian disampaikan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Jusuf Karminudin ketika dijumpai diruang kerjanya, Selasa (24/2). Dikatakan, untuk mendukung program KB di Kabupaten Merauke, pihaknya telah menerima alokasi program dari BKKBN Pusat berupa program sosialisasi dan layanan optimal pada masyarakat. Program tersebut, kata Jusuf, difasilitasi bantuan berupa pemberian mobil layanan dan satu mobil unit penyuluhan KB serta sarana klinik KB.
Menyikapi pertanyaan apakah program KB cocok dilaksanakan di Papua, Karminudin berpendapat bahwa dalam program KB tak memandang warga Papua atau Non Papua namun program tersebut ditujukan pada semua masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. "Siapapun juga yang dapat melaksanakan program KB maka kedepan akan dapat memberikan perhatian pada keluarganya sehingga kualitas keluarga terjamin,” kata Jusuf seraya menambahkan bahwa banyak pula warga non Papua yang masih memiliki kesadaran rendah memaknai KB sehingga banyak ditemui warga pendatang yang tidak berkualitas.
Sedangkan untuk mendukung keberhasilan program KB itu sendiri, Jusuf mengakui telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan mengenai pengadaan obat-obatan dan alat kontrasepsi. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertindak selaku penyalur alat kontrasepsi dimaksud. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
