Kepala Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Merauke Vincentius Mekiuw, S.Sos, mengatakan, pemerintah tetap menyikapi adanya dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Merauke. Diungkapkan, pemotongan dana BOS itu hanya memperkaya satu atau beberapa orang saja. ''Pemotongan dana itu disetor kemana?, dan sekolah mana yang dikasih. Itu harus tercatat secara resmi,''katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (24/2), kemarin.
Menurut Vincent, alasan pemotongan yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab itu dengan alasan kelebihan murid tidak dibenarkan. ''Menurut aturan, jika ada kelebihan itu, disetor kembali ke Satker Provinsi atau diserahkan ke sekolah yang memerlukan. Tapi itu harus dengan koordinasi atau kesepakatan bersama. Atau dikembalikan ke Satker dengan bukti pengembaliannya,''tandasnya.
Namun, pihaknya, lanjut Vincent, saat mengkonfirmasikan ke Satker Provinsi, dari sana diperoleh keterangan jika mereka (Satker Provinsi Papua,red) tidak tahu masalah tersebut. ''Berarti ini menjadi persoalan baru lagi,'' jelasnya. Vincent mengharapkan agar ke depan, dana BOS tersebut secara jujur diserahkan ke sekolah yang memiliki hak untuk menerima tanpa ada pemotongan lagi dengan berbagai alasan. Sebab, lanjut dia, dalam program dana BOS itu sendiri sudah ada dana sosialisasi yang jumlahnya bukan puluhan juta tapi mencapai ratusan juta. ''Begitu juga dana monitoring, itu anggarannya bukan puluhan juta tapi juga ratusan juta, sehingga jika masih ada pemotongan dengan alasan ini, itu, sebenarnya itu untuk apa. Karena anggaran untuk sosialisasi dan mionitoring itu sudah ada yang jumlahnya ratusan juta,''katanya penuh tanya. (ulo)
Sumber : Cenderawasih Pos
Menurut Vincent, alasan pemotongan yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab itu dengan alasan kelebihan murid tidak dibenarkan. ''Menurut aturan, jika ada kelebihan itu, disetor kembali ke Satker Provinsi atau diserahkan ke sekolah yang memerlukan. Tapi itu harus dengan koordinasi atau kesepakatan bersama. Atau dikembalikan ke Satker dengan bukti pengembaliannya,''tandasnya.
Namun, pihaknya, lanjut Vincent, saat mengkonfirmasikan ke Satker Provinsi, dari sana diperoleh keterangan jika mereka (Satker Provinsi Papua,red) tidak tahu masalah tersebut. ''Berarti ini menjadi persoalan baru lagi,'' jelasnya. Vincent mengharapkan agar ke depan, dana BOS tersebut secara jujur diserahkan ke sekolah yang memiliki hak untuk menerima tanpa ada pemotongan lagi dengan berbagai alasan. Sebab, lanjut dia, dalam program dana BOS itu sendiri sudah ada dana sosialisasi yang jumlahnya bukan puluhan juta tapi mencapai ratusan juta. ''Begitu juga dana monitoring, itu anggarannya bukan puluhan juta tapi juga ratusan juta, sehingga jika masih ada pemotongan dengan alasan ini, itu, sebenarnya itu untuk apa. Karena anggaran untuk sosialisasi dan mionitoring itu sudah ada yang jumlahnya ratusan juta,''katanya penuh tanya. (ulo)
Sumber : Cenderawasih Pos
Artikel 
