Di Seluruh Indonesia sudah diberlakukan otonomi sekolah untuk mengatur masing-masing sekolah sesuai dengan anggaran dan biaya yang dialokasikan pemerintah pusat maupun daerah yang bersangkutan. Namun demikian, satu lagi keanehan di Asmat, hanya memiliki satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 di Agats namun biaya yang dialokasikan tak mengjangkau program sekolah lanjutan Atas yang dipikir bisa mendapat alokasi dana yang cukup besar.
Kepala sekolah SMA Negeri 01 Agats, Leo Serewi SPd. Mpd kepada JUBI diruang kerjanya, Jumat (13/2) mengakui semua program di Dinas P dan P Kabupaten Asmat di proyekkan ke pembangunan fisik sehingga kualitas pendidikan terabaikan. program nasional bisa diproyekkan di daerah sehingga prioritas lebih pada pembangunan fisik sementara kualitas pembangunan manusia SDM-nya jatuh hingga tidak ADA angka indikator yang bisa diukur di sekolahnya (SMA Negeri 01 Agats). "Mau ukur prestasi olahraga siswa tetapi fasilitas seperti bola dan perlengkapan lain tidak maka tidak bisa mengetahui kemampuan prestasi olahraga siswa untuk bidang yang digemarinya," ujar Leo. Menurutnya dana BOS untuk SMA Negeri 01 yang dianggarkan Dinas P dan P Asmat tahun 2008 dan 2009 berjalan tersendat-sendat. tahun lalu berjalan dana BOS sebesar Rp 3,25 juta per triwulan.
"Dana besar tapi lain dipotong di Dinas," ujar Leo, mantan Kepala Sekolah salah satu SLTP di Merauke beberapa tahun lalu. sehingga kalau dibandingkan dengan SMA maka dana Rp 3,25 juta tersebut tak seberapa. Soalnya di SLTP seperti di Kota Merauke tahun 2007 lalu dana BOS masih manerima sebesar Rp 50 juta per triwulan. "Asmat ini aneh," ujar Leo. Ketakbecusan Dinas P dan Asmat terlihat dari pucuk pimpinan Dinas Pendidikan.
Dana Rp 20 milliar untuk pendidikan maish belum rampung sebagai laporan dan beliau Kepala Dinas masih memberi mandat kepada staff bawahannya untuk membuat kwitansi sebagi bukti barang belanja kebutuhan dinas, menutupi dalam menjelang pemeriksaan yang akan dilakukan oleh KPK di wilayah Pemda Asmat 18 Pebruari mendatang. "Laporan yang saya dapat untuk pengadaan buku dan alat-alat olaharaga di SMA ini sesuai yang ditunjukkan rekan saya di Kantor Dinas Pendidikan itu tidak benar. Tidak ada kenyataan di SMA saya,"Jadi itu tipu," ujar Leo.
Untuk itu sejumlah program yang telah diproyekkan dinas dikritik oleh Kepala Sekolah Sekolah SMA Agats. "Meskipun saya bukan kepala dinas atau yang berwenang tetapi perkembangan PGSD di asmat tidak sesuai dengan target. karena sejumlah tamatan kini masih berpoutar di kota Agats dan tidak sampai di tempat tugas. Kini mereka masih berantakan dan tidak ada pengawasan dari dinas," terang Leo. Jadi pendidikan dan pengembangan kualitas mundur alias pembangunan pendidikan dan pengembangan SDM masih berjalan di tempat di kota Lumpur ini. (Willem Bobi/Asmat)
Sumber : Tabloid Jubi
Kepala sekolah SMA Negeri 01 Agats, Leo Serewi SPd. Mpd kepada JUBI diruang kerjanya, Jumat (13/2) mengakui semua program di Dinas P dan P Kabupaten Asmat di proyekkan ke pembangunan fisik sehingga kualitas pendidikan terabaikan. program nasional bisa diproyekkan di daerah sehingga prioritas lebih pada pembangunan fisik sementara kualitas pembangunan manusia SDM-nya jatuh hingga tidak ADA angka indikator yang bisa diukur di sekolahnya (SMA Negeri 01 Agats). "Mau ukur prestasi olahraga siswa tetapi fasilitas seperti bola dan perlengkapan lain tidak maka tidak bisa mengetahui kemampuan prestasi olahraga siswa untuk bidang yang digemarinya," ujar Leo. Menurutnya dana BOS untuk SMA Negeri 01 yang dianggarkan Dinas P dan P Asmat tahun 2008 dan 2009 berjalan tersendat-sendat. tahun lalu berjalan dana BOS sebesar Rp 3,25 juta per triwulan.
"Dana besar tapi lain dipotong di Dinas," ujar Leo, mantan Kepala Sekolah salah satu SLTP di Merauke beberapa tahun lalu. sehingga kalau dibandingkan dengan SMA maka dana Rp 3,25 juta tersebut tak seberapa. Soalnya di SLTP seperti di Kota Merauke tahun 2007 lalu dana BOS masih manerima sebesar Rp 50 juta per triwulan. "Asmat ini aneh," ujar Leo. Ketakbecusan Dinas P dan Asmat terlihat dari pucuk pimpinan Dinas Pendidikan.
Dana Rp 20 milliar untuk pendidikan maish belum rampung sebagai laporan dan beliau Kepala Dinas masih memberi mandat kepada staff bawahannya untuk membuat kwitansi sebagi bukti barang belanja kebutuhan dinas, menutupi dalam menjelang pemeriksaan yang akan dilakukan oleh KPK di wilayah Pemda Asmat 18 Pebruari mendatang. "Laporan yang saya dapat untuk pengadaan buku dan alat-alat olaharaga di SMA ini sesuai yang ditunjukkan rekan saya di Kantor Dinas Pendidikan itu tidak benar. Tidak ada kenyataan di SMA saya,"Jadi itu tipu," ujar Leo.
Untuk itu sejumlah program yang telah diproyekkan dinas dikritik oleh Kepala Sekolah Sekolah SMA Agats. "Meskipun saya bukan kepala dinas atau yang berwenang tetapi perkembangan PGSD di asmat tidak sesuai dengan target. karena sejumlah tamatan kini masih berpoutar di kota Agats dan tidak sampai di tempat tugas. Kini mereka masih berantakan dan tidak ada pengawasan dari dinas," terang Leo. Jadi pendidikan dan pengembangan kualitas mundur alias pembangunan pendidikan dan pengembangan SDM masih berjalan di tempat di kota Lumpur ini. (Willem Bobi/Asmat)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
