Pemkab Boven Digoel Diminta Tak Intervensi Proses Pemekaran Muman

Masyarakat adat Muyu Mandobo (Muman) meminta agar perjuangan pemekaran Kabupaten Muman tidak diintervensi oleh Pemkab Boven Digoel. Pasalnya, kehadiran tim pemekaran Muman yang dibentuk oleh Pemkab telah menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat. Penegasan itu disampaikan penanggung jawab pemekaran Kabupaten Muman, Marthinus Torib saat dijumpai di kantor Pemkab Merauke (23/12). “Seharusnya peran pemerintah daerah hanya sebatas memberi dukungan, bukan mengambil alih perjuangan yang sudah dicita-citakan masyarakat adat sejak dulu”, kata Torib.

Torib justru menyarankan agar pemerintah daerah mengurus pemerintahan, bukan ikut-ikutan mengurus pemekaran. Dijelaskan Torib, proses pemekaran Muman sudah menjadi agenda pemerintah pusat. Sebagai ajang harmonisasi, maka tim pemekaran Muman akan bertemu dengan DPR-RI di Jakarta 5 Januari mendatang. Dan pada tanggal 16 Januari, akan mendengarkan hak inisiatif DPR RI dan selanjutnya pada tanggal 19 Januari akan dilakukan Paripurna DPR RI. “Sebagai kajian ilmiah, berkas pemekaran Kabupaten Muman sudah ada di Depdagri”, kata Torib sembari menambahkan bahwa kajian ilmiah tersebut berisikan masterplan perencanaan pembangunan Kabupaten Boven Digoel 10 tahun ke depan.