Kepala BPSE Yasanto-Merauke, Jago Bukit. Jubi/Ans
Merauke, (27/11)—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke didesak untuk membentuk tim independen yang melibatkan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (PSM) maupun komponen terkait lain, agar bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Pengawasan ini penting agar program yang dijalankan dan atau dilaksanakan di tingkat kampung-kampung dengan menggunakan dana Gerakan Pembangunan Kampungku (Gerbangku) yang diturunkan bisa dipantau.
Desakan itu disampaikan Kepala BPSE Yayasan Santo Antonius (Yasanto) Merauke, Jago Bukit ketika ditemui tabloidjubi.com diruang kerjanya, Selasa (27/11). “Kami sangat mendukung terobosan yang dilakukan oleh Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dengan menurunkan dana ratusan juta untuk dikelola oleh masyarakat,” katanya.
Dijelaskannya, pihaknya bukan tidak memberikan kepercayaan kepada instansi terkait melakuan monitoring dan evaluasi, tetapi bisa saja kurang transparan. “Saya yakin jika LSM dan beberapa komponen terkait yang adalah orang independen diberikan kepercayaan untuk melakukan evaluasi dan monitoring, tentunya akan benar-benar menjalankan tugasnya. Jika ada yang tidak beres, akan dilaporkan langsung kepada bupati,” tegas dia.
Dia juga meminta kepada para pendamping yang telah direkrut dan siap ditempatkan, agar harus menjalankan tugas dan tanggungjawab pendampingan secara baik dan benar. Disamping itu, harus tinggal di kampung, sehingga bisa mengetahui karakter warga serta permasalahan yang mereka alami dan rasakan. Tentunya pengawasan terhadap penggunaan dana ADK, perlu dilakukan juga. (Jubi/Ans)
Artikel 
