Upaya pembinaan terhadap guru-guru SD yang mangkir dari tugasnya, terutama bagi tenaga guru bertugas di Kampung telah dilaksanakan sejak Juli 2008. Hasilnya, dari 50 orang guru yang masuk dalam daftar pembinaan kini telah menurun menjadi sekitar 15 orang guru.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw, S.Sos ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya (16/4). “Ini merupakan sebuah keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan oleh Dikdas selama ini dan tidak ada limit waktu yang ditetapkan untuk memaksa seseorang sadar,” tutur Mekiuw. Kendati demikian, dirinya tak mengelak ketika diperhadapkan pada kenyataan masih banyaknya guru-guru yang berkeliaran di daerah perkotaan. “Saya selalu memantau guru-guru SD yang malas bertugas. Kalau tidak menggubris peringatan saya, maka gajinya langsung saya stop. Ketika distop barulah guru bersangkutan langsung menghadap saya”, ujarnya sembari menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah merancang aturan baru mengenai ganjaran pemberhentian gaji guru jika dalam sebulan tidak menjalankan tugasnya.
Pendistribusian soal UAN terhambat
Sementara itu, menyangkut pendistribusian soal Ujian Akhir Nasional (UAN) yang terhambat lantaran dana panjaran yang belum juga terealisasi dari Pemda Merauke, dikatakan Mekiuw pihaknya telah menyiasatinya dengan mencari pinjaman pada rekan kerja Dikdas.
Dikatakannya, sejauh ini, dana yang telah diusulkan itu masih dalam tahap persetujuan oleh Pemkab Merauke. Sementara pendistribusian soal UAN sudah harus dilakukan ke 52 rayon pada tanggal 1 hingga 9 Mei 2009. “Memang masih ada waktu, namun harus terus dikejar dana itu”, tuturnya. Dalam hal pendistribusian, kata Mekiuw, diharapkan tidak terjadi seperti halnya pendistribusian logistik Pemilu yang mengalami keterlambatan di beberapa tempat. “Kita harapkan pengiriman distribusi bahan ujian sudah sampai ditiap sub rayon pada 9 Mei 2009 dan diutamakan pada daerah – daerah yang sulit dijangkau seperti Kimaam dan Muting," kata Mekiuw. Sedangkan persiapan lainnya yang meliputi penyusunan soal, penyortiran dan pengepakan, kata dia, sudah dimulai sejak bulan Maret 2009 lalu. Untuk pengawasannya, lanjut dia, pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian. “Jadi soal UAN akan di droping ke Polsek setempat. Saat pelaksaannya maka setiap panitia akan mengambilnya di Polsek setempat melalui pengawalan aparat keamanan,” tuturnya.
Dipastikan, 7 SD Di Merauke Tidak Ikut UAN
Terkait dugaan 7 SD di Kabupaten Merauke yang tidak ikut UAN tahun ini dengan alasan 3 SD diantaranya murni tidak memiliki guru dan 4 lainnya tidak memiliki siswa kelas 6, Mekiuw mengatakan memang benar adanya. “Untuk 3 SD yang tidak ada gurunya diketahui setelah pihak Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke meminta laporan siswa hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak diberikan juga. Bahkan, kami sudah mengutus petugas ke SD tersebut namun tidak ada hasilnya sama sekali," kata Mekiuw. Dirinya menambahkan, ketiga SD tersebut adalah SD Negeri Baad, SD OKI dan SD YPPGI. Sedangkan 4 SD lainnya adalah SD Kawe, SD Kolam dan SD Komolom.
Dirinya tak menampik, ketika harus diperhadapkan pada kenyataan pendidikan di Papua yang sering tersendat-sendat dalam perjalanannya. Sebab, keberhasilan pendidikan kata Mekiuw, sangat tergantung dari kehadiran guru dan murid. “Di pedalaman, rata-rata guru tidak ada dan juga murid tidak ada. Jadi ini merupakan tugas berat kita semua untuk membangun kesadaran semua pihak untuk sama-sama menyukseskan pendidikan dasar,” ungkapnya. Ditanyai soal target maksimal dalam pencapaian kelulusan UAN, Mekiuw berharap dalam UAN tahun ini minimal dapat mencapai 75% dari 90% yang diharapkan. “Kalau 90% itu sebuah target mahal, barangkali 75% lebih baik. Namun jangan sampai 50%,” tuturnya sembari menambahkan akan terus memacu pendidikan dasar untuk memenuhi standar nasional. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw, S.Sos ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya (16/4). “Ini merupakan sebuah keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan oleh Dikdas selama ini dan tidak ada limit waktu yang ditetapkan untuk memaksa seseorang sadar,” tutur Mekiuw. Kendati demikian, dirinya tak mengelak ketika diperhadapkan pada kenyataan masih banyaknya guru-guru yang berkeliaran di daerah perkotaan. “Saya selalu memantau guru-guru SD yang malas bertugas. Kalau tidak menggubris peringatan saya, maka gajinya langsung saya stop. Ketika distop barulah guru bersangkutan langsung menghadap saya”, ujarnya sembari menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah merancang aturan baru mengenai ganjaran pemberhentian gaji guru jika dalam sebulan tidak menjalankan tugasnya.
Pendistribusian soal UAN terhambat
Sementara itu, menyangkut pendistribusian soal Ujian Akhir Nasional (UAN) yang terhambat lantaran dana panjaran yang belum juga terealisasi dari Pemda Merauke, dikatakan Mekiuw pihaknya telah menyiasatinya dengan mencari pinjaman pada rekan kerja Dikdas.
Dikatakannya, sejauh ini, dana yang telah diusulkan itu masih dalam tahap persetujuan oleh Pemkab Merauke. Sementara pendistribusian soal UAN sudah harus dilakukan ke 52 rayon pada tanggal 1 hingga 9 Mei 2009. “Memang masih ada waktu, namun harus terus dikejar dana itu”, tuturnya. Dalam hal pendistribusian, kata Mekiuw, diharapkan tidak terjadi seperti halnya pendistribusian logistik Pemilu yang mengalami keterlambatan di beberapa tempat. “Kita harapkan pengiriman distribusi bahan ujian sudah sampai ditiap sub rayon pada 9 Mei 2009 dan diutamakan pada daerah – daerah yang sulit dijangkau seperti Kimaam dan Muting," kata Mekiuw. Sedangkan persiapan lainnya yang meliputi penyusunan soal, penyortiran dan pengepakan, kata dia, sudah dimulai sejak bulan Maret 2009 lalu. Untuk pengawasannya, lanjut dia, pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian. “Jadi soal UAN akan di droping ke Polsek setempat. Saat pelaksaannya maka setiap panitia akan mengambilnya di Polsek setempat melalui pengawalan aparat keamanan,” tuturnya.
Dipastikan, 7 SD Di Merauke Tidak Ikut UAN
Terkait dugaan 7 SD di Kabupaten Merauke yang tidak ikut UAN tahun ini dengan alasan 3 SD diantaranya murni tidak memiliki guru dan 4 lainnya tidak memiliki siswa kelas 6, Mekiuw mengatakan memang benar adanya. “Untuk 3 SD yang tidak ada gurunya diketahui setelah pihak Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke meminta laporan siswa hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak diberikan juga. Bahkan, kami sudah mengutus petugas ke SD tersebut namun tidak ada hasilnya sama sekali," kata Mekiuw. Dirinya menambahkan, ketiga SD tersebut adalah SD Negeri Baad, SD OKI dan SD YPPGI. Sedangkan 4 SD lainnya adalah SD Kawe, SD Kolam dan SD Komolom.
Dirinya tak menampik, ketika harus diperhadapkan pada kenyataan pendidikan di Papua yang sering tersendat-sendat dalam perjalanannya. Sebab, keberhasilan pendidikan kata Mekiuw, sangat tergantung dari kehadiran guru dan murid. “Di pedalaman, rata-rata guru tidak ada dan juga murid tidak ada. Jadi ini merupakan tugas berat kita semua untuk membangun kesadaran semua pihak untuk sama-sama menyukseskan pendidikan dasar,” ungkapnya. Ditanyai soal target maksimal dalam pencapaian kelulusan UAN, Mekiuw berharap dalam UAN tahun ini minimal dapat mencapai 75% dari 90% yang diharapkan. “Kalau 90% itu sebuah target mahal, barangkali 75% lebih baik. Namun jangan sampai 50%,” tuturnya sembari menambahkan akan terus memacu pendidikan dasar untuk memenuhi standar nasional. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
