Walaupun program Posyandu di masing-masing distrik pada tahun 2008 tergolong sukses dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kenyataannya masih banyak Posyandu di setiap kelurahan di Kabupaten Merauke, Papua masih mengalami kendala yakni minimnya fasilitas karena anggaran yang relatif terbatas.
Hal ini dikeluhkan sejumlah lurah di Distrik Merauke dalam Rapat Evaluasi Program Posyandu Tahun 2008, bertempat di Operation Room Pemkab Merauke, Jumat (17/4). Kepala Kelurahan Bambu Pemali, Evy Hesti Ningsih dihadapan forum rapat mengeluhkan, selama ini kegiatan Posyandu selalu dilakukan dengan meminjam rumah penduduk. “Saya sudah mengupayakan dana pembangunan Posyandu sebesar 20 juta rupiah yang disisihkan dari berbagai macam sumber dana , namun sayangnya masih kurang sehingga bangunan itu sampai sekarang belum jadi,” tuturnya. Lain halnya dengan keluhan Lurah Karang Indah, Sofyan Laode. Dirinya berpendapat bahwa untuk mengaktifkan kader Posyandu, maka setiap kader perlu diberikan dana insentif secara berkala. Sehingga dalam hal ini, dirinya menyarankan untuk dianggarkan dalam pembahasan APBD. Selain kedua lurah tersebut, keluhan lain juga disampaikan sejumlah lurah. Keluhan itu diantaranya banyaknya Posyandu yang belum memiliki kasur tempat pemeriksaan dan anggaran yang sangat minim untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu yang diplot hanya Rp 75.000 per bulan.
Para pengurus Posyandu dan ibu-ibu kader yang hadir dalam rapat tersebut juga meminta , agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi yang ada di masing-masing Posyandu dan menambah dana bagi masing-masing Posyandu dimana setiap bulannya diberikan Rp 150.000 per bulan. Selain itu kesejahteraan bagi kader-kader dan penambahan makanan yang bergizi bagi ibu hamil dan balita juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah bagi pengurus Posyandu dan kader-kader Posyandu lainnya.
Menanggapi sejumlah permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke drg Josef Rinta Rahdiachmaka M.Kes menjelaskan, program Posyandu yang kini telah mengalami perkembangan menjadi 212 posyandu merupakan sebuah gerakan yang berbasis masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dikelola, dilaksanakan dan berguna bagi masyarakat itu sendiri. “Memang secara teknis kendala yang dihadapi oleh Posyandu adalah insentif tetapi kalau dilihat dari sumber-sumber dana yang ada, dana posyandu itu cukup banyak. Dari instansi kesehatan untuk revitalisai posyandu saja mendistribuskan dana sebanyak Rp 240 juta untuk 212 Posyandu yang ada di Merauke,” tuturnya seraya menambahkan bahwa pihaknya juga telah membagi dana insentif untuk masing-masing kader Rp 50.000 per bulan. Dirinya juga berharap agar setiap kader Posyandu harus bekerja secara sukarela. Sedangkan kegiatan Posyandu tidak harus selalu menggunakan fasilitas khusus karena dapat dilakuka di salah satu rumah warga, balai desa atau tempat umum lainnya. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Hal ini dikeluhkan sejumlah lurah di Distrik Merauke dalam Rapat Evaluasi Program Posyandu Tahun 2008, bertempat di Operation Room Pemkab Merauke, Jumat (17/4). Kepala Kelurahan Bambu Pemali, Evy Hesti Ningsih dihadapan forum rapat mengeluhkan, selama ini kegiatan Posyandu selalu dilakukan dengan meminjam rumah penduduk. “Saya sudah mengupayakan dana pembangunan Posyandu sebesar 20 juta rupiah yang disisihkan dari berbagai macam sumber dana , namun sayangnya masih kurang sehingga bangunan itu sampai sekarang belum jadi,” tuturnya. Lain halnya dengan keluhan Lurah Karang Indah, Sofyan Laode. Dirinya berpendapat bahwa untuk mengaktifkan kader Posyandu, maka setiap kader perlu diberikan dana insentif secara berkala. Sehingga dalam hal ini, dirinya menyarankan untuk dianggarkan dalam pembahasan APBD. Selain kedua lurah tersebut, keluhan lain juga disampaikan sejumlah lurah. Keluhan itu diantaranya banyaknya Posyandu yang belum memiliki kasur tempat pemeriksaan dan anggaran yang sangat minim untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu yang diplot hanya Rp 75.000 per bulan.
Para pengurus Posyandu dan ibu-ibu kader yang hadir dalam rapat tersebut juga meminta , agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi yang ada di masing-masing Posyandu dan menambah dana bagi masing-masing Posyandu dimana setiap bulannya diberikan Rp 150.000 per bulan. Selain itu kesejahteraan bagi kader-kader dan penambahan makanan yang bergizi bagi ibu hamil dan balita juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah bagi pengurus Posyandu dan kader-kader Posyandu lainnya.
Menanggapi sejumlah permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke drg Josef Rinta Rahdiachmaka M.Kes menjelaskan, program Posyandu yang kini telah mengalami perkembangan menjadi 212 posyandu merupakan sebuah gerakan yang berbasis masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dikelola, dilaksanakan dan berguna bagi masyarakat itu sendiri. “Memang secara teknis kendala yang dihadapi oleh Posyandu adalah insentif tetapi kalau dilihat dari sumber-sumber dana yang ada, dana posyandu itu cukup banyak. Dari instansi kesehatan untuk revitalisai posyandu saja mendistribuskan dana sebanyak Rp 240 juta untuk 212 Posyandu yang ada di Merauke,” tuturnya seraya menambahkan bahwa pihaknya juga telah membagi dana insentif untuk masing-masing kader Rp 50.000 per bulan. Dirinya juga berharap agar setiap kader Posyandu harus bekerja secara sukarela. Sedangkan kegiatan Posyandu tidak harus selalu menggunakan fasilitas khusus karena dapat dilakuka di salah satu rumah warga, balai desa atau tempat umum lainnya. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
