MERAUKE – Wakil Bupati Merauke, Suinarjo, menegaskan pegawai negeri sipil (PNS) dilarang kampanye atau menjadi tim sukses salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2013 nanti."Bila ada yang ikut dalam kampanye atau menjadi tim sukses, itu jelas melanggar aturan," kata Wabup di Makodim 1707/Merauke, Kamis (10/1) kemarin.
Sampai saat ini, wabup mengaku belum mendengar bawahannya ikut kampanye atau terlibat dalam tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
"Tapi kalau memilih calon bupati atau wakil bupati, PNS punya juga hak politik yang sama seperti masyarkat sipil lainnya. Hanya mereka tidak boleh kampanye dan menjadi tim suksesnya," katanya pula.
Lebih jelas aturan sudah menegaskan bahwa Korpri sebagai wadah yang menaungi PNS tidak dibenarkan untuk ikut dalam proses kampanye atau menjadi tim sukses. Dan larangan itu sendiri, sambung wabup, sudah dikatakan secara langsung oleh Presiden SBY sebagai Pembina Korpri.
“Yang pasti kami hanya ingatkan saja, kalau tidak mau dihempas ombak ya jangan berdiri di pinggir pantai,” ucapnya penuh makna.
Sementara itu secara terpisah Danrem 174/ATW Brigjen TNI Edy Rahmayadi, mengemukakan anggota TNI tetap netral dalam Pilgub Papua mendatang.
"Kalau keluarganya ya boleh memilih. Tapi sama seperti PNS tidak boleh kampanye dan tidak boleh jadi tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,” ujar jenderal bintang satu ini.
Ia mengatakan, segala atribut Pilgub pun tidak dibenarkan dipasang di areal perumahan militer.
“Brosur atau sebagainya yang berbau kampanye tidak dibenarkan dipasang di rumah anggota. Kita (TNI) ini sudah jelas dilarang berpolitik praktis jadi tidak boleh ikut-ikutan, kalau istri dan keluarga lainnya silahkan karena mereka punyab hak pilih,” aku Danrem jika ada anggotanya yang terlibat dalam tim sukses akan ditindak tegas. (lea/achi/LO1)
“Yang pasti kami hanya ingatkan saja, kalau tidak mau dihempas ombak ya jangan berdiri di pinggir pantai,” ucapnya penuh makna.
Sementara itu secara terpisah Danrem 174/ATW Brigjen TNI Edy Rahmayadi, mengemukakan anggota TNI tetap netral dalam Pilgub Papua mendatang.
"Kalau keluarganya ya boleh memilih. Tapi sama seperti PNS tidak boleh kampanye dan tidak boleh jadi tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,” ujar jenderal bintang satu ini.
Ia mengatakan, segala atribut Pilgub pun tidak dibenarkan dipasang di areal perumahan militer.
“Brosur atau sebagainya yang berbau kampanye tidak dibenarkan dipasang di rumah anggota. Kita (TNI) ini sudah jelas dilarang berpolitik praktis jadi tidak boleh ikut-ikutan, kalau istri dan keluarga lainnya silahkan karena mereka punyab hak pilih,” aku Danrem jika ada anggotanya yang terlibat dalam tim sukses akan ditindak tegas. (lea/achi/LO1)
Artikel 
