Ketua DPRD Merauke Mengungkapkan Perlu Adanya Monitoring Program – Program 2012

Merauke, Media Center -  Ketua DPRD Merauke Ir. Leonardus Mahuze mengungkapkan, sesuai  fungsi  dewan untuk melakukan pengawasan, monitoring dan berdasarkan hasil reses di lapangan pihaknya melihat sudah banyak program-program fisik yang sampai ke kampung-kampung yang dibiayai dari APBD terutama 2012.  

Salah satu Program Strategis Bagi Penduduk Asli Sehingga Anggaran yang diturunkan Tidak Numpang Lewat selain diberi hak budgeting (anggaran).

DPR juga memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan eksekutif (pemerintah,red) sehingga program yang diturunkan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat

Hanya yang menjadi catatan, lanjut dia, karena terlambatnya penetapan   program kegiatan membuat banyak program yang tidak selesai pada waktunya.

‘’Sehingga pada rapat pembahasan APBD 2013 sudah saya sampaikan ke Bupati agar tolong diperhatikan penetapan anggaran. Kalau  bisa APBD ditetapkan lebih awal sehingga program-program yang dilaksanakan di lapangan ini mempunyai waktu yang cukup panjang sehingga pada saat tahun anggaran berakhir program-program kegiatan itu juga selesai,’’ Rabu (2/1).

Secara umum, ungkap Leonardus Mahuze, ada peningkatan kehidupan masyarakat dengan program yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Tapi secara khusus orang asli Papua, perlu ada program-program yang intensif lagi. Terutama yang berkaitan dengan program pembangunan ekonomi keluarga.

‘’Ini kalau kita jalan dari kegiatan monitoring maupun kegiatan reses, kalau kita bandingkan dengan masyarakat eks trans, kesehjahteraannya sangat jauh beda. Artinya dari sisi peletakan dasar ekonomi cukup baik dibandingkan dengan penduduk asli Marind  yang ada di kampung-kampung.

ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan kita sama-sama bagaimana strategi yang tepat sehingga anggaran yang turun ke kampung-kampung yang besar ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan hanya anggaran numpang lewat,’’ katanya.

Sebab, Leonardus Mahuze melihat, anggaran yang diturunkan Pemerintah  ke kampung-kampung  masih numpang lewat. Artinya, begitu anggaran diterima langsung dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Bukan dibelanjakan untuk hal-hal yang

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga.

‘’Mudah-mudahan di tahun 2013 dengan APBD yang hampir Rp 1,5 triliun, ada program-program yang strategi sehingga masyarakat di kampung bisa terbangun ekonominya,’’ katanya.

Ditanya apakah yang dimaksud harus ada pendampingan secara khusus untuk masyarakat asli Papua yang ada di kampung-kampung tersebut dalam rangka rangka meletakan dasar ekenomi keluarga, Leonardus Mahuze, mengaku pendampingan memang diperlukan namun harus ada program yang tepat untuk membangun orang Marind terutama di kampung-kampung.

‘’Pendamping juga diperlukan tapi kalau programnya tidak tepat sama juga. Jadi harus ada program yang tepat yang diikuti pendampingan. Saya pikir kalau duanya ini ada dan berjalan dengan baik, hasilnya pasti ada,’’ katanya. 

Selain itu, lanjut  dia, masalah pendidikan  harus menjadi perhatian serius. Tidak  hanya pembangunan gedung atau yang bersifat pembangunan fisik tapi juga dukungan terhadap pendidikan jadi perhatian  sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Terutama masalah kebijakan. Bagaimana menempatkan guru.

‘’Dari rolling-rolling guru pasti ada dampaknya tapi saya pikir itu bagian dari proses manajemen pemerintahan. Tapi kita harapkan, rolling ini tidak terlalu berdampak lama pada proses belajar mengajar,’’ tambahnya. (02/mcmerauke)