Direktur RSUD Merauke, Adolf Bolang. Jubi/Ans
Merauke (17/12)—Managemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke sering mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada warga tidak mampu. Karena ketika akan dirawat, mereka tidak menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) maupun identitas lain yang bisa dijadikan sebagai bukti.
Direktur RSUD merauke, Adolf Bolang ketika ditemui tabloidjubi.com diruang kerjanya, Senin (17/12) menjelaskan, banyak pasien mengklaim sebagai keluarga tak mampu. “Kami di rumah sakit selalu siap memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Hanya saja, persoalan yang terjadi adalah tidak menunjukkan identitas diri. Ya, itu menjadi persoalan juga ketika akan dilakukan klaim pembayaran kepada pemerintah,” ujarnya.
Diakui jika dana lima puluh juta untuk setiap kampung yang sedianya akan digunakan untuk pengobatan secara gratis bagi masyarakat, terpaksa masuk kembali ke kas daerah, lantaran prosedur administrasi yang kurang jelas. Dengan demikian, ketika dilakukan klaim ke pemerintah, selalu ada permasalahan yang dihadapi.
Dana dimaksud, katanya, dialokasikan pada tahun 2011 silam. Untuk tahun sekarang, sudah ada aturan jelas dan dapat dimanfaatkan dengan baik guna membantu masyarakat kurang mampu, ketika mendapatkan rujukan dari puskesmas-puskesmas. “Kami berusaha semaksimal mungkin agar dana diserap dengan baik,” katanya.(Jubi/Ans)
Artikel 
