MERAUKE[PAPOS]- Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke di bidang kesehatan senilai Rp 50 juta untuk setiap kampung, sebagian besar terpaksa dikembalikan ke kas daerah.
Pasalnya, tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk melayani masyarakat tidak mampu ketika sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.
Direktur RSUD Merauke, dr. Adolf Bolang yang ditemui Papua Pos, kemarin, mengakui jika sebagian besar dana tersebut, masuk kembali ke kas daerah. Persoalannya karena administrasi kurang jelas. Akhirnya, ketika managemen rumah sakit hendak mengklaim pembayaran ke pemerintah setempat, mengalami kesulitan juga, lantaran administrsai belum terlalu jelas juga. Tetapi sekarang, ada program lain dari pusat yang ikut memback-up, sehingga tidak ada persoalan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu.
Lebih lanjut Bolang mengungkapkan, salah satu persoalan yang sering dialami oleh pihak RSUD Merauke adalah identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) sebagai suatu jaminan keabsahan bahwa bersangkutan adalah orang asli Merauke. “Kita mengalami kesulitan melakukan klaim pembayaran kepada pemerintah. Karena identisanya tidak jelas sama sekali. Jika tidak ada KTP, minimal ada surat pengantar dari kampung. Sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik,” pintanya.
Ditegaskannya, tidak menutup kemungkinan jika orang dari luar yang baru satu minggu di Merauke dan secara mendadak sakit, dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. “Memang kita memberikan pelayanan adalah kepada masyarakat tidak mampu. Tetapi minimal harus memiliki identitas diri yang jelas. Sehingga tidak mempersulit pihak rumah sakit,” tandasnya.
Disinggung apakah semua dana dikembalikan ke kas daerah, Bolang menambahkan, tidak semuanya. Ada juga dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada warga. “Saya akui jika tidak terlalu banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di rumah sakit. Sekarang sudah ada aturan baru dan sangat jelas, sehingga kami selalu membangun komunikasi yang baik. Ya, tujuannya agar dana dapat digunakan untuk warga tidak mampu,” tuturnya.[frans]