Merauke (5/12)— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke menantang para guru yang tergabung dalam wadah atau organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk memberikan kontribusi pemikiran demi pengembangan pendidikan di daerah ini terutama di kampung-kampung. PGRI boleh saja memperjuangkan apa yang menjadi hak para guru, tetapi ingat juga dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.
Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati Merauke, Sunarjo dalam sambutannya pada pelantikan para Kepsek di Siswbell Hotel, Selasa (4/12). Menurutnya, jika hak para guru diperjuangkan, harus dilihat juga dengan kewajiban, sehingga menjadi lebih seimbang. Salah satu contoh konret adalah apakah selama ini PGRI ikut melakukan monitoring terhadap para guru di kampung-kampung. Apakah mereka selalu di kampung untuk menjalankan tugasnya atau tidak?
PGRI juga, lanjut Sunarjo, bisa menekan pemerintah, jika gaji dibayar terlambat. Tetapi satu yang dimintakan oleh pemerintah adalah wajib melakukan monitoring terhadap para guru di kampung. Jika tidak ada yang berada di tempat tugas, agar diberikan laporan secara tertulis kepada pemerintah sekaligus pasti ditindaklanjuti.
Pemerintah juga, katanya, selalu memberikan bantuan kepada organisasi manapun termasuk PGRI jika membantu dalam melakukan berbagai kegiatan positif yang mengarah kepada kemajuan pendidikan. “Itu yang kita inginkan dan harapkan. Olehnya, kedepan agar membuat rencana program kerja yang bermanfaat dan bisa ikut membantu pemerintah,” pintanya. (Jubi/Ans)