MERAUKE – Sejumlah awak kapal milik PT Sino Indonesia Shunlida Fhising merasa kecewa terhadap manajemen perusahaan yang belum juga membayar pesangon kepada awak kapal sejak dilakukan pemutusan hak kerja (PHK) per tanggal 4 September 2012 lalu.
Akibat belum dibayarnya uang pesangon tersebut, kini nasib para awak kapal yang terdiri atas nahkoda dan anak buah kapal (ABK) ini terkatung-katung.
Salah satu awak kapal yang di-PHK, Mersianis Y Henok, nahkoda KM Sino 29, mengaku kecewa dengan sikap perusahaan asing asal Cina itu, dimana manajemen terkesan tidak bertanggung jawab dan mempersulit ia dan rekan-rekannya yang di-PHK ini untuk mendapatkan apa yang menjadi hak nya. “Yang kami sesalkan perusahaan justru membolak-balik kan fakta. Awalnya kita disuruh kembali naik ke kapal, eh tenyata setelah kapal datang justru kita di-PHK tanpa alasan yang jelas. Sudah begitu hak kami untuk dapat pesangon juga belum diberikan hingga sekarang,” ujar Mersianis kepada Bintang Papua saat ditemui di Jalan Brawijaya, Merauke, Sabtu lalu. Pria asal NTT ini mengaku sumber permasalahn PHK ini berawal dari tuntutan gaji yang diajukan ia dan rekannya-rekannya. Mereka merasa gaji yang diberikan pihak perusahaan selama ini begitu kecil dibandingkan dengan resiko kerja yang mereka temui saat berlayar. Sebelumnya, pihak perusahaan menyetujuinya, namun sayangnya perusahaan mengingkari janji dan justru melakukan PHK tanpa alasan yang jelas.
“Awalnya mereka (perusahaan) sudah setuju untuk kami kerja dan akan dinaikan gaji. Tetapi saat kapal balik, kok kami tidak dikerjakan justru ada surat pemutusan kerja secara sepihak. Dan ini yang kami tidak terima sehingga kecewa,” curhatnya.
Soal jumlah pesangon yang diterima, kata dia, sebenarnya sudah ada perundingan dan terjadi kesepakatan antara pihak perusahaan yang bergerak di bidang perikanan ini dengan awak kapal yang di-PHK.
Dimana, saat itu di depan pihak Disnaker, Adpel Merauke, perusahaan mengaku siap membayar hak-hak nahkoda dan ABK sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia Seperti nahkoda, sambungnya, mendapat pesangon sebesar Rp7,523,000.
Sayangnya, pihak perusahaan tidak juga membayar pesangon tersebut, sehingga para awak kapal yang di-PHK ini merasa ditipu. “Anehnya kami malah disalahkan oleh perusahaan. Dan kami sudah digantung cukup lama, yaitu sudah sebulan lebih,” terangnya. Mersianis juga mengakui dalam system kerja pelayaran milik perusahaan Sino tersebut, terjadi diskriminasi antara awak kapal lokal dan asing dari Cina.
Mereka awak kapal yang berasal dari Cina mendapatkan prioritas, sedangkan awak kapal asal Indonesia justru dianak tirikan. Padahal menurut Mersianis, seharusnya tidak ada perbedaan seperti itu karena statusnya adalah sama-sama pekerja. “Ini yang kami rasakan bahwa diskriminasi sangat melekat. Padahal kapal tempat kami kerja ini di wilayah kami Indonesia, tapi kami selalu dianak tirikan. Bagi kami, mereka hanya memanfaatkan tenaga kami untuk mengeruk hasil sumber daya lautan Indonesia saja,” ucapnya miris. Ditambahkan Janwar Sulistyanto, nahkoda KM Sino 28, bahwa pemutusan kerja dan belum dibayarkannya pesangon seperti yang dijanjikan pihak perusahaan membuat ia dan kawan-kawan ABK lainnya hidup melarat. Alasannya, gaji yang ada selama ini sudah habis untuk membiayai kehidupan mereka, apalagi untuk yang sudah berkeluarga. Karena itu, mereka saat ini tinggal bersama dan memilih bekerja serabutan untuk bias menyambung hidup di tanah orang.
“Kami saat ini tinggal serumah. Uang kos kami urunan dari hasil kerja seperti kuli bangunan. Kalau tidak begini kami mau makan apa dan bayar rumah dari mana? Dan sambil memperjuangkan uang pesangon yang tidak kunjung dibayar ini kami harus bekerja,” aku Janwar.
Para awak kapal yang di-PHK ini berharap, curhatnya melalui media ini bias menimbulkan gerakan dari pihak yang peduli terhadap nasib karyawan di-PHK seperti mereka. Dimana, paling tidak ada advokasi untuk membantu mereka dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku di Negara ini. (lea/achi/LO1)
Artikel 
