Provinsi Papua yang berada di wilayah salah satu pulau terbesar di dunia, diperkirakan mulai dihuni manusia sejak jaman glasial pertama dan menjadi jembatan bagi kemungkinan terjadinya migrasi manusia dan hewan dari daratan Asia. Di atas peta Pulau Irian tampak sebagal seekor burung raksasa atau ada yang menganggapnya mirip seekor dinosaurus. Empat puluh tujuh persen dari bagian wilayah itu yang berada di bagian barat adalah wilayah Irian sebelah barat, dan lima puluh tiga persen sisanya adalah wilayah sebelah timur, Papua Niugmni.
Penduduk pribumi Irian adalah rumpun bangsa Papua— Melanesid yang bermukim di daerah Melanesia yakni sekelompok pulau yang berada di sebelah Timur Laut Australia. Rumpun bangsa Papua—Melanesid yang hidup di Pulau Irian, penduduknya mempunyai ciri-ciri berkulit hitam, rambutnya hitam keriting, muka bulat, hidungnya tinggi serta lebar sering melengkung dan badannya agak besar. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penduduk Irian itu adalah Bangsa Proto—Melanesia yang masuk secara bergelombang ke wilayah itu. Selanjutnya berdatangan pula Bangsa Asia Paleo-Mongoloid dan bangsa-bangsa Negro serta Weddid ke Indonesia.
Dikenalnya Pulau Irian oleh bangsa-bangsa pendatang seperti Cina, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda dapat ditelusuri bahwa sejak abad ke-8 para pelaut dan pedagang Sriwijaya mengenalnya dengan nama Janggi. Sementara itu, pada abad ke-13 para pelaut dan pedagang Cina memberi nama Pulau Irian tersebut dengan Tungki. Masa Kerajaan Majapahit berkuasa pada abad ke-14 dan 15, dinyatakan bahwa Pulau Irian sebagai bagian “wilayah yang kedelapan” dari kerajaan tersebut.
Pada awal abad ke-16, pelaut Portugis Antonio d’Abrau dan Francesco Serano menyebut Pulau Irian itu dengan nama Os Papuas. Sedangkan pelaut Portugis lain menyebut pulau itu Ilha de Papo Ia dan De Jorge de Menetes menamakannya Papua yang dalam Bahasa Melayu berarti rambut keriting. Pada saat itulah nama Papua dikenal diseluruh dunia, bahkan penduduk pribumi telah menerima dengan baik nama tersebut, sebab Papua itu mencerminkan identitas mereka sebagai manusia hitam dan rambut keriting. Sejak saat itu nama Papua terus dipertahankan. Selanjutnya, didalam pembahasan inii akan dipergunakan nama Papua. Secara yuridis nama itu dipakai sejak adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Kedatangan Bangsa Eropa
Bangsa Eropa yang pertama menginjakkan kakinya di wilayah Papua pada tahun 1528 adalah orang Spanyol yaitu Alvaro de Savedra seorang pimpinan Armada Laut Spanyol. Ia memberi nama pulau itu dengan sebutan Isla del Oro atau Island of Gold yang artinya Pulau Emas. Tahun 1545, Inigo Oertis de Retes seorang nahkoda kapal Spanyol singgah di Pulau Biak dan Padaido, karena penduduk pribumi tidak menerima, maka ia singgah lagi di Sungai Mamberamo dan memberi nama Papua itu dengan Nova Guinea atau Nueva Guinea. Nama mi diberikan setelah melihat penduduk setempat yang hampir mirip dengan penduduk Afrika Selatan. Mulai saat itu Inigo Oertis de Retes memproklamirkan Papua itu sebagai milik Kerajaan Spanyol. Tahun 1663 Spanyol meninggalkan Papua setelah Belanda menghambat perdagangan rempah-rempah Spanyol di wilayah itu.
Luiz Vaez de Torres, pelaut spanyol yang tergabung dalam armada Inggris pertama kali melihat Papua dalam perjalanannya tahun 1605 — 1607. Torres menemukan beberapa pulau termasuk Pulau Louissiade di Papua sebelah Timur dan selanjutnya a bermukim dan menguasai wilayah itu. Perang besar yang berkecamuk di Eropa membawa akibat Papua jatuh ke tangan Inggris tahun 1774, yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, tahun 1775 dengan menggunakan kapal LaTartare dengan Nahkoda Kapten Forrest, Inggris berlayar ke Papua bagian barat dan berlabuh di Manokwari di Teluk Doreri untuk mengambil kembali rempah-rempah yang ditinggalkannya itu. Tahun 1793 merupakan tahun yang penting bagi Inggris untuk menguasai dan menjadikan wilayah itu sebagai koloni baru. Atas perintah Gubernur Inggris di Maluku, Inggris muIai mengadakan penjajakan dan membagi garis pulau sekitar Papua serta mendirikan benteng Coronation di Teluk Doreri. Karena adanya tentangan keras dan Kamaludin Syah, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh wilayah Kesultanan Tidore, tahun 1814 Inggris meninggalkan Papua bagian barat.
Penanaman Kekuasaan Kolonial Belanda
Kedatangan Bangsa Belanda ke Papua dimulai pada tahun 1606 melalui sebuah ekspedisi Duyfken yang terdiri dari tiga buah perahu di bawah komandan Wiliam Jansen yang berlayar meninggalkan pantai Utara Jawa singgah di Kepulauan Kai, Aru dan pantai Baratdaya Papua. Pada saat itu Belanda hanya mengenal nama Papua untuk wilayah yang telah disinggahi tersebut. Namun sekitar tahun 1770, Belanda mengganti Papua dengan Nieuw Guinea. Nama tersebut merupakan hasil terjemahan dan Nova Guinea atau Nueva Guinea yang diambil dan Bahasa Spanyol. Nama ini dimuat untuk pertama kalinya dalam peta-peta yang dicetak dan diterbitkan oIeh Isaac Tiron. Pada tahun-tahun ke depan, nama Papua dan Nieuw Guinea dipakai bergantian hingga pertengahan abad ke-2O.
Usaha Belanda untuk menjadikan Papua sebagai sebuah koloni, baru terwujud setelah Belanda meresmikan berdirinya benteng pertama di daratan Papua pada tanggaI 24 Agustus 1828. Segera setelah pendirian benteng pertama yang diberi nama Fort Du Bus, hubungan antara pihak Belanda dan penduduk pribumi ditentukan dalam surat-surat perjanjian. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh Raja Namatote, Kasa (Raja Lokajihia), Lutu (Orang Kaya di Lobo, Mewara dan Sendawan). Mereka diangkat sebagai kepala di daerah masingmasing oleh Belanda dengan diberi surat pengangkatan sebagai kepala daerah, berikut tongkat kekuasaan berkepala perak. Selain ketiga kepala daerah ini diangkat pula 28 kepala daerah bawahan. Meskipun daerah Papua sudah sejak tahun 1823 dianggap oleh pemerintah Belanda sebagaibagian dan tanah jajahan Belanda di Kepulauan Nusantara, kekuasaan pemerintah jajahan itu baru sungguh-sungguh terwujud di Papua pada akhir abad ke-l9.
Sebelumnya Belanda kurang memperhatikan daerah ini, karena dinilai kurang memiliki potensi ekonomi yang menguntungkan. Tetapi karena timbulnya pemberontakan pasukan Nuku dan Tidore pada tahun 1870 dan minat bangsabangsa Eropa lainnya untuk menguasai Papua semakin besar, Belanda menganggapnya sebagai ancaman serius. Pada tahun 1884, Inggris memprokiamasikan bagian Tenggara Papua sebagai daerah jajahannya. Pada tahun yang sama, Jerman mengklaim Timur Laut Papua sebagai koloninya. Belanda sendiri tetap mempertahankan wilayah Barat Pulau Papua. Daya tarik pulau ini terletak pada kekayaan alamnya dengan berbagai bahan mentah yang sangat dibutuhkan Eropa untuk memacu industri.
Konfrontasi yang terjadi antara Belanda, Inggris dan Jerman untuk menguasai Papua masih terus berlanjut. Hal tersebut baru dapat diselesaikan setelah dapat ditentukan sebuah batas wilayah jajahan Belanda atas Papua, melalui sebuah pertemuan antara Pemerintah Belanda, Inggris dan Jerman Gravenhage pada tanggal 16 Mei 1895. Penetapan batas antara Belanda, Inggris dan Jerman ini disebabkan karena pemerintah Inggris menguasai wilayah bagian Timur Papua dan Jerman menguasaiWilhelmstad (bagian lain dan Timur Papua), sementara bagian Barat Papua dikuasai oleh Belanda. Garis batas wilayah ini oleh Belanda dinyatakan dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1895 No. 220 dan 221.
Tahun 1898 Parlemen Belanda mensyahkan pengeluaran anggaran belanja untuk mendirikan pemerintahan di daerah Papua bagian Barat, supaya dapat dinyatakan bahwa Papua itu sungguh-sungguh merupakan bagian dari kekuasaan Belanda. Selanjutnya Pemerintah Belanda membagi daerah Papua ke dalam dua bagian yang masing-masing dikuasal oleh seorang kontrolir Belanda. Bagian utara dinamakan Afdeeling Noord Nieuw Guinea, dan bagian barat dan selatan dinamakan Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea. Kedua daerah itu merupakan sub-bagian dan Keresidenan Maluku. Kontrolir penguasa daerah Noord Nieuw Guinea ditempatkan di Manokwani, sedangkan kontrolir penguasa daerah West en Zuid Nieuw Guinea ditempatkan di Fakfak.
Pada awal abad ke-2O kembali terjadi pemisahan daerah Zuid Nieuw Guinea dan daerah West Nieuw Guinea. Bahkan tahun 1901 daerah Zuid Nieuw Guinea dipisah menjadi satu afdeeIing tersendiri, dengan seorang asisten residen sebagai penguasa daerah. Pada tanggal 14 Februari 1902 untuk pertama kali bendera Belanda dinaikkan di muara Sungam Maro, di tempat yang sekarang dikenal sebagai Merauke. Dalam tahun 1904 di Teluk Humboldt ditempatkan pula seorang petugas pemerintahan jajahan Belanda. Tempat kedudukan petugas militer yang mendapat kekuasaan untuk memerintah suatu daerah bagian dan Afdeeling Noord Nieuw Guineaini adalah perkampungan yang dinamakan Hollandia dan yang sekarang dikenal sebagai Jayapura. Hollandia dijadikan ibukota Onderafdeeling Hollandia, suatu daerah yang baru menjadi penting pada akhir Perang Dunia II.
Penyebaran Agama Kristen Protestan dan Katolik Serta Peningkatan Pendidikan
Upaya pertama orang Belanda untuk menyebarkan agama Kristen Protestan di Papua sudah dimulai tahun 1855, dan kemudian berpusat di Manokwari tahun 1872. Namun baru pada awal abad ke-2O ada kemajuan yang cukup berarti. Penyebaran agama Kristen Protestan terutama dilakukan di daerah pantai utara Papua olehUtrechtsche Zen dings vereniging dan kemudian oieh Zending der Nederlands Hervormde Kerk, aktivitas dan Zending der Nederlands Hervormde Kerk itu mulamula di Pulau Yapen dan pulau-pulau di Teluk Cenderawasih lainnya, di daerah Kepala Burung bagian barat, di Kepulauan Raja Ampat, Pulau Wakde yang berhadapan dengan Sarmi dan dari sana ke seluruh daerah pantai utara dan ke Genyem.
Setelah Perang Dunia II jumlah pendeta pribumi mulail bertambah, dan dalam tahun 1956 Gereja Kristen Papua menjadi suatu organisasi yang mandiri. Berbeda dengan daerah Papua bagian utara yang didominasi oleh agama Kristen Protestan, bagian selatan penyebaran agama Nasrani didominasi oleh para pendeta Katolik. Upaya pertama orang Belanda untuk menyebarkan agama Katolik diawali dalam tahun 1894. Kemudian tahun 1905 organisasi penyebaran agama Katolik yang bernamaMisionarissen van het Heilige Hart membuka pusat penyebaran agama di Merauke. Tahun 1936 kegiatan penyebaran agama Katolik juga mulai dilakukan di daerah-daerah bagian utara. Dalam tahun yang sama penyebaran agama Katolik dari Ordo Fransiskan mendirikan pusat penyiaran di Manokwari.
Berdampingan dengan peningkatan kegiatan penyebaran agama Kristen Protestan dan Katolik, upaya pendidikan formal dan pelayanan kesehatan pun mulaidikembangkan. Sekolahsekolah guru yang pertama didirikan di daerah Teluk Cenderawasih oleh kelompok zending Kristen Protestan, dengan guru-guru yang berasal dan Ambon dan Sangir. Sedangkan kaum terpelajar yang pertama di Irian Jaya memang berasal dan Biak.
Pengadaan sekolah-sekolah Katolik dimulai di daerah sekitar Merauke dan daerah suku bangsa Muyu sejak tahun 1923, dan kurang lebih satu dasawarsa kemudian, yaitu dalam tahun 1934, sudah ada 107 sekolah Katolik yang tersebar di Irian Jaya Selatan, di Agats dan Mimika.
Peranan Digul Dalam Gerakan Kebangsaan Indonesia
Papua, terutama daerah Digul, memperoleh tempat yang istimewa dalam gerakan kebangsaan Indonesia ketika daerah ini dipilih oleh orang Belanda sebagaitempat pengasingan kaum nasionalis Indonesia yang dianggap membahayakan kedudukan pemerintah jajahan Hindia-Belanda.
Memasuki abad ke-2O kesadaran politik di kalangan rakyat Indonesia makin meluas. Di berbagai daerah terbentuk kesatuankesatuan politik yang ikut serta dalam gerakan menentang kolonialisme. Dalam berbagai kongres, rapat, pertemuan, tulisan dalam majalah, surat kabar dan surat-surat selebaran tampak arus kuat jiwa perjuangan kemerdekaan yang makin lama makin deras dan tegas.
Dalam tahun 1926 pecah suatu pemberontakan terhadap kekuasaan penjajah Belanda. Mula-mula di Banten, lalu meluas di daerah lain di Jawa dan juga menyebar ke Sumatera Barat, Pemberontakan besar yang dipimpin Partai Komunis Indonesia ini berhasil dipadamkan oleh alat-alat kekuasaan pemerintah jajahan. Meskipun orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1926 dan 1927 adalah orang-orang yang dapat dituntut berdasarkan undang-undang, pemerintah jajahan belum merasa aman. Untuk mencegah timbulnya pemberontakan baru Gubernur Jenderal De Graeff memerintahkan pengasingan secara besarbesaran dan orang-orang yang dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Belanda di Kepulauan Indonesia. Sejumlah 1.308 orang ditangkap dan ditempatkan dalam pengasingan tanpa melalui pengadilan.
Dari para pejuang Indonesia yang diasingkan, 823 orang dikirim ke Tanah Merah, wilayah di pedalaman Papua, suatu tempat terpencil yang beriarak 500 kilometer dan daerah pantai selatan di hulu sungam Digul. Tempat ini bisa dikatakan sangat buas dari segi alam, misaInya ancaman dari serangan malaria, tetapi juga adanya serangan penduduk asli untuk mendapatkan kepala manusia dengan jalan mengayau, yang mereka anggap menyimpan kekuatan sakti.
Mereka yang disebut para ‘orang buangan’ itu sebagian diperbolehkan membawa istri dan anak-anak karena mereka dianggap tidak sebagai orang hukuman biasa. Kedudukan daerah Digul dalam pergerakan kebangsaan Indonesia makin istimewa sebagai lambang perlawanan rakyat terhadap kekuasaan penjajah, ketika tempat pengasingan para pemimpin komunis di hulu Sungai Digul juga dijadikan tempat pengasingan para pemimpin gerakan kebangsaan yang tidak tergolong komunis. Dalam bulan November 1934 Tanah Merah juga menjadi tempat pengasingan Sutan Sjahnir, bekas mahasiswa Universitas Leiden yang memimpin kaum Golongan Merdeka sekembalinya ke tanah air. Tiga bulan kemudian menyusul Mohammad Hatta pun dikirim ke daerah pengasingan ini. Dengan demikian daerah Digul dijadikan sebagai tempat pengasingan para pemimpin gerakan kebangsaan Indonesia yang benar-benar dianggap membahayakan kekuasaan penjajah Belanda.
Sejarah Eksplorasi
Di Papua gejala kapitalisme modern sebagat pengolahan bahan-bahan mentah bagi kebutuhan industri baru tampak tahun 1931. Kegiatan eksplorasi pertama ditujukan untuk eksplorasi minyak tanah Sejumlah perusahaan besar Belanda, Inggris dan Amerika dalam tahun 1935 menggabungkan modal mereka untuk mendirikan perusahaan NV Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM). Usaha-usaha eksplorasi minyak tanah telah membuka mata pencaharian baru bagi banyak orang. Karena tenaga kerja penduduk asli Papua tidak mencukupi, maka tenaga kerja seperti orang Makassar, Bugis, Buton dan akhirnya juga dari Jawa didatangkan.
Usaha untuk membangun industrii minyak di Papua mendorong timbulnya kegiatan eksplorasi yang lebih luas. Disamping eksplorasi yang dilakukan oleh satuan patroli militer Belanda ke berbagai daerah pedalaman, perkembangan industri minyak kemudian dapat membiayai berbagai lembaga ilmiah di Negeri Belanda untuk mengirimkan para sarjana berbagai disiplin ilmu seperti zoologi, botani, kehutanan, geologi, antropologi, tetapi juga para tokoh petualang ke berbagai daerah seperti Kepala Burung dan Pegunungan Jaya Wijaya.
Pembentukan Wilayah Administratif
Berkali-kali pemerintah Belanda berusaha mengadakan pembagian wilayah Papua, yang memungkinkan pemantapan kekuasaannya melalui pemerintah daerah. Namun usaha pembagian wilayah ke dalam kesatuan-kesatuan daerah administratif selalu terbentur pada kenyataan yang ada, yang pada akhirnya hanya terwujud di atas kertas saja. Pembagian terakhir dan wilayah administratif Papua sebelum perang terjadi pada tahun 1940. Diputuskan bahwa daerah Papua sebagai bagian dan Karesidenan Maluku terdiri dan tiga afdeeling seperti yang telah disebutkan di atas, meliputi sejumlah onderafdeeling yang masing-masing dipimpin oleh seorangKontroleur dan di bawahnya terdiri dan satu Bestuurressort di Boven Digul dan empat Bestuurressort di Merauke. Tiga afdeeling ini dikepalai oleh tiga asisten-residen yang masing-masing berkedudukan di Tual, Fakfak dan Manokwani. Ketiganya berada dibawah residen Maluku yang berkedudukan di Ambon.
Ketika Perang Pasifik pecah daerah Papua bagian barat dan utara secara cepat dapat dikuasai oleh militer Jepang. Hal ini dimungkinkan karena pada periode sebelumnya banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di daerah ini yang ternyata merupakan jaringan mata-mata Jepang. Selama pendudukan Jepang pada umumnya penduduk Papua berada dalam penderitaan. Di berbagai tempat timbul penlawanan penduduk pribumi yang sering ditindas dengan kejam oleh tentara Jepang. Kekejaman Jepang mendorong rakyat menyambut baik kedatangan pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mac Arthur pada tanggal 22 April 1944. Jayapura sendiri berubah menjadi pangkalan angkatan perang Sekutu. Tetapi tidak lama kemudian kesatuan-kesatuan Sekutu meneruskan serangan ke arah Barat, dan meninggalkan kesatuan Belanda yang ikut mendarat di Jayapura. Para penguasa Belanda selanjutnya menjadikan Jayapura sebagai ibukota Papua.
Setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Bangsa Indonesia tidak pernah berhenti memperjuangankan kemerdekaan Papua dan terus berupaya agar daerah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Hal ini telah tercermin dalam keputusan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Pembukaan UUD 1945 bahwa wilayah Papua adalah hak mutlak wilayah Pemerintah Indonesia karena sesuai dengan batas negara yaitu daerah bekas Hindia Belanda dahulu. Kedudukan Papua terus diperdebatkan antara Indonesia dengan Belanda. Namun dengan kegigihan diplomasi, akhirnya disepakati bahwa Papua akan dibicarakan setahun lagi dan penyerahan seluruh bekas wilayah Hindia Belanda kepada Indonesia akan dilaksanakan pada akhir tahun 1950.
Pada awal tahun 1950, segera setelah pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda memperkuat kedudukannya di Papua dengan mengangkat S.I.J. van Waardenburg menjadi Gubernur Nederlandsch Nieuw Guinea, yang dibantu oleh tiga orang residen yang ditempatkan di Jayapura, Manokwari dan Merauke. Di Enarotali, di daerah pedalaman sekitar Danau Paniai, ditempatkan seorang controleur yang langsung bertanggungjawab kepada resident di Jayapura. Kemudian pada tahun 1952 diadakan perubahan pembagian wilayah pemerintahan ke dalam empat afdeeling. afdeeling Noord Nieuw Guinea dengan ibukotanya Holandia, afdeeling Zuid Nieuw Guinea dengan ibukota Merauke, afdeeiling Centraal Nieuw Guinea yang ibukotanya belum ditetapkan, afdeeling West Nieuw Guinea dengan ibukota Sorong.
Usaha lain yang dilakukan pemerintah Belanda adalah membentuk Dewan Nieuw Guinea pada tahun 1961. Dalam tahun 1961 juga Gubernur Nederlandsch Nieuw Guinea membentuk Komite Nasional Papua yang terdiri dan 80 orang anggota. Tujuan pembentukan komite ini adalah untuk pembentukan Negara Papua. Usaha ini terus ditentang oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Karena Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan NKRI.
Tri Komando Rakyat dan Penyerahan Papua Kepada Indonesia
Perundingan-perundingan mengenai kedudukan Papua yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda belum menunjukkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Berulang kali masalah Papua diajukan oleh wakil-wakil Indonesia ke hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, tanpa mengakibatkan perubahan sikap di pihak Belanda. Pemerintah Belanda justru melakukan tindakan penguatan diri di daerah Papua, baik dan segi politik, ekonomi maupun militer. Sementara itu Pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kemerdekaan bagi Papua. Hal itu diperkuat dengan penetapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat. Sejak undang-undang tersebut ditetapkan, selanjutnya nama yang dipakai adalah Irian Barat.
Pada tanggal 19 Desember 1961 pimpinan Republik Indonesia mengubah cara perjuangan pembebasan Irian Barat. Selanjutnya Presiden Soekarno mengumumkan keputusan yang kemudian dikenal dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Isinya adalah menggagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat dan mempersiapkan diri untuk mobilisasi umum. Disamping itu, Amerika Serikat mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Dengan adanya tuntutan tersebut, Belanda tidak dapat memaksakan kehendak untuk menguasai Irian Barat. Untuk menyelesaikan masalah Irian Barat tersebut akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 dicapai suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement, yang berisi
1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak hari itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
2. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan, bersamasama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.
3. Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat, tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.
4. Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum pulang, ditempatkan di bawah pengawasan PBB, dan tidak boleh dipakai untuk operasioperasi militer.
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
6. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.
7. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambatlambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dar Pemerintah Sementara PBB.
Berdasarkan New York Agreement tersebut, prosedur penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia melalui tiga tahap. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera Perserikatan Bangsa Bangsa dikibarkan di Irian Barat, berdampingan dengan bendera Belanda, mulai saat itu pemerintah jajahan Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa Bangsa, yang kemudian membentuk pemerintahan sementara yang dinamakan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Merah Putih dikibarkan secana resmi di Irian Barat berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa Bangsa, sedangkan bendera Balanda diturunkan untuk selama-lamanya dan Irian Barat. Pada tanggal 1 Mei 1963 kedaulatan atas Irian Barat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia dan bendera Perserikatan Bangsa Bangsa diturunkan, sejak saat itu UNTEA menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia.
Setelah kesepakatan itu dipatuhi oleh kedua belah pihak, selanjutnya dilaksanakan pula Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang akan diadakan pada tahun 1969, tepatnya mulai tanggal 14 Juli — 2 Agustus 1969. Pepera akan dilaksanakan di 8 (delapan) kabupaten, yaitu Merauke, Jayawijaya, Penidi, Fakfak, Sorong, Manokwari, Teluk Cendrawasih dan Jayapura. Hasil dan Pepera menyatakan bahwa rakyat Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia.
Pada tahun 1973, nama Irian Barat berubah menjadi Irian Jaya. Perubahan nama tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 dan SuratKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Provinsi Irian Barat Nomor 1/DPRD/1973. Selanjutnya pada tahun 2001, nama Irian Jaya berubab nama menjadi Papua didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2OOO tentang Pengembalian Nama Irian Jaya menjadi Papua.
Materi Arsip Yang Ditampilkan Dalam Citra Daerah
Dalam Citra Daerah Papua mi pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai Geografi Papua. Penjelasan geografis ini digambarkan melalui Arsip Peta Nieuw-Guinea yang berangka tahun 1912, peta basil foto udara Nieuw-Guinea yang berangka tahun 1935, peta Boven Digul yang benangka tahun 1929, hingga peta penkampungan narapidana di Boven Digul.
Masalah pemerintahan lebih banyak digambarkan lewat arsip periode setelah Perang Dunia II. Dimulai dari ansip yang berangka tahun 1953 mengenai Serah Terima Jabatan Kepala Daerah Merauke, kemudian Risalah Dewan Perwakilan Rakyat mengenai keterangan pemerintah tentang persoalan Irian Barat. Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat tahun 1956, kemudian juga perubahan undang-undang tersebut. Juga diketengahkan foto tentang pelantikan Gubernur Papua E.J. Bonay oleh Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio tahun 1963.
Masalah Politik diawali dengan menampilkan arsip sekitar kamp tawanan Boven Digul sebagai tempat buangan kaum pergerakan yang dianggap berbahaya bagi pemerintah Belanda. Disini terdapat daftar orang-orang yang dikirim ke Boven Digul antara tahun 1927 sampai dengan 1931, kondisi kamp tawanan dan buku harian mengenal kebijaksanaan perkampungan narapidana. Kemudian laporan dilanjutkan dengan suasana sekitar upaya pengembalian Papua masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dan setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) hingga arsip tentang naskah Pidato Presiden Soekarno menyambut masuknya Papua ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
Tema Kependudukan mengetengahkan laporan penduduk di Kaimana tahun 1858, laporan tentang cacah jiwa di Tanah Merah tahun 1933. Terdapat juga laporan mengenai rencana emigrasi dan transmigrasi ke Nieuw-Guinea oleh pemenmntah Belanda. Ditambah laporan tentang pegawai-pegawai Indonesia di Irian Barat tahun 1950-1951.
Perkembangan pendidikan digambarkan oleh arsip foto dari KoninkIijk Instituut voor de Tropen (KIT) tentang peresmian sekolah di Wambi tahun 1923, kegiatan sekolah di Eranotali. Kondisi mengenai sekolah, murid dan pengajarnya di Tanah Merah juga ditampilkan baik lewat laporan tertulis maupun lewat arsip foto.
Usaha pemeliharaan kesehatan di Papua bisa dilihat melalui arsip foto juga dari KIT. Surat mengenai pelayanan kesehatan kepada penduduk sekitar daerah kerja PT Freeport Indonesia masa kontemporer melengkapi tema kesehatan ini.
Kegiatan keagamaan diwakili oleh arsip tentang penempatan petugas rohaniawan Katolik di wilayah Nederlandsch Nieuw Guinea dan arsip foto rumah dinas untuk pastor di Merauke.
Bagian selanjutnya mengetengahkan mengenai bangunan. informasi ini digambarkan melalui arsip foto dari KIT dan NIGIS. Secara detail ada rumah adat, rumah panggung, rumah di pulau Saba dan Biak, rumah pejabat di Tanah Merah, stasiun radio, gereja, kantor pos dan lingkungan kamp militer.
Kekayaan budaya Papua juga banyak ditampilkan lewat arsip foto. Dan sini kita bisa melihat orang Papua beserta perlengkapannya baik berupa pakaian, assesoris, senjata dan alat musik. Lebih jauh tema ini juga menggambarkan upacara pernikahan dan tarian tradisional masyarakat setempat.
Kegiatan perekonomian tergambar dan arsip foto pusat penambangan minyak dan gudang penyimpanan barang di Sorong, kegiatan penangkapan ikan oleh pemuda Papua dan tas tradisional wanita Papua. Sedangkan laporan tertulis menyangkut subsidi anggaran masa kolonial, selebihnya tentang garis besar pimpinan ekonomi menjelang pembebasan Papua, kontrak kerja penambangan minyak Caltex tahun 1961 dan pembangunan masyarakat sekitar wilayah penambangan PT Freeport tahun1974.
Kegiatan transportasi digambarkan melalui arsip foto yang menampilkan moda transportasi tradisional semacam gerobak sampai transpontasi udara berupa pesawat Dakota. Juga laporan tentang pembangunan lapangan terbang di Serui tahun 1936 dan pembangunan jalan di Nimboran tahun 1951.
Penduduk pribumi Irian adalah rumpun bangsa Papua— Melanesid yang bermukim di daerah Melanesia yakni sekelompok pulau yang berada di sebelah Timur Laut Australia. Rumpun bangsa Papua—Melanesid yang hidup di Pulau Irian, penduduknya mempunyai ciri-ciri berkulit hitam, rambutnya hitam keriting, muka bulat, hidungnya tinggi serta lebar sering melengkung dan badannya agak besar. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penduduk Irian itu adalah Bangsa Proto—Melanesia yang masuk secara bergelombang ke wilayah itu. Selanjutnya berdatangan pula Bangsa Asia Paleo-Mongoloid dan bangsa-bangsa Negro serta Weddid ke Indonesia.
Dikenalnya Pulau Irian oleh bangsa-bangsa pendatang seperti Cina, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda dapat ditelusuri bahwa sejak abad ke-8 para pelaut dan pedagang Sriwijaya mengenalnya dengan nama Janggi. Sementara itu, pada abad ke-13 para pelaut dan pedagang Cina memberi nama Pulau Irian tersebut dengan Tungki. Masa Kerajaan Majapahit berkuasa pada abad ke-14 dan 15, dinyatakan bahwa Pulau Irian sebagai bagian “wilayah yang kedelapan” dari kerajaan tersebut.
Pada awal abad ke-16, pelaut Portugis Antonio d’Abrau dan Francesco Serano menyebut Pulau Irian itu dengan nama Os Papuas. Sedangkan pelaut Portugis lain menyebut pulau itu Ilha de Papo Ia dan De Jorge de Menetes menamakannya Papua yang dalam Bahasa Melayu berarti rambut keriting. Pada saat itulah nama Papua dikenal diseluruh dunia, bahkan penduduk pribumi telah menerima dengan baik nama tersebut, sebab Papua itu mencerminkan identitas mereka sebagai manusia hitam dan rambut keriting. Sejak saat itu nama Papua terus dipertahankan. Selanjutnya, didalam pembahasan inii akan dipergunakan nama Papua. Secara yuridis nama itu dipakai sejak adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Kedatangan Bangsa Eropa
Bangsa Eropa yang pertama menginjakkan kakinya di wilayah Papua pada tahun 1528 adalah orang Spanyol yaitu Alvaro de Savedra seorang pimpinan Armada Laut Spanyol. Ia memberi nama pulau itu dengan sebutan Isla del Oro atau Island of Gold yang artinya Pulau Emas. Tahun 1545, Inigo Oertis de Retes seorang nahkoda kapal Spanyol singgah di Pulau Biak dan Padaido, karena penduduk pribumi tidak menerima, maka ia singgah lagi di Sungai Mamberamo dan memberi nama Papua itu dengan Nova Guinea atau Nueva Guinea. Nama mi diberikan setelah melihat penduduk setempat yang hampir mirip dengan penduduk Afrika Selatan. Mulai saat itu Inigo Oertis de Retes memproklamirkan Papua itu sebagai milik Kerajaan Spanyol. Tahun 1663 Spanyol meninggalkan Papua setelah Belanda menghambat perdagangan rempah-rempah Spanyol di wilayah itu.
Luiz Vaez de Torres, pelaut spanyol yang tergabung dalam armada Inggris pertama kali melihat Papua dalam perjalanannya tahun 1605 — 1607. Torres menemukan beberapa pulau termasuk Pulau Louissiade di Papua sebelah Timur dan selanjutnya a bermukim dan menguasai wilayah itu. Perang besar yang berkecamuk di Eropa membawa akibat Papua jatuh ke tangan Inggris tahun 1774, yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, tahun 1775 dengan menggunakan kapal LaTartare dengan Nahkoda Kapten Forrest, Inggris berlayar ke Papua bagian barat dan berlabuh di Manokwari di Teluk Doreri untuk mengambil kembali rempah-rempah yang ditinggalkannya itu. Tahun 1793 merupakan tahun yang penting bagi Inggris untuk menguasai dan menjadikan wilayah itu sebagai koloni baru. Atas perintah Gubernur Inggris di Maluku, Inggris muIai mengadakan penjajakan dan membagi garis pulau sekitar Papua serta mendirikan benteng Coronation di Teluk Doreri. Karena adanya tentangan keras dan Kamaludin Syah, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh wilayah Kesultanan Tidore, tahun 1814 Inggris meninggalkan Papua bagian barat.
Penanaman Kekuasaan Kolonial Belanda
Kedatangan Bangsa Belanda ke Papua dimulai pada tahun 1606 melalui sebuah ekspedisi Duyfken yang terdiri dari tiga buah perahu di bawah komandan Wiliam Jansen yang berlayar meninggalkan pantai Utara Jawa singgah di Kepulauan Kai, Aru dan pantai Baratdaya Papua. Pada saat itu Belanda hanya mengenal nama Papua untuk wilayah yang telah disinggahi tersebut. Namun sekitar tahun 1770, Belanda mengganti Papua dengan Nieuw Guinea. Nama tersebut merupakan hasil terjemahan dan Nova Guinea atau Nueva Guinea yang diambil dan Bahasa Spanyol. Nama ini dimuat untuk pertama kalinya dalam peta-peta yang dicetak dan diterbitkan oIeh Isaac Tiron. Pada tahun-tahun ke depan, nama Papua dan Nieuw Guinea dipakai bergantian hingga pertengahan abad ke-2O.
Usaha Belanda untuk menjadikan Papua sebagai sebuah koloni, baru terwujud setelah Belanda meresmikan berdirinya benteng pertama di daratan Papua pada tanggaI 24 Agustus 1828. Segera setelah pendirian benteng pertama yang diberi nama Fort Du Bus, hubungan antara pihak Belanda dan penduduk pribumi ditentukan dalam surat-surat perjanjian. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh Raja Namatote, Kasa (Raja Lokajihia), Lutu (Orang Kaya di Lobo, Mewara dan Sendawan). Mereka diangkat sebagai kepala di daerah masingmasing oleh Belanda dengan diberi surat pengangkatan sebagai kepala daerah, berikut tongkat kekuasaan berkepala perak. Selain ketiga kepala daerah ini diangkat pula 28 kepala daerah bawahan. Meskipun daerah Papua sudah sejak tahun 1823 dianggap oleh pemerintah Belanda sebagaibagian dan tanah jajahan Belanda di Kepulauan Nusantara, kekuasaan pemerintah jajahan itu baru sungguh-sungguh terwujud di Papua pada akhir abad ke-l9.
Sebelumnya Belanda kurang memperhatikan daerah ini, karena dinilai kurang memiliki potensi ekonomi yang menguntungkan. Tetapi karena timbulnya pemberontakan pasukan Nuku dan Tidore pada tahun 1870 dan minat bangsabangsa Eropa lainnya untuk menguasai Papua semakin besar, Belanda menganggapnya sebagai ancaman serius. Pada tahun 1884, Inggris memprokiamasikan bagian Tenggara Papua sebagai daerah jajahannya. Pada tahun yang sama, Jerman mengklaim Timur Laut Papua sebagai koloninya. Belanda sendiri tetap mempertahankan wilayah Barat Pulau Papua. Daya tarik pulau ini terletak pada kekayaan alamnya dengan berbagai bahan mentah yang sangat dibutuhkan Eropa untuk memacu industri.
Konfrontasi yang terjadi antara Belanda, Inggris dan Jerman untuk menguasai Papua masih terus berlanjut. Hal tersebut baru dapat diselesaikan setelah dapat ditentukan sebuah batas wilayah jajahan Belanda atas Papua, melalui sebuah pertemuan antara Pemerintah Belanda, Inggris dan Jerman Gravenhage pada tanggal 16 Mei 1895. Penetapan batas antara Belanda, Inggris dan Jerman ini disebabkan karena pemerintah Inggris menguasai wilayah bagian Timur Papua dan Jerman menguasaiWilhelmstad (bagian lain dan Timur Papua), sementara bagian Barat Papua dikuasai oleh Belanda. Garis batas wilayah ini oleh Belanda dinyatakan dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1895 No. 220 dan 221.
Tahun 1898 Parlemen Belanda mensyahkan pengeluaran anggaran belanja untuk mendirikan pemerintahan di daerah Papua bagian Barat, supaya dapat dinyatakan bahwa Papua itu sungguh-sungguh merupakan bagian dari kekuasaan Belanda. Selanjutnya Pemerintah Belanda membagi daerah Papua ke dalam dua bagian yang masing-masing dikuasal oleh seorang kontrolir Belanda. Bagian utara dinamakan Afdeeling Noord Nieuw Guinea, dan bagian barat dan selatan dinamakan Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea. Kedua daerah itu merupakan sub-bagian dan Keresidenan Maluku. Kontrolir penguasa daerah Noord Nieuw Guinea ditempatkan di Manokwani, sedangkan kontrolir penguasa daerah West en Zuid Nieuw Guinea ditempatkan di Fakfak.
Pada awal abad ke-2O kembali terjadi pemisahan daerah Zuid Nieuw Guinea dan daerah West Nieuw Guinea. Bahkan tahun 1901 daerah Zuid Nieuw Guinea dipisah menjadi satu afdeeIing tersendiri, dengan seorang asisten residen sebagai penguasa daerah. Pada tanggal 14 Februari 1902 untuk pertama kali bendera Belanda dinaikkan di muara Sungam Maro, di tempat yang sekarang dikenal sebagai Merauke. Dalam tahun 1904 di Teluk Humboldt ditempatkan pula seorang petugas pemerintahan jajahan Belanda. Tempat kedudukan petugas militer yang mendapat kekuasaan untuk memerintah suatu daerah bagian dan Afdeeling Noord Nieuw Guineaini adalah perkampungan yang dinamakan Hollandia dan yang sekarang dikenal sebagai Jayapura. Hollandia dijadikan ibukota Onderafdeeling Hollandia, suatu daerah yang baru menjadi penting pada akhir Perang Dunia II.
Penyebaran Agama Kristen Protestan dan Katolik Serta Peningkatan Pendidikan
Upaya pertama orang Belanda untuk menyebarkan agama Kristen Protestan di Papua sudah dimulai tahun 1855, dan kemudian berpusat di Manokwari tahun 1872. Namun baru pada awal abad ke-2O ada kemajuan yang cukup berarti. Penyebaran agama Kristen Protestan terutama dilakukan di daerah pantai utara Papua olehUtrechtsche Zen dings vereniging dan kemudian oieh Zending der Nederlands Hervormde Kerk, aktivitas dan Zending der Nederlands Hervormde Kerk itu mulamula di Pulau Yapen dan pulau-pulau di Teluk Cenderawasih lainnya, di daerah Kepala Burung bagian barat, di Kepulauan Raja Ampat, Pulau Wakde yang berhadapan dengan Sarmi dan dari sana ke seluruh daerah pantai utara dan ke Genyem.
Setelah Perang Dunia II jumlah pendeta pribumi mulail bertambah, dan dalam tahun 1956 Gereja Kristen Papua menjadi suatu organisasi yang mandiri. Berbeda dengan daerah Papua bagian utara yang didominasi oleh agama Kristen Protestan, bagian selatan penyebaran agama Nasrani didominasi oleh para pendeta Katolik. Upaya pertama orang Belanda untuk menyebarkan agama Katolik diawali dalam tahun 1894. Kemudian tahun 1905 organisasi penyebaran agama Katolik yang bernamaMisionarissen van het Heilige Hart membuka pusat penyebaran agama di Merauke. Tahun 1936 kegiatan penyebaran agama Katolik juga mulai dilakukan di daerah-daerah bagian utara. Dalam tahun yang sama penyebaran agama Katolik dari Ordo Fransiskan mendirikan pusat penyiaran di Manokwari.
Berdampingan dengan peningkatan kegiatan penyebaran agama Kristen Protestan dan Katolik, upaya pendidikan formal dan pelayanan kesehatan pun mulaidikembangkan. Sekolahsekolah guru yang pertama didirikan di daerah Teluk Cenderawasih oleh kelompok zending Kristen Protestan, dengan guru-guru yang berasal dan Ambon dan Sangir. Sedangkan kaum terpelajar yang pertama di Irian Jaya memang berasal dan Biak.
Pengadaan sekolah-sekolah Katolik dimulai di daerah sekitar Merauke dan daerah suku bangsa Muyu sejak tahun 1923, dan kurang lebih satu dasawarsa kemudian, yaitu dalam tahun 1934, sudah ada 107 sekolah Katolik yang tersebar di Irian Jaya Selatan, di Agats dan Mimika.
Peranan Digul Dalam Gerakan Kebangsaan Indonesia
Papua, terutama daerah Digul, memperoleh tempat yang istimewa dalam gerakan kebangsaan Indonesia ketika daerah ini dipilih oleh orang Belanda sebagaitempat pengasingan kaum nasionalis Indonesia yang dianggap membahayakan kedudukan pemerintah jajahan Hindia-Belanda.
Memasuki abad ke-2O kesadaran politik di kalangan rakyat Indonesia makin meluas. Di berbagai daerah terbentuk kesatuankesatuan politik yang ikut serta dalam gerakan menentang kolonialisme. Dalam berbagai kongres, rapat, pertemuan, tulisan dalam majalah, surat kabar dan surat-surat selebaran tampak arus kuat jiwa perjuangan kemerdekaan yang makin lama makin deras dan tegas.
Dalam tahun 1926 pecah suatu pemberontakan terhadap kekuasaan penjajah Belanda. Mula-mula di Banten, lalu meluas di daerah lain di Jawa dan juga menyebar ke Sumatera Barat, Pemberontakan besar yang dipimpin Partai Komunis Indonesia ini berhasil dipadamkan oleh alat-alat kekuasaan pemerintah jajahan. Meskipun orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1926 dan 1927 adalah orang-orang yang dapat dituntut berdasarkan undang-undang, pemerintah jajahan belum merasa aman. Untuk mencegah timbulnya pemberontakan baru Gubernur Jenderal De Graeff memerintahkan pengasingan secara besarbesaran dan orang-orang yang dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Belanda di Kepulauan Indonesia. Sejumlah 1.308 orang ditangkap dan ditempatkan dalam pengasingan tanpa melalui pengadilan.
Dari para pejuang Indonesia yang diasingkan, 823 orang dikirim ke Tanah Merah, wilayah di pedalaman Papua, suatu tempat terpencil yang beriarak 500 kilometer dan daerah pantai selatan di hulu sungam Digul. Tempat ini bisa dikatakan sangat buas dari segi alam, misaInya ancaman dari serangan malaria, tetapi juga adanya serangan penduduk asli untuk mendapatkan kepala manusia dengan jalan mengayau, yang mereka anggap menyimpan kekuatan sakti.
Mereka yang disebut para ‘orang buangan’ itu sebagian diperbolehkan membawa istri dan anak-anak karena mereka dianggap tidak sebagai orang hukuman biasa. Kedudukan daerah Digul dalam pergerakan kebangsaan Indonesia makin istimewa sebagai lambang perlawanan rakyat terhadap kekuasaan penjajah, ketika tempat pengasingan para pemimpin komunis di hulu Sungai Digul juga dijadikan tempat pengasingan para pemimpin gerakan kebangsaan yang tidak tergolong komunis. Dalam bulan November 1934 Tanah Merah juga menjadi tempat pengasingan Sutan Sjahnir, bekas mahasiswa Universitas Leiden yang memimpin kaum Golongan Merdeka sekembalinya ke tanah air. Tiga bulan kemudian menyusul Mohammad Hatta pun dikirim ke daerah pengasingan ini. Dengan demikian daerah Digul dijadikan sebagai tempat pengasingan para pemimpin gerakan kebangsaan Indonesia yang benar-benar dianggap membahayakan kekuasaan penjajah Belanda.
Sejarah Eksplorasi
Di Papua gejala kapitalisme modern sebagat pengolahan bahan-bahan mentah bagi kebutuhan industri baru tampak tahun 1931. Kegiatan eksplorasi pertama ditujukan untuk eksplorasi minyak tanah Sejumlah perusahaan besar Belanda, Inggris dan Amerika dalam tahun 1935 menggabungkan modal mereka untuk mendirikan perusahaan NV Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM). Usaha-usaha eksplorasi minyak tanah telah membuka mata pencaharian baru bagi banyak orang. Karena tenaga kerja penduduk asli Papua tidak mencukupi, maka tenaga kerja seperti orang Makassar, Bugis, Buton dan akhirnya juga dari Jawa didatangkan.
Usaha untuk membangun industrii minyak di Papua mendorong timbulnya kegiatan eksplorasi yang lebih luas. Disamping eksplorasi yang dilakukan oleh satuan patroli militer Belanda ke berbagai daerah pedalaman, perkembangan industri minyak kemudian dapat membiayai berbagai lembaga ilmiah di Negeri Belanda untuk mengirimkan para sarjana berbagai disiplin ilmu seperti zoologi, botani, kehutanan, geologi, antropologi, tetapi juga para tokoh petualang ke berbagai daerah seperti Kepala Burung dan Pegunungan Jaya Wijaya.
Pembentukan Wilayah Administratif
Berkali-kali pemerintah Belanda berusaha mengadakan pembagian wilayah Papua, yang memungkinkan pemantapan kekuasaannya melalui pemerintah daerah. Namun usaha pembagian wilayah ke dalam kesatuan-kesatuan daerah administratif selalu terbentur pada kenyataan yang ada, yang pada akhirnya hanya terwujud di atas kertas saja. Pembagian terakhir dan wilayah administratif Papua sebelum perang terjadi pada tahun 1940. Diputuskan bahwa daerah Papua sebagai bagian dan Karesidenan Maluku terdiri dan tiga afdeeling seperti yang telah disebutkan di atas, meliputi sejumlah onderafdeeling yang masing-masing dipimpin oleh seorangKontroleur dan di bawahnya terdiri dan satu Bestuurressort di Boven Digul dan empat Bestuurressort di Merauke. Tiga afdeeling ini dikepalai oleh tiga asisten-residen yang masing-masing berkedudukan di Tual, Fakfak dan Manokwani. Ketiganya berada dibawah residen Maluku yang berkedudukan di Ambon.
Ketika Perang Pasifik pecah daerah Papua bagian barat dan utara secara cepat dapat dikuasai oleh militer Jepang. Hal ini dimungkinkan karena pada periode sebelumnya banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di daerah ini yang ternyata merupakan jaringan mata-mata Jepang. Selama pendudukan Jepang pada umumnya penduduk Papua berada dalam penderitaan. Di berbagai tempat timbul penlawanan penduduk pribumi yang sering ditindas dengan kejam oleh tentara Jepang. Kekejaman Jepang mendorong rakyat menyambut baik kedatangan pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mac Arthur pada tanggal 22 April 1944. Jayapura sendiri berubah menjadi pangkalan angkatan perang Sekutu. Tetapi tidak lama kemudian kesatuan-kesatuan Sekutu meneruskan serangan ke arah Barat, dan meninggalkan kesatuan Belanda yang ikut mendarat di Jayapura. Para penguasa Belanda selanjutnya menjadikan Jayapura sebagai ibukota Papua.
Setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Bangsa Indonesia tidak pernah berhenti memperjuangankan kemerdekaan Papua dan terus berupaya agar daerah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Hal ini telah tercermin dalam keputusan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Pembukaan UUD 1945 bahwa wilayah Papua adalah hak mutlak wilayah Pemerintah Indonesia karena sesuai dengan batas negara yaitu daerah bekas Hindia Belanda dahulu. Kedudukan Papua terus diperdebatkan antara Indonesia dengan Belanda. Namun dengan kegigihan diplomasi, akhirnya disepakati bahwa Papua akan dibicarakan setahun lagi dan penyerahan seluruh bekas wilayah Hindia Belanda kepada Indonesia akan dilaksanakan pada akhir tahun 1950.
Pada awal tahun 1950, segera setelah pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda memperkuat kedudukannya di Papua dengan mengangkat S.I.J. van Waardenburg menjadi Gubernur Nederlandsch Nieuw Guinea, yang dibantu oleh tiga orang residen yang ditempatkan di Jayapura, Manokwari dan Merauke. Di Enarotali, di daerah pedalaman sekitar Danau Paniai, ditempatkan seorang controleur yang langsung bertanggungjawab kepada resident di Jayapura. Kemudian pada tahun 1952 diadakan perubahan pembagian wilayah pemerintahan ke dalam empat afdeeling. afdeeling Noord Nieuw Guinea dengan ibukotanya Holandia, afdeeling Zuid Nieuw Guinea dengan ibukota Merauke, afdeeiling Centraal Nieuw Guinea yang ibukotanya belum ditetapkan, afdeeling West Nieuw Guinea dengan ibukota Sorong.
Usaha lain yang dilakukan pemerintah Belanda adalah membentuk Dewan Nieuw Guinea pada tahun 1961. Dalam tahun 1961 juga Gubernur Nederlandsch Nieuw Guinea membentuk Komite Nasional Papua yang terdiri dan 80 orang anggota. Tujuan pembentukan komite ini adalah untuk pembentukan Negara Papua. Usaha ini terus ditentang oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Karena Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan NKRI.
Tri Komando Rakyat dan Penyerahan Papua Kepada Indonesia
Perundingan-perundingan mengenai kedudukan Papua yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda belum menunjukkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Berulang kali masalah Papua diajukan oleh wakil-wakil Indonesia ke hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, tanpa mengakibatkan perubahan sikap di pihak Belanda. Pemerintah Belanda justru melakukan tindakan penguatan diri di daerah Papua, baik dan segi politik, ekonomi maupun militer. Sementara itu Pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kemerdekaan bagi Papua. Hal itu diperkuat dengan penetapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat. Sejak undang-undang tersebut ditetapkan, selanjutnya nama yang dipakai adalah Irian Barat.
Pada tanggal 19 Desember 1961 pimpinan Republik Indonesia mengubah cara perjuangan pembebasan Irian Barat. Selanjutnya Presiden Soekarno mengumumkan keputusan yang kemudian dikenal dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Isinya adalah menggagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat dan mempersiapkan diri untuk mobilisasi umum. Disamping itu, Amerika Serikat mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Dengan adanya tuntutan tersebut, Belanda tidak dapat memaksakan kehendak untuk menguasai Irian Barat. Untuk menyelesaikan masalah Irian Barat tersebut akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 dicapai suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement, yang berisi
1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak hari itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
2. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan, bersamasama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.
3. Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat, tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.
4. Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum pulang, ditempatkan di bawah pengawasan PBB, dan tidak boleh dipakai untuk operasioperasi militer.
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
6. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.
7. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambatlambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dar Pemerintah Sementara PBB.
Berdasarkan New York Agreement tersebut, prosedur penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia melalui tiga tahap. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera Perserikatan Bangsa Bangsa dikibarkan di Irian Barat, berdampingan dengan bendera Belanda, mulai saat itu pemerintah jajahan Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa Bangsa, yang kemudian membentuk pemerintahan sementara yang dinamakan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Merah Putih dikibarkan secana resmi di Irian Barat berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa Bangsa, sedangkan bendera Balanda diturunkan untuk selama-lamanya dan Irian Barat. Pada tanggal 1 Mei 1963 kedaulatan atas Irian Barat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia dan bendera Perserikatan Bangsa Bangsa diturunkan, sejak saat itu UNTEA menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia.
Setelah kesepakatan itu dipatuhi oleh kedua belah pihak, selanjutnya dilaksanakan pula Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang akan diadakan pada tahun 1969, tepatnya mulai tanggal 14 Juli — 2 Agustus 1969. Pepera akan dilaksanakan di 8 (delapan) kabupaten, yaitu Merauke, Jayawijaya, Penidi, Fakfak, Sorong, Manokwari, Teluk Cendrawasih dan Jayapura. Hasil dan Pepera menyatakan bahwa rakyat Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia.
Pada tahun 1973, nama Irian Barat berubah menjadi Irian Jaya. Perubahan nama tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 dan SuratKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Provinsi Irian Barat Nomor 1/DPRD/1973. Selanjutnya pada tahun 2001, nama Irian Jaya berubab nama menjadi Papua didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2OOO tentang Pengembalian Nama Irian Jaya menjadi Papua.
Materi Arsip Yang Ditampilkan Dalam Citra Daerah
Dalam Citra Daerah Papua mi pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai Geografi Papua. Penjelasan geografis ini digambarkan melalui Arsip Peta Nieuw-Guinea yang berangka tahun 1912, peta basil foto udara Nieuw-Guinea yang berangka tahun 1935, peta Boven Digul yang benangka tahun 1929, hingga peta penkampungan narapidana di Boven Digul.
Masalah pemerintahan lebih banyak digambarkan lewat arsip periode setelah Perang Dunia II. Dimulai dari ansip yang berangka tahun 1953 mengenai Serah Terima Jabatan Kepala Daerah Merauke, kemudian Risalah Dewan Perwakilan Rakyat mengenai keterangan pemerintah tentang persoalan Irian Barat. Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat tahun 1956, kemudian juga perubahan undang-undang tersebut. Juga diketengahkan foto tentang pelantikan Gubernur Papua E.J. Bonay oleh Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio tahun 1963.
Masalah Politik diawali dengan menampilkan arsip sekitar kamp tawanan Boven Digul sebagai tempat buangan kaum pergerakan yang dianggap berbahaya bagi pemerintah Belanda. Disini terdapat daftar orang-orang yang dikirim ke Boven Digul antara tahun 1927 sampai dengan 1931, kondisi kamp tawanan dan buku harian mengenal kebijaksanaan perkampungan narapidana. Kemudian laporan dilanjutkan dengan suasana sekitar upaya pengembalian Papua masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dan setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) hingga arsip tentang naskah Pidato Presiden Soekarno menyambut masuknya Papua ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
Tema Kependudukan mengetengahkan laporan penduduk di Kaimana tahun 1858, laporan tentang cacah jiwa di Tanah Merah tahun 1933. Terdapat juga laporan mengenai rencana emigrasi dan transmigrasi ke Nieuw-Guinea oleh pemenmntah Belanda. Ditambah laporan tentang pegawai-pegawai Indonesia di Irian Barat tahun 1950-1951.
Perkembangan pendidikan digambarkan oleh arsip foto dari KoninkIijk Instituut voor de Tropen (KIT) tentang peresmian sekolah di Wambi tahun 1923, kegiatan sekolah di Eranotali. Kondisi mengenai sekolah, murid dan pengajarnya di Tanah Merah juga ditampilkan baik lewat laporan tertulis maupun lewat arsip foto.
Usaha pemeliharaan kesehatan di Papua bisa dilihat melalui arsip foto juga dari KIT. Surat mengenai pelayanan kesehatan kepada penduduk sekitar daerah kerja PT Freeport Indonesia masa kontemporer melengkapi tema kesehatan ini.
Kegiatan keagamaan diwakili oleh arsip tentang penempatan petugas rohaniawan Katolik di wilayah Nederlandsch Nieuw Guinea dan arsip foto rumah dinas untuk pastor di Merauke.
Bagian selanjutnya mengetengahkan mengenai bangunan. informasi ini digambarkan melalui arsip foto dari KIT dan NIGIS. Secara detail ada rumah adat, rumah panggung, rumah di pulau Saba dan Biak, rumah pejabat di Tanah Merah, stasiun radio, gereja, kantor pos dan lingkungan kamp militer.
Kekayaan budaya Papua juga banyak ditampilkan lewat arsip foto. Dan sini kita bisa melihat orang Papua beserta perlengkapannya baik berupa pakaian, assesoris, senjata dan alat musik. Lebih jauh tema ini juga menggambarkan upacara pernikahan dan tarian tradisional masyarakat setempat.
Kegiatan perekonomian tergambar dan arsip foto pusat penambangan minyak dan gudang penyimpanan barang di Sorong, kegiatan penangkapan ikan oleh pemuda Papua dan tas tradisional wanita Papua. Sedangkan laporan tertulis menyangkut subsidi anggaran masa kolonial, selebihnya tentang garis besar pimpinan ekonomi menjelang pembebasan Papua, kontrak kerja penambangan minyak Caltex tahun 1961 dan pembangunan masyarakat sekitar wilayah penambangan PT Freeport tahun1974.
Kegiatan transportasi digambarkan melalui arsip foto yang menampilkan moda transportasi tradisional semacam gerobak sampai transpontasi udara berupa pesawat Dakota. Juga laporan tentang pembangunan lapangan terbang di Serui tahun 1936 dan pembangunan jalan di Nimboran tahun 1951.
Artikel 
