Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Diah Anggraeni melakukan kunjungan kerja dan pertemuan dengan Pemerintah daerah Kabupaten Merauke, belum lama ini. Kunjungan tersebut untuk monitoring segala realisasi bantuan dari pusat sekaligus pemantauan kondisi berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Merauke.
Bupati Merauke Romanus Mbaraka dalam pertemuan tersebut mengatakan, jumlah PNS dan tenaga honorer asli Papua di lingkungan Pemda Merauke saat ini sangat minim dibanding jumlah PNS dan tenaga honorer non Papua. “Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat terjadi pemerataan PNS di Merauke,” katanya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni mengatakan, segala masukan dari Pemerintah Daerah Merauke akan dijadikan pertimbangan dan selanjutnya akan ditindaklanjuti di tingkat Pemerintah Pusat, sehingga dapat berdampak terhadap pembangunan berbagai sektor di Merauke. Menurut Diah Anggraeni, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi di Merauke perlu mendapatkan perhatian khusus dalam mempercepat proses pembangunan wilayah di tingkat Kabupaten.
Disamping itu, Pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai program pembangunan, untuk wilayah Papua, khususnya kabupaten Merauke. Dalam kunjungan kerja tersebut, Sekjen Kementerian Dalam Negeri juga melakukan kunjungan kerja ke Distrik Sota, melihat tugu perbatasan RI - PNG dan SP 4 Tanah Miring.
Artikel 
