Ancaman Pertama di Tahun 2012 Soal Pilkada Gubernur

MERAUKE- Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu, menilai ancaman pertama di tahun 2012, ini adalah soal Pilkada Gubernur Papua yang akan digelar tahun ini. ‘’Ancaman pertama kita di tahun 2012 adalah masalah Pilkada nanti,’’ tandas Pangdam kepada wartawan di Merauke, Selasa (7/2). Ancaman tersebut karena para calon Gubernur tersebut saling berbeda.

‘’Jangan gara-gara tanah sejengkal akhirnya perang suku. Sedangkan calon-vcalon Gubernur ini saling berbeda-beda. Itu yang kita antisipasi. Seperti kejadian Papua Barat,’’ katanya mewanti-wanti. Karena itu, Pangdam menghimbau untuk para calon tersebut bisa merasakan kekalahan. Dalam arti jangan semuanya menang tapi bisa menerima kekalahan. ‘’Kalau tidak bisa menerima kekalahan, yang bisa seperti kejadian di Papua Barat,’’ jelasnya.

Ditanya wartawan langkah-langkah apa yang diambil TNI dalam menghadapi penembakan di Puncak Jaya, Pangdam mengaku pihaknya punya SOP dan Prosedur Tetap (Protap). Namun yang jelas, lanjutnya, pihaknya membantu Polri dalam rangka pengamanan baik pengejaran, penutupan termasuk upaya pendekatan kepada masyarakat yang berbeda pendapat untuk mengungkap kasus tersebut. Hanya saja untuk mengungkap pelaku penembakan itu, lanjutnya butuh waktu. Sebab, yang menjadi korban penembakan itu tidak hanya aparat Negara tapi juga masyarakat seperti tukang ojek dan sebagainya.

‘’Kalau tujuannya, dari dulu mereka ingin menunjhukan eksistensinya bahwa mereka masih ada. Seperti itu,’’ terangnya. Dikatakan, yang menjadi kendala selama ini dalam menglokalisir adalah luasnya wilayah. Selain itu, kata Pandgam, boleh dikatakan para pelaku tersebut bisa melihat aparat yang datang namun dari pihak mereka sulit dibedakan. Ini terjadi karena antara penduduk dengan kelompok tersebut sulit dibedakan. ‘’Itu yang menjadi kendala bagi kami. Karena ketika kita gegabah dan salah melangkah itulah yang dikatakan nanti bisa melanggar HAM. Sehingga itu yang kita atur dan kita rem,’’ terangnya.

Secara intelejen, lanjut Pangdam, sebenarnya sudah ada. Hanya secara hukum harus dibuktikan sehingga Polisilah yang dikedepankan. (ulo/nan)