Himpunan Mahasiswa dan Masyarakat Papua Selatan se Jayapura menolak tegas proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).
Diana Gebze, Ketua Panitia Konsolidasi Penolakan MIFEE mengatakan, HMMPS telah melakukan rapat-rapat konsolidasi bagi warga Papua untuk menolak pengoperasian MIFEE di Merauke. Menurutnya, proyek lebih dari 3 tahun itu telah merugikan masyarakat setempat.
“Keberadaan perusahaan telah menimbulkan banyak dampak negatif, juga tidak ada keperpihakan bagi rakyat Papua,” kata Diana, Sabtu (24/7)
Diana menjelaskan, keberadaan perusahaan sejak 2008 telah menciptakan banyak keluhan dari masyarakat, akibat kehilangan tanah adat, hutan dan budaya mereka.
“Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Bupati Merauke juga sangat rancu karena banyak sisi negatifnya, dan MIFEE pasti menggunakan cara militer untuk menghalang pemberontakan masyarakat nantinya,” paparnya.
Proyek MIFEE dikerjakan Medco Papua bersama sejumlah perusahaan lain disebagian besar tanah Marind. Dalam konsep MIFEE, Merauke menjadi lahan garapan korporasi yang juga menaungi petani lokal. Lahan satu juta hektar dimanfaatkan dalam lima kluster. Tiap kluster seluas 200 ribu ha terdiri dari 40 subkluster.
Diana Gebze, Ketua Panitia Konsolidasi Penolakan MIFEE mengatakan, HMMPS telah melakukan rapat-rapat konsolidasi bagi warga Papua untuk menolak pengoperasian MIFEE di Merauke. Menurutnya, proyek lebih dari 3 tahun itu telah merugikan masyarakat setempat.
“Keberadaan perusahaan telah menimbulkan banyak dampak negatif, juga tidak ada keperpihakan bagi rakyat Papua,” kata Diana, Sabtu (24/7)
Diana menjelaskan, keberadaan perusahaan sejak 2008 telah menciptakan banyak keluhan dari masyarakat, akibat kehilangan tanah adat, hutan dan budaya mereka.
“Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Bupati Merauke juga sangat rancu karena banyak sisi negatifnya, dan MIFEE pasti menggunakan cara militer untuk menghalang pemberontakan masyarakat nantinya,” paparnya.
Proyek MIFEE dikerjakan Medco Papua bersama sejumlah perusahaan lain disebagian besar tanah Marind. Dalam konsep MIFEE, Merauke menjadi lahan garapan korporasi yang juga menaungi petani lokal. Lahan satu juta hektar dimanfaatkan dalam lima kluster. Tiap kluster seluas 200 ribu ha terdiri dari 40 subkluster.
Pemda Merauke telah mendapat komitmen dari beberapa perusahaan untuk membangun pertanian di sana. Antara lain Artha Graha, Bangun Tjipta, Comexindo International, Medco Group, Digul Agro Lestari, dan Klinik Agropolitan Gorontalo. Sejumlah perusahaan itu kini sudah memulai aktivitas di lapangan.
Sekurangnya 8.000 hingga 10.000 hektar lahan telah disiapkan untuk pertanian beras. Sementara lahan seluas minimal 30.000 hektar juga telah disiapkan untuk pertanian gula. Pengembangan kawasan pangan dalam skala luas, atau "food estate" di Merauke, diperkirakan memerlukan investasi sekitar Rp.50 triliun hingga Rp.60 triliun. (Yarid AP)
Source : tabloid Jubi
Artikel 
