KPU mulai khawatir atas distribusi logistik Pilpres di Papua. Logistik surat suara sampai saat ini masih tertahan di setiap kabupaten/kota. Gara-garanya, KPU kabupaten/kota beranggapan bahwa distribusinya merupakan tanggung jawab KPU pusat.
Menurut Wakil Ketua Biro Logistik KPU Boradi, KPU pusat sudah mengirimkan logistik surat suara hingga kabupaten/kota. Di luar dugaan, KPU di daerah tidak mau menerima dan malah minta uang untuk mengirim ke distrik. Padahal, tanggung jawab KPU pusat adalah mengirim hingga kabupaten/kota.
" Kalau (uang) itu diberikan, kan jadinya pemberian ganda. Itu tidak benar," tegas Boradi kepada wartawan di Kantor KPU kemarin. Logikanya, setiap KPU memiliki anggaran untuk distribusi logistik. Urutannya, anggaran untuk distribusi dari pusat ke kabupaten/kota ditanggung KPU pusat. Selanjutnya, pengiriman ke setiap kecamatan atau distrik dibebankan kepada KPU kabupaten/kota.
Dia telah meminta KPU Papua untuk membuat laporan tertulis jika memang anggarannya tidak ada. Namun, kata Boradi, jika dilihat dari DIPA-nya, anggaran pengiriman logistik hingga ke distrik sudah ada di KPU Papua.
KPU, katanya, mendapatkan kabar bahwa pengiriman logistik ke tiga kabupaten/kota di Papua melalui laut. Yang lain menggunakan jalur udara. " Sumatera juga pakai jalur udara. Memang, yang lebih cepat pakai darat. Sebab, untuk jalur udara, kargonya sedikit, cuma bisa memuat setengah ton. Sedangkan Aceh, Sumut, Riau, dan Sumbar lebih cepat menggunakan jalur darat," jelasnya.
Logistik untuk pemilu ulang kemarin (29/6) juga sudah diterbangkan ke Bandara Polonia, kemudian dikirim ke Kabupaten Nias Selatan lewat laut atau udara. Logistik untuk pemilu ulang di Kabupaten Yahukimo sedang dikirim. (bay/tof)
Sumber : Cenderawasih Pos
Menurut Wakil Ketua Biro Logistik KPU Boradi, KPU pusat sudah mengirimkan logistik surat suara hingga kabupaten/kota. Di luar dugaan, KPU di daerah tidak mau menerima dan malah minta uang untuk mengirim ke distrik. Padahal, tanggung jawab KPU pusat adalah mengirim hingga kabupaten/kota.
" Kalau (uang) itu diberikan, kan jadinya pemberian ganda. Itu tidak benar," tegas Boradi kepada wartawan di Kantor KPU kemarin. Logikanya, setiap KPU memiliki anggaran untuk distribusi logistik. Urutannya, anggaran untuk distribusi dari pusat ke kabupaten/kota ditanggung KPU pusat. Selanjutnya, pengiriman ke setiap kecamatan atau distrik dibebankan kepada KPU kabupaten/kota.
Dia telah meminta KPU Papua untuk membuat laporan tertulis jika memang anggarannya tidak ada. Namun, kata Boradi, jika dilihat dari DIPA-nya, anggaran pengiriman logistik hingga ke distrik sudah ada di KPU Papua.
KPU, katanya, mendapatkan kabar bahwa pengiriman logistik ke tiga kabupaten/kota di Papua melalui laut. Yang lain menggunakan jalur udara. " Sumatera juga pakai jalur udara. Memang, yang lebih cepat pakai darat. Sebab, untuk jalur udara, kargonya sedikit, cuma bisa memuat setengah ton. Sedangkan Aceh, Sumut, Riau, dan Sumbar lebih cepat menggunakan jalur darat," jelasnya.
Logistik untuk pemilu ulang kemarin (29/6) juga sudah diterbangkan ke Bandara Polonia, kemudian dikirim ke Kabupaten Nias Selatan lewat laut atau udara. Logistik untuk pemilu ulang di Kabupaten Yahukimo sedang dikirim. (bay/tof)
Sumber : Cenderawasih Pos
Artikel 
