Belasan Caleg Asli Papua yang tergabung dalam Forum Jeritan Anak Negeri menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada KPUD Merauke terkait dengan hasil perhitungan suara sementara yang masih belum menunjukkan adanya keterwakilan Caleg Papua di DPRD.
Penyampaian rekomendasi yang difasilitasi oleh KNPI Cabang Merauke itu, bertujuan untuk menggugah warga pendatang untuk menunjukkan sikap adanya kepedulian terhadap orang asli Papua untuk duduk di legislatif. “Pertemuan ini sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab moril dan menggugah kepedulian pendatang terhadap kami, jadi tidak ada unsur represif seperti yang terjadi dibeberapa daerah di Papua dalam Pemilu saat ini”, tutur Koordinator Forum Jeritan Anak Negeri Damianus Katayu,S.IP dalam penyampaian sejumlah rekomendasi dihadapan Ketua KPUD Merauke, Eligius Gebze SH pada Rabu (15/4).
Katayu mengatakan, proses pemilu telah berjalan dan sedang dalam proses perhitungan. Namun dalam proses perhitungan sementara menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. “Mencermati hasil perhitungan suara sementara legislatif tahun 2009 di Kabupaten Merauke, diprediksikan keterwakilan orang asli Papua tidak akan terakomodir secara proporsional dalam DPRD Merauke maupun DPR Provinsi Papua,” ungkapnya.
Melalui forum ini, dirinya mendesak KPUD Merauke segera mengambil langkah-langkah konsultasi dan koordinasi untuk mengakomodir keterwakilan yang proporsional anggota legislatif orang asli Papua di DPRD maupun DPRP sebelum pleno KPUD 18 April 2009. Selain itu, mendesak pimpinan Parpol agar dalam penetapan anggota legislatif dari partai masing-masing mengutamakan orang asli Papua. Selanjutnya, mendesak KPUD danPemkab Merauke untuk mengambil kebijakan khusus guna mendukung hal-hal dimaksud.
Lain halnya dengan pernyataan Ketua KNPI Merauke, Dominicus Buliba Gebze, dirinya berpandangan, jika rekomendasi ini tidak ditanggapi dan tidak terjadi keberpihakan pada orang asli Papua maka menurutnya Otsus yang selama ini diberikan itu tidak tepat. “Jangan sampai masyarakat Papua minta otsus dikembalikan,”tegasnya.
Menjawab desakan dari forum tersebut, Ketua KPUD Merauke, Eligius Gebze,SH mengatakan bahwa sebelum terlaksananya pesta demokrasi ini, KPUD Merauke telah berupaya mengusulkan wilayah pemilihan dimekarkan menjadi lima wilayah pemilihan untuk menjawab permasalahan tersebut, namun sayangnya tidak ditanggapi oleh Mahkamah Konstitusi. Disisi lain, tidak adanya regulasi yang berpihak pada orang asli Papua membuat caleg Papua sangat sulit berkompetisi. “Ini kelemahan kita dan kita harus proaktif untuk memperjuangkannya. Begitu juga dengan MRP, seharusnya mampu mengakomodir anak-anak daerah ke depan dalam kepentingan politik”, harap Eligius.
Money Politic, Sebuah Pendidikan Politik Yang Keliru Terhadap Orang Papua
Di lain sisi, Koordinator Forum Jeritan Anak Negeri, Damianus Katayu,S.IP juga ,emgatakan bahwa banyaknya masyarakat asli Papua yang tidak memilih Caleg Asli Papua disebabkan oleh alasan-alasan ekonomi. Hal ini kemudian menyebabkan warga Papua sangat mudah diiming-imingi pemberian bantuan oleh sejumlah caleg yang melakukan praktek money politics (Politik Uang) menjelang pelaksanaan pemilu.
“Ini merupakan harga diri yang dibeli dengan uang atau beras satu kilo dan lain-lain. Ini juga merupakan kelemahan di sektor ekonomi”, katanya.
Menurut Katayu, ada sebuah pendidikan politik yang salah dan keliru yang terjadi di masyarakat. Sehingga, orang Papua sendiri merasa tidak berdaya karena diberikan sejumlah Sembako seperti itu. Dirinya berharap kepada warga non Papua, untuk tidak memberikan pendidikan politik seperti itu. Namun harus diberikan pendidikan politik melalui visi misi pribadi maupun partai. Yang terpenting, lanjut Katayu, pesta demokrasi merupakan sebuah kue yang ditaruh bagi orang Papua sehingga khusus di peruntukkan bagi rakyat Papua. “Jadi jangan sampai orang lain yang ambil sementara orang Papua sendiri menjadi penonton,” tegasnya.
Sebagai pendatang, dirinya berharap pada warga pendatang untuk berbesar hati memberikan dukungan pada saudara-saudara Papua. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Penyampaian rekomendasi yang difasilitasi oleh KNPI Cabang Merauke itu, bertujuan untuk menggugah warga pendatang untuk menunjukkan sikap adanya kepedulian terhadap orang asli Papua untuk duduk di legislatif. “Pertemuan ini sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab moril dan menggugah kepedulian pendatang terhadap kami, jadi tidak ada unsur represif seperti yang terjadi dibeberapa daerah di Papua dalam Pemilu saat ini”, tutur Koordinator Forum Jeritan Anak Negeri Damianus Katayu,S.IP dalam penyampaian sejumlah rekomendasi dihadapan Ketua KPUD Merauke, Eligius Gebze SH pada Rabu (15/4).
Katayu mengatakan, proses pemilu telah berjalan dan sedang dalam proses perhitungan. Namun dalam proses perhitungan sementara menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. “Mencermati hasil perhitungan suara sementara legislatif tahun 2009 di Kabupaten Merauke, diprediksikan keterwakilan orang asli Papua tidak akan terakomodir secara proporsional dalam DPRD Merauke maupun DPR Provinsi Papua,” ungkapnya.
Melalui forum ini, dirinya mendesak KPUD Merauke segera mengambil langkah-langkah konsultasi dan koordinasi untuk mengakomodir keterwakilan yang proporsional anggota legislatif orang asli Papua di DPRD maupun DPRP sebelum pleno KPUD 18 April 2009. Selain itu, mendesak pimpinan Parpol agar dalam penetapan anggota legislatif dari partai masing-masing mengutamakan orang asli Papua. Selanjutnya, mendesak KPUD danPemkab Merauke untuk mengambil kebijakan khusus guna mendukung hal-hal dimaksud.
Lain halnya dengan pernyataan Ketua KNPI Merauke, Dominicus Buliba Gebze, dirinya berpandangan, jika rekomendasi ini tidak ditanggapi dan tidak terjadi keberpihakan pada orang asli Papua maka menurutnya Otsus yang selama ini diberikan itu tidak tepat. “Jangan sampai masyarakat Papua minta otsus dikembalikan,”tegasnya.
Menjawab desakan dari forum tersebut, Ketua KPUD Merauke, Eligius Gebze,SH mengatakan bahwa sebelum terlaksananya pesta demokrasi ini, KPUD Merauke telah berupaya mengusulkan wilayah pemilihan dimekarkan menjadi lima wilayah pemilihan untuk menjawab permasalahan tersebut, namun sayangnya tidak ditanggapi oleh Mahkamah Konstitusi. Disisi lain, tidak adanya regulasi yang berpihak pada orang asli Papua membuat caleg Papua sangat sulit berkompetisi. “Ini kelemahan kita dan kita harus proaktif untuk memperjuangkannya. Begitu juga dengan MRP, seharusnya mampu mengakomodir anak-anak daerah ke depan dalam kepentingan politik”, harap Eligius.
Money Politic, Sebuah Pendidikan Politik Yang Keliru Terhadap Orang Papua
Di lain sisi, Koordinator Forum Jeritan Anak Negeri, Damianus Katayu,S.IP juga ,emgatakan bahwa banyaknya masyarakat asli Papua yang tidak memilih Caleg Asli Papua disebabkan oleh alasan-alasan ekonomi. Hal ini kemudian menyebabkan warga Papua sangat mudah diiming-imingi pemberian bantuan oleh sejumlah caleg yang melakukan praktek money politics (Politik Uang) menjelang pelaksanaan pemilu.
“Ini merupakan harga diri yang dibeli dengan uang atau beras satu kilo dan lain-lain. Ini juga merupakan kelemahan di sektor ekonomi”, katanya.
Menurut Katayu, ada sebuah pendidikan politik yang salah dan keliru yang terjadi di masyarakat. Sehingga, orang Papua sendiri merasa tidak berdaya karena diberikan sejumlah Sembako seperti itu. Dirinya berharap kepada warga non Papua, untuk tidak memberikan pendidikan politik seperti itu. Namun harus diberikan pendidikan politik melalui visi misi pribadi maupun partai. Yang terpenting, lanjut Katayu, pesta demokrasi merupakan sebuah kue yang ditaruh bagi orang Papua sehingga khusus di peruntukkan bagi rakyat Papua. “Jadi jangan sampai orang lain yang ambil sementara orang Papua sendiri menjadi penonton,” tegasnya.
Sebagai pendatang, dirinya berharap pada warga pendatang untuk berbesar hati memberikan dukungan pada saudara-saudara Papua. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
