Menyikapi berbagai tudingan miring atas kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dipandang turut andil terhadap kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu legislatif 2009 ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tidak menampik tudingan tersebut. Pasalnya, penanggungjawab atas segala data kependudukan secara global diurus oleh dinas bersangkutan.
“Jadi kalau kami disalahkan ya boleh-boleh saja. Namun kesalahan itu bukan hanya pada kami, karena banyak perangkat-perangkat dibawahnya yang tidak konsisten dalam pendataan pemilih Pemilu," tutur Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Jusuf Karminuddin ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya (11/4). Jusuf mengatakan, banyak hal yang menyebabkan mengapa banyak warga yang tidak terdaftar dalam Pemilu tahun 2009 ini. Diantaranya, karena kemungkinan besar seorang warga tidak memiliki KTP sehingga tidak terdaftar, petugas KPPS tidak memberikan surat undangan karena waktu yang diberikan untuk menulis surat undangan sangat sempit, petugas tidak tahu kediaman orang tersebut sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa ikut pemilu dan mengklaim tidak terdaftar.
Padahal, lanjut Jusuf, setelah dilakukan krosscek ke lapangan saat Pemilu, terdapat sekitar 60% masyarakat yang terdaftar tidak ikut memilih. “Kita dapat mengamati dari setiap TPS yang ada. Dari 300-an warga di setiap TPS, hanya setengahnya saja yang ikut memilih. Ini harus dicek kebenarnya jadi tidak bisa diterima begitu saja. Jangan sampai seseorang terlambat datang ke Merauke sehingga belum terdata sementara penutupan pendataan dilaksanakan pada bulan November. Jika datang sesudahnya, maka dengan jelas tidak terdata," tuturnya panjang lebar.
Selain alasan administrasi yang tidak dimiliki penduduk sehingga tidak terdaftar dalam DPT, disebabkan pula karena adanya kendala yang dihadapi petugas pendata. Diantaranya ketidakberadaan penduduk ketika petugas tengah mendata, ditolak penduduk sehingga petugas tidak mau mendata dan juga adanya penduduk yang tidak mau didata. Padahal menurut Jusuf, proses pendataan telah diawali terlebih dahulu dengan proses sosialisasi. Kendati demikian, pihaknya pun telah melakukan pemutkahiran data sampai bulan November 2008 dengan melayani pembuatan KK dan KTP sehingga sebagian besar telah terdata dalam data base kependudukan. Antisipasi tidak terulang kejadian yang sama, Pemkab Merauke juga telah mengeluarkan instruksi untuk melakukan pendataan ulang terhadap penduduk yang belum terdaftar. “Jadi untuk Pilpres akan dilakukan pendataan ulang sesegera mungkin dan diharapkan akan masuk dalam DPT 2009," ujarnya mantap.(drie)
Sumber : Tabloid Jubi
“Jadi kalau kami disalahkan ya boleh-boleh saja. Namun kesalahan itu bukan hanya pada kami, karena banyak perangkat-perangkat dibawahnya yang tidak konsisten dalam pendataan pemilih Pemilu," tutur Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Jusuf Karminuddin ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya (11/4). Jusuf mengatakan, banyak hal yang menyebabkan mengapa banyak warga yang tidak terdaftar dalam Pemilu tahun 2009 ini. Diantaranya, karena kemungkinan besar seorang warga tidak memiliki KTP sehingga tidak terdaftar, petugas KPPS tidak memberikan surat undangan karena waktu yang diberikan untuk menulis surat undangan sangat sempit, petugas tidak tahu kediaman orang tersebut sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa ikut pemilu dan mengklaim tidak terdaftar.
Padahal, lanjut Jusuf, setelah dilakukan krosscek ke lapangan saat Pemilu, terdapat sekitar 60% masyarakat yang terdaftar tidak ikut memilih. “Kita dapat mengamati dari setiap TPS yang ada. Dari 300-an warga di setiap TPS, hanya setengahnya saja yang ikut memilih. Ini harus dicek kebenarnya jadi tidak bisa diterima begitu saja. Jangan sampai seseorang terlambat datang ke Merauke sehingga belum terdata sementara penutupan pendataan dilaksanakan pada bulan November. Jika datang sesudahnya, maka dengan jelas tidak terdata," tuturnya panjang lebar.
Selain alasan administrasi yang tidak dimiliki penduduk sehingga tidak terdaftar dalam DPT, disebabkan pula karena adanya kendala yang dihadapi petugas pendata. Diantaranya ketidakberadaan penduduk ketika petugas tengah mendata, ditolak penduduk sehingga petugas tidak mau mendata dan juga adanya penduduk yang tidak mau didata. Padahal menurut Jusuf, proses pendataan telah diawali terlebih dahulu dengan proses sosialisasi. Kendati demikian, pihaknya pun telah melakukan pemutkahiran data sampai bulan November 2008 dengan melayani pembuatan KK dan KTP sehingga sebagian besar telah terdata dalam data base kependudukan. Antisipasi tidak terulang kejadian yang sama, Pemkab Merauke juga telah mengeluarkan instruksi untuk melakukan pendataan ulang terhadap penduduk yang belum terdaftar. “Jadi untuk Pilpres akan dilakukan pendataan ulang sesegera mungkin dan diharapkan akan masuk dalam DPT 2009," ujarnya mantap.(drie)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
