Peta PapuaDalam rangka menjelang pesta demokrasi yang akan digelar bulan April mendatang. Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua akan melaksanakan dialog Publik dengan melibatkan sejumlah calon legislatif dari masing-masing partai Politik dan sejumlah LSM guna memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat kota Jayapura mengenai pentingnya pemilu. Demikian dikatakan oleh Kepala Uncen Demokratis center Mohammad Abud Musa’ad ketika ditemui wartawan usai memberikan materi kepada peserta seminar sehari tentang pemilu yang berlangsung di Hotel Muspagco, Rabu (25/2) kemarin.
Dikatakan pada pemilu tahun 2009 ini diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dengan hadirnya wajah-wajah baru yang membwa suara rakyat dalam memimpin Papua dimasa datang. Untuk itu perlu dilakukan dialog seperti yang direncanakan agar masyarakat mengenal seperti apa figure yang akan memimpin mereka nanti.“Uncen peduli terhadap Papua dan sebagai wujud dari kepedulian tersebut nanti Uncen akan mengadakan dialog publik guna menunjukan kepada masyarakat seperti apa public figur yang akan memimpin mereka nanti,” ungkap Musa’ad.
Dialog public Uncen bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Kepala Kesatuan Bangsa (Kakesbang) dan telah mendatangi 14 kabupaten untuk membantu mensosialisasikan pemilu dan juga UU bidang politik.Untuk itu, diharapkan setelah sosialisasi dilakukan, masyarakat dapat memberikan partisipasinya meski dikatakan saat ini ada beberapa pihak yang mempermasalahkan beberapa kursi yang diperebutkan oleh para calon legislatif.
Di katakan dalam mengimplementasikan kebijakan Otonomi khusus Papua tidak hanya membutuhkan kualitas yang bagus tapi juga membutuhkan keberanian yang kuat untuk memimpin Papua guna memberikan perubahan yang signifikan terhadap Papua sendiri.Hal ini membutuhkan adanya wajah-wajah baru yang lebih energik, memiliki komitment untuk bersama-sama menjalankan kebijakan otsus secara efektif dan efisien karena dinilai Otsus sudah memasuki tahun ke delapan namun masih berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan rakyat Papua.
Dimana dikatakan yang paling menarik adalah otsus membutuhkan suatu keberanian rekonstruksi terhadap Otsus Papua karena otsus Papua didesain untuk satu provinsi sedangkan sekarang dinamika yang terjadi saat ini Papua telah menjadi dua Provinsi bahkan mungkin akan berubah menjadi tiga atau empat provinsi di tahun-tahun yang akan datang.“Otsus bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah, kita sebagai pemimpin harus berani dan hal ini harus diinisiatif dari dewan akan data yang diharapkan tentang hasil pemilu untuk rekonstruksi,” kata Musa’ad.
Dikatakan selain itu dewan perlu mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat refisi atau merubah kebijakan UU Otsus secara kesuluruhan dengan memasukan beberapa muatan yang sebenarnya ketika dirumuskan akan terjadi perdebatan atau boleh dikatakan pembahasan yang lebih intensif yang bisa teraktualisasikan, misalnya pasal yang berkaitan tentang hak dari penduduk asli Papua untuk membentuk partai politik karena diketahui saat ini pasal tersebut telah ditetapkan, namun belum ada sosialisasi sehingga pasal tersebut menjadi mengambang saat ini.(lina)
(sumber: papuapos)
Artikel 
