"Fenomena lain yang muncul, seringkali putra asal Merauke yang disekolahkan ke Jawa, tidak tahan dengan pendidikan disana. Sehingga sering mengalami drop out. Selain itu, jika ada yang berhasil, kebanyakan mereka tidak kembali ke Merauke. Padahal sekolah mereka dibiayai Pemda," ungkap Kepala Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke, Nicolaus Freddy Talubun dihadapan Tim Pemeriksa Aset dan SDM Depdiknas dalam pertemuan konsultasi yang dilakukan di Restaurant Panorama, Jumat (20/2) malam.
Dikatakan, dengan berdirinya universitas negeri, maka memberikan harapan besar pada masyarakat utamanya di 4 Kabupaten Pemekaran termasuk wilayah pegunungan tengah. "Jadi kehadiran universitas negeri ini, bukan hanya dinantikan oleh 3 kabupaten pemekaran. Namun oleh masyarakat di pegunungan tengah dan wilayah lainnya," kata Freddy.
Mengenai pembangunan infrastruktur universitas negeri, Freddy mengatakan lebih bersifat multiyears tanpa menunggu APBD. Hal ini dilakukan lantaran political will Pemkab Merauke untuk menegerikan universitas Musamus dalam rangka akselerasi pembangunan di bidang pendidikan sangat kuat. "Political will jadi kekuatan untuk membangun unimer, dan kehadiran tim pemeriksa aset dan SDM memberikan oksigen baru bagi Pemkab Merauke," imbuhnya.
Sementara itu, menyikapi keinginan yang begitu besar, Irianto Nainggolan, salah satu tim pemeriksa aset Unimmer mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah observasi dan melihat kenyataan dilapangan. Dari hasil pertemuan, sudah disepakati adanya titik temu untuk terus mendorong Unimmer menjadi negeri. Sedangkan mengenai status kepegawaian dari dosen-dosen yang telah berusia 35 tahun ke atas, maka merupakan kewajiban Dikmen Kabupaten untuk memprioritaskan pengangkatannya. "Tugas kami hanya mengangkat pegawai yang memenuhi syarat saja, sedangkan yang telah berusia 35 tahun ke atas, itu menjadi urusan Dikmen Kabupaten," jelas Nainggolan.
Menyambung tanggapan Nainggolan, Rudy Nababan yang juga merupakan salah seorang tim pemeriksa aset dan SDM Unimmer berpendapat bahwa untuk masalah kepegawaian, dirinya menyarankan agar Pemkab Merauke dapat melakukan sejumlah pendekatan dan mengundang Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) untuk melihat sejauhmana kesiapan Unimmer menjadi Negeri. "Ketika di wisuda jadi negeri, tolong ditindaklanjuti mekanisme rencana kebutuhan dari Unimer," pesannya. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi