"Hanya saja, proses pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) itu juga harus mengikuti mekanisme yang benar, tidak asal jadi," katanya menanggapi gencarnya desakan arus bawah untuk segera terbentuknya PPS, sebelum Pemilu 2009. Suparlan meminta para tokoh masyarakat dan warga di kawasan Selatan Tanah Papua itu, agar bisa memenuhi beberapa syarat utama untuk pembentukan sebuah provinsi.
"Pertama, mengenai kesanggupan membiayai rumah tangganya sendiri, tanpa tergantung total kepada pihak pusat (Pemerintah Pusat), atau provinsi induk. Kedua, punya ibukota pemerintahan yang bagus, dan bisa ada akses cepat ke seluruh pelosok. Ini baru beberapa yang paling penting. Masih ada lagi syarat yang lain," kata Suparlan. Terhadap semua persyaratan, menurut Bupati Merauke, John Gluba Gebze dalam perbincangan terpisah mengatakan, pihaknya dapat memenuhinya.
"Para bupati, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan semua komponen di Papua Selatan telah menyanggupi memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Kini bolanya ada di Komisi II DPR RI dan Departemen Dalam Negeri untuk mengelolanya lebih lanjut, setelah keluar rekomendasi dari Gubernur serta DPRD Papua," kata John Gluba Gebze. Sementara itu, Bupati Boven Digoel, Yuzak Yaluwo, mengatakan, tak ada alasan teknis yang bisa menghambat proses pembentukan PPS.
"Bisa saja ada alasan politis, dan itu kami sarankan jangan sampai terjadi, karena tak baik bagi kepentingan pengukuhan NKRI dari Merauke hingga Sabang," kata Yusak Yaluwo.
Soal Ibukota Provinsi
Mengenai pernyataan dapat memenuhi semua persyaratan, Suparlan atas nama rekan-rekannya di Fraksi PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi II DPR RI dapat memaklumi. "Tetapi yang kami dengar, kendala utama justru terletak pada belum bulatnya penentuan ibukota pemerintahan. Ada yang berpendapat tetap saja di Merauke karena faktor sejarah, tetapi ada pula yang minta dikaji ulang, agar memperoleh satu lokasi lebih strategis di sentra PPS," kata Suparlan.
Kota Merauke yang kini jadi ibukota Kabupaten Merauke, menurut Suparlan, memiliki kendala teknis untuk dikembangkan lebih lanjut. "Ada data teknis menunjukkan, Kota Merauke itu memiliki kontur tanah tidak kuat sehingga tak mampu menahan bangunan-bangunan bertingkat serta ada kendala pada topografi yang agak rata dengan permukaan laut. Makanya diusulkan sebuah lokasi lain di antara Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mapi," kata Suparlan.
Artikel 
