Warga Ajukan Pengaduan Pelantikan 375 Kepsek ke Komisi A DPRD Merauke

Merauke, Media Center  -   Sebanyak 375 Kepala Sekolah (Kepsek) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, mulai dari kepala sekolah sampai pengawas dari SD sampai SMA-SMK,  rencananya akan dilantik oleh Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, berlangsung di Swiss Belhotel, hari ini Selasa (4/12).

Terkait rencana pelantikan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Merauke Dominikus Ulukyanan mengaku telah banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat baik melalui SMS maupun secara tertulis terkait nama-nama yang akan dilantik  tersebut.  

Sebab, nama-nama yang akan dilantik itu telah diumumkan selama 1 minggu melalui RRI Merauke. ‘’Kebanyakan nada-nada protes dari masyarakat atas nama-nama yang diumumkan di RRI itu,’’ jelas Dominikus Ulukyanan, ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (3/12).  

Menurut Domin yang juga mantan guru  ini,  kebanyakan yang diprotes oleh warga tersebut adalah suami-istri yang diangkat menjadi kepala sekolah. Selain itu, jelasnya, banyak guru    yang akan diangkat menjadi kepala sekolah itu yang tidak memenuhi syarat kelayakan dalam jabatan fungsional guru.

Karena  guru yang akan diangkat jadi Kepsek tersebut masih golongan

IIa. ‘’Kalau dia golongan IIa, kemudian di sekolah  itu ada yang

golongan IIIb, bagaimana guru yang  punya golongan diatas IIa bisa

naik pangkat sementara pejabat penilainya baru IIa,’’ katanya.

Selain masalah tersebut, masalah lainnya menyangkut pergantian Kepsek di tengah tahun pelajaran.  Sebab, lanjutnya, saat ini nama-nama peserta

ujian nasional dan kepseknya sedang dikirim ke pusat dalam hal ini

Departemen Pendidikan Nasional.

‘’Kita sudah sarankan ke Bupati agar mutasi dilakukan di tahun ajaran baru sehingga tidak menggangu ijazah anak-anak yang akan lulus tahun 2013. Mudah-mudahnya  sudah ada pertimbangan, karena saran ini saya sampaikan beberapa hari lalu,’’ katanya.  

Terkait dengan  itu, Dominikus Ulukyanan mengaku pihaknya dari Komisi A telah membuat telaan kepada pimpinan DPRD Merauke untuk

selanjutnya disampaikan  ke Bupati Merauke.

‘’Harapan kita itu, bahwa seluruh kepala sekolah yang akan diangkat  ini sudah Sarjana (S1) dan lulus sertifikasi.  Sehingga nantinya tidak menjadi alasan bagi kepala sekolah meninggalkan tempat tugas dengan alasan mengikuti pendidikan. Karena apabila kepsek masih harus tetap tinggalkan sekolah dengan alasan kuliah, apalah artinya kita  melakukan penataan di kampung-kampung,’’ tambahnya. (02/mcmerauke)