Jayapura – Ketua DPR Papua Barat Yohan Yosep Auri mengatakan, mengingat pentingnya membahas aspirasi pemekaran, maka perlu ada ‘duduk bersama’ menghindari beda pendapat.
“Saya sampaikan ke Kemendagri mengenai Tata Ruang Papua Barat akan dimekarkan menjadi tiga provinsi untuk 10-15 tahun ke depan. Tinggal Papua, kita kembali dulu ke jaman Belanda, harus ada tujuh provinsi,” katanya, Jumat kemarin.
Ia mengatakan, perlu diatur di Papua Barat tiga provinsi dan di Papua empat provinsi.
Gagasan Auri tersebut disetujui oleh bupati Sarmi Drs.M.Manibor. M.MT yang berpendapat, pemekaran hendaknya difokuskan pada pemekaran tujuh wilayah provinsi. “Pemekaran kabupaten nanti saja, mekarkan provinsi dulu,” katanya.
Menurut dia, tujuan pemekaran harus jelas, kalau tidak ada orang Papua, tidak perlu. “Kalau pemekaran untuk kepentingan orang lain maka untuk apa pemekaran?” ujarnya.
Ia meminta agar dilakukan pendataan yang benar mengenai jumlah orang asli Papua. “Sebagai bupati saya tidak percaya dengan data penduduk, dipolitisir, orang Papua sudah habis. Saya tidak percaya dengan BPS, orang Papua semakin terpuruk semakin habis. Orang Papua harus punya anak 5-7. Uang Otsus diarahkan untuk orang Papua itu. Jangan pakai ke Jakarta terus,” paparnya.
Gagasan membentuk tujuh provinsi di Tanah Papua mendapat sambutan hangat dari peserta pertemuan pejabat Papua di Hotel Aston Kota Jayapura, Jumat kemarin. Terutama para tim pemekaran provinsi yang diminta untuk menyampaikan pandangannya.
Hingga kini ada sekitar 33 aspirasi pemekaran kabupaten dan provinsi yang masuk ke DPRP. Data tersebut tidak sama dengan yang dimiliki oleh DPR RI, sebab ada tim pemekaran yang langsung menyampaikan dokumennya ke DPR RI. Padahal salah satu persyaratan pemekaran adalah mendapatkan keputusan paripurna dari DPR Papua. (Tim/AlDP)