Raperda Hak Ulayat di Merauke Jangan Keluar dari Naskah Akademis

Merauke, Media Center – Rencana DPRD Merauke membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk mengatur hak-hak ulayat masyarakat di Kabupaten Merauke, khususnya bagi Suku Marind sebagai masyarakat asli di Merauke, mendapat respon hangat dari kalangan akademisi hukum Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke, Burhan Zein, SH, MH kepada Media Center, Sabtu (24/11).

Sebagai akademisi hukum, Burhan melihat rencana tersebut secara langsung menunjukkan adanya satu langkah maju dalam  memberikan rasa keadilan atas adanya kepastian hukum dalam menyelesaikan kisruh hak ulayat yang kerap terjadi di Merauke.

“Terlepas sebagai akademisi hukum, saya selaku masyarakat menyambut ini dengan senang hati dan pastinya masyarakat lainnya pun demikian,” kata Burhan kepada wartawan, Sabtu (24/11) kemarin.

Ada sejumlah catatan yang ingin Burhan berikan untuk menjadi masukan kepada para wakil rakyat di gedung Brawijaya yang melalui hak inisiatif mereka mengajukan rancangan Raperda tersebut. Catatan pertama, ia ingin menegaskan bahwa Ranperda yang dibuat DPRD jangan sampai keluar dari naskah akademik. Alasannya, ia begitu meyakini bahwa Ranperda ini memiliki naskah akademik yang tentunya diisyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan  peratura  perundang-undangan baik di tingkat undang-undang sampai ke dengan peraturan-peraturan di tingkat daerah.

“Kenapa saya tekankan jangan sampai keluar dari naskah akademik, karena sesungguhnya naskah akademik ini merupakan dasar yang tentunya sebelum penyusunan naskah akademik sudah dilakukan penelitian-penelitian dalam rangka menggali hokum-hukum adat yang hidup dan masih dipertahankan dalam kehidupan sehari masyarakat adat kita. Dengan begitu hasil dari pada galian-galian ataupun penelitian itu akan dikaji bukan saja dari sisi hokum namun juga dari sisi filosofis, yuridis, politis dan sosiologis,” jelas dosen hukum Tata Negara Unmus ini.

Jika merasa penyeleasain masalah tanah ini begitu urgen maka sesungguhnya harus menyentuh akar permasalahan serta harapan seperti apa yang diingin dicapai sebagai solusi permasalahan, sehingga peraturan daerah yang hadir ini memang diharapkan sebagai solusi yang tepat.

“Untuk kajian yuridis begitu penting ketika nantinya Perda ini akan menjadi produk hokum di daerah ini yang lahir atas hak inisiatif dari DPRD. Kajian politis juga penting sehingga perlu diuraiakan tentang kebijaksanaan politik yang menjadi dasar yang selanjutnya menjadi  kebijakan dan pengarahan serta ketatapelaksanaan pemerintahan. Begitu juga dengan sosiologis dimana masyarakat merasa bahwa Perda ini dilahirkan berdasarkan nilai-nilai yang telah digali dari kehidupan mereka. Dan nantinya mereka merasa memiliki Perda ini sehingga mereka akan menjaga dan mereka akan tunduk dan patuh secara sukarela tanpa kita harus memberikan sanksi atau tekanan tertentu,” urainya.

Yang menjadi catatan penting berikunya, kata Burhan, adalah soal partisipasi publik. Undang-undang di Indonesia mengatur tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan sangat mensyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan haruslah lahir dari aspirasi masyarakat sehingga dibutuhkan aspirasi publik.

“Partisipasi public ini menjadi bagian penting dalam penyusunan naskah akademik, kajian-kajian hokum, kajian filosopfis, politik dan sosiologis sehingga ini sangat penting. Sehingga masyarakat nantinya baik masuarakat adat maupun non masyarakat adat yang memilih hidup di tanah ini sudah sama-sama yakin dan sadar bahwa perangkat atau instrument hokum ini lah yang akan menjadi solusi permasalahan kita selama ini. Ini juga berlaku bagi investor yang selama ini berlaku merasa tidak nyaman terhadap masalah yang timbul di tengah masyarakat karena berkenan dengan hak-hak mereka (masyarakat),” imbuhnya. (06/media center)