Pemda-DPRD Merauke Sepakati 18 Raperda Jadi Prolegda 2013

Merauke, Media Center -  Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke menyetujui dan menyepakati 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Program Legeslasi  Daerah (Prolegda) Kabupaten Merauke tahun  2013 mendatang.

Persetujuan dan kesepakatan 18 Raperda menjadi Prolegda tersebut ditandatangani Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT dan  3 unsur Pimpinan DPRD Merauke dalam sidang Paripurna DPRD terkait Penetapan Prolegda Kabupaten Merauke tahun 2013 berlangsung, Senin (12/11).

Dari 18 Raperda yang   menjadi Prolegda  tersebut, 6  Raperda diantaranya merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Merauke sendiri yakni Raperda tentang minuman beralkohol, ketenagakerjaan lokal, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merauke, hak ulayat, peradilan adat di Kabupaten Merauke dan tata cara penyusunan produk hukum daerah. Sedangkan  12 Raperda lainnya diusulkan oleh Bupati untuk dibahas lebih lanjut oleh DPRD Merauke untuk ditetapkan pada tahun 2013 mendatang.  

Ketua Badan Legeslasi DPRD Kabupaten Merauke Jorgen Betaubun, S.Sos mengungkapkan, Prolegda  ini merupakan hal baru di Kabupaten Merauke meski diakuinya UU Nomor 12 tahun 2011 dan UU nomor 10 tahun 2004 telah mengatur tentang Prolegda, namun selama ini tidak pernah diterapkan  dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. ‘’Sekarang baru kita  semua menyadari betapa pentingnya Prolegda dalam suatu produk hukum daerah,’’ katanya.  

Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, mengungkapkan pengajuan  Raperda ini dimaksudkan untuk disatukan dengan   Raperda Inisiatif DPRD agar ditetapkan sebagai Prolegda.

Hal ini penting  untuk dilakukan agar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan secara terkoordinasi dan benar-benar merupakan cerminaan dari kebutuhan masyarakat.

‘’Perlu diketahui, sebagin besar  Raperda yang diajukan telah melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan sebagian lain diharapkan dapat ditetapkan sebagai materi prolegda yang akan melalui proses yang kemudian akan dibahas dan ditetapkan pada kesempatan yang akan ditentukan secara terjadwal,’’ katanya.

Bupati Romanus juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Merauke yang untuk pertama kalinya  digelar prolegda tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Merauke Ir. Leonardus Mahuze menyatakan, meski dari 18 Raperda tersebut masuk dalam Prolegda untuk 2013, namun jika ada yang sangat urgen  bisa dibahas dan ditetapkan pada tahun anggaran 2012 ini. (02/media center)