Nilai Manajemen Pendidikan di Merauke Lemah

Merauke, Media Center – Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT menilai manajemen pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan kalangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke sendiri lemah.

Manejemen pendidikan lemah mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka memiliki tidak siap sehingga strategis yang selama ini dimiliki tidak tepat pada sasaran. Sehingga masih banyak pendidikan menjadi masalah dimana-mana di Kabupaten Merauke.

Pemerintah Kabupaten Merauke mulai melakukan beberapa strategi untuk membenahi pola pendidikan sehingga pendidikan mulai berjalan stabil misalnya, pembayaran gaji guru sudah dilakukan pembanyaran di tingkat Distrik melalui rekening Distrik dan diawasi langsung oleh Distrik masing-masing.

Kepala Dinas dan satuan pendidikan mulai masuk tahun ajarang 2013-2014 sebelum pensiun mengahiri jabatannya mulai dari sekarang menata kembali sistem pola pendikan yang sekarang.

“Contohnya, sertifikasi guru yang selama ini menjadi masalah agar dilakukan pendataan ulang dan jangan tutup diri harus membuka jaringan kerja sama dengan pihak Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura untuk datangkan tenaga pengajar. Titik mana yang menjadi pusat belajar agar mereka langsung turun untuk mengajar lansung ditempat agar tidak lagi menjadi kekosongan sekolah,” ungkap Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT belum lama ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw, S.Sos menangapi peryataan Bupati Merauke, soal manejemen pendidikan lemah, memang benar tetapi Bupati Merauke harus menepakan pegawai pendidikan sesuai besik atau kemampuannya jika Pemerintah tidak menepatkan orang dengan besik percuma pendidikan tidak akan maju sesuai apa yang diharapkan.

Semua penepatan orang di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke tidak sesuai, misalnya Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (SD) yang jabat sebagai Kepala Bidang harus guru dari Pendidikan Sekolah Dasar (SD) agar bisa mengerti dengan tugas dan jangan orang dari SMP jabat sebagai Kabid SD itu yang salah sehingga pendidikan tidak berjalan normal.

“Intinya, pegawai yang masuk jabat sebagai Bidang SD harus orang dari SD dan sebaliknya Kabid SMP harus ada orang dari SMP supaya manejemen pendidikan bisa berjalan normal, hal ini bukan saja terjadi di tingkat pendidikan tetapi semua sector yang ada di Kabupaten Merauke sehingga semua program pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik sehingga sector pendidikan belum maksimal,” ungkap Vincentius Mekiuw. Sambung Mekiuw, fakta yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke bahwa penepatan orang dengan besiknya lain masuk di pendidikan akan menjadi kacau dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tidak berjalan efektif karena dia akan robah sistemnya menjadi baru.

Namun pada hal sistem pendidikan sudah berjalan tetapi lewat orang baru masuk akan robah dengan pola yang dimiliki lagi, salah satunya sistem pendidikan segera harus rombak supaya pendidikan bisa berjalan dengan baik. (06/ Media Center)