Wa Ode: Banyak Alokasi DPID Hilang di DPR

DPID tahun 2011, Merauke menjadi nol sedangkan rumusan dari pemerintah pusat seharusnya Rp40 miliar

JAKARTA--MICOM: Terdakwa kasus suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Wa Ode Nurhayati mengatakan hilangnya rumusan anggaran untuk daerah tertinggal karena banyaknya mafia anggaran yang berkeliaran di lembaga legislatif. Hal tersebut menjadikan daerah tertinggal tidak pernah mendapatkan alokasi dana dari pusat.

Hal itu disampaikan Wa Ode saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (9/10). Wa Ode yang berasal dari daerah tertinggal di Timur Indonesia merasakan benar bagaimana ketertinggalan yang mereka alami dan seakan menjadi anak tiri di negeri ini ketika DPID tahun 2011 dirumuskan.

"DPID tahun 2011, Merauke menjadi nol sedangkan rumusan dari pemerintah pusat seharusnya Rp40 miliar. Daerah Wakatobi juga hanya memperoleh Rp20 miliar dari seharusnya Rp40 miliar dan beberapa daerah tertinggal lainnya dikurangi dananya dan bahkan hilang dari rumusan yang diajukan pemerintah," ujar Wa Ode.

"Oleh sebab itu, jangan aparat keamanan TNI-Polri saja yang menjadikan NKRI sebagai harga mati, sementara lembaga legislatif dan eksekutif menganggap rakayt boleh mati kelaparan, miskin dan tertinggal karena perspektif anggaran yang tidak adil dan makmur," ujarnya.

Lebih lanjut, Wa Ode menjelaskan apa yang dialaminya adalah bukti kekuatan tertentu dalam mengangkangi permainan para calo dan mafia anggaran, serta kekuatan mereka dalam mengendalikan hukum.

"Alhamdulilah, apa yang menimpa saya hingga duduk sebagai terdakwa, masih ada dukungan simpati dan kepercayaan segenap rakyat yang terselip keyakinan publik bahwa saya hanya dikorbankan agar tidak berlebihan disebut sebagai pihak yang dikriminalisasikan," sambungnya. (Rio/OL-3)