Potensi sektor perikanan di perairan Provinsi Papua cukup besar, namun hasil tangkapan ikan tidak diproduksi di Papua, melainkan banyak dikirim ke daerah lain, seperti ke Makassar, Kendari, Bitung dan Tual.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Astiler Maharadja, mengatakan hasil sektor perikanan kenapa sampai dikelola di luar Papua, karena Provinsi Papua tidak mempunyai pelabuhan Perikanan.
‘’Kami beberapa tahun belakangan ini terus memperjuangankan anggaran ke pusat, tetapi sepertinya pusat sendiri tidak punya perhatian ke Papua,’’ kata Astiler Maharadja kepada wartawan di sela - sela Rapat Kerja (Raker) Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan, di Le Preemierre Hotel, Entrop – Distrik Jayapura Selatan (Japsel), Rabu, (17/10) kemarin siang. Pembangunan infrastruktur perikanan di Papua sangat minim, menurut Astiler, itu disebabkan kurang perhatiannya pemerintah pusat ke Papua.
Oleh sebab itu, kita akan tetap berjuang agar minimal satu pelabuhan perikanan di Papua bisa dibangun. Dimana, ada tiga pelabuhan perikanan yang kita rencanakan akan dibangun di Papua. Tiga pelabuhan itu masing - masing di Kabupaten Mimika, Biak dan Merauke.
“Khusus untuk Pelabuhan Perikanan di Merauke, Kata Astiler akan mendapat perhatian khusus, karena saat ini sudah dilakukan proses pembangunan, tetapi nampaknya kita tetap masih terkendala dengan anggaran,’’ ujarnya.
Astiler mengatakan, jika pelabuhan perikanan di Papua bisa di bangun di Papua, maka kapal - kapal yang beroperasi di perairan Laut Arafura dan Laut Pasifik bisa mendaratkan hasil tangkapannya di Papua, dan dapat diproduksi di Papua.
“Tentu ini dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri,” ujarnya.
Disinggung soal Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Astiler mengaku jika pihaknya sudah banyak melakukan koordinasi, tetapi nyatanya sampai sekarang tidak membuahkan hasil, khusus untuk sektor infrastruktur di Papua memang tidak menjadi prioritas dari Pemerintah Pusat.
Pada kesempatan itu, Astiler juga menyampaikan bahwa Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang digelar ini, diikuti oleh pejabat eselon satu dari Provinsi dan Kabupaten/Kota se Papua.
Dimana, dalam rapat evaluasi terpadu ini, kita ingin mereka memaparkan anggaran-anggaran khusunya yang ada disektor perikanan agar dapat kita ketahui bersama berapa besar perhatian pemerintah di sektor perikanan Papua. Terangnya.
Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan, juga dihadiri oleh perwakilan dari Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (KP3K), Srie Atmini. (mir/aj/lo2)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Astiler Maharadja, mengatakan hasil sektor perikanan kenapa sampai dikelola di luar Papua, karena Provinsi Papua tidak mempunyai pelabuhan Perikanan.
‘’Kami beberapa tahun belakangan ini terus memperjuangankan anggaran ke pusat, tetapi sepertinya pusat sendiri tidak punya perhatian ke Papua,’’ kata Astiler Maharadja kepada wartawan di sela - sela Rapat Kerja (Raker) Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan, di Le Preemierre Hotel, Entrop – Distrik Jayapura Selatan (Japsel), Rabu, (17/10) kemarin siang. Pembangunan infrastruktur perikanan di Papua sangat minim, menurut Astiler, itu disebabkan kurang perhatiannya pemerintah pusat ke Papua.
Oleh sebab itu, kita akan tetap berjuang agar minimal satu pelabuhan perikanan di Papua bisa dibangun. Dimana, ada tiga pelabuhan perikanan yang kita rencanakan akan dibangun di Papua. Tiga pelabuhan itu masing - masing di Kabupaten Mimika, Biak dan Merauke.
“Khusus untuk Pelabuhan Perikanan di Merauke, Kata Astiler akan mendapat perhatian khusus, karena saat ini sudah dilakukan proses pembangunan, tetapi nampaknya kita tetap masih terkendala dengan anggaran,’’ ujarnya.
Astiler mengatakan, jika pelabuhan perikanan di Papua bisa di bangun di Papua, maka kapal - kapal yang beroperasi di perairan Laut Arafura dan Laut Pasifik bisa mendaratkan hasil tangkapannya di Papua, dan dapat diproduksi di Papua.
“Tentu ini dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri,” ujarnya.
Disinggung soal Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Astiler mengaku jika pihaknya sudah banyak melakukan koordinasi, tetapi nyatanya sampai sekarang tidak membuahkan hasil, khusus untuk sektor infrastruktur di Papua memang tidak menjadi prioritas dari Pemerintah Pusat.
Pada kesempatan itu, Astiler juga menyampaikan bahwa Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang digelar ini, diikuti oleh pejabat eselon satu dari Provinsi dan Kabupaten/Kota se Papua.
Dimana, dalam rapat evaluasi terpadu ini, kita ingin mereka memaparkan anggaran-anggaran khusunya yang ada disektor perikanan agar dapat kita ketahui bersama berapa besar perhatian pemerintah di sektor perikanan Papua. Terangnya.
Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan, juga dihadiri oleh perwakilan dari Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (KP3K), Srie Atmini. (mir/aj/lo2)
Artikel 
