Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan restu dan dukungan langsung agar Menakertrans segera merealisasikan rencananya tersebut sebagai sabuk pengaman (security belt) Nusantara.''Se belum meresmikan pembangunan 2 buah Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Papua yang terletak di perbatasan Indonesia bagian Timur, saya melapor dan meminta ijin kepada Presiden dan beliau menyatakan merestui serta mendukung rencana tersebut dan menitipkan salam hangat bagi saudara-saudara kita di wilayah perbatasan,'' kata Menakertrans Erman Suparno saat meresmikan pembangunan KTM Senggi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Selasa(10/3).
S iaran pers Humas Depnakertrans menyebutkan sehari sebelumnya, Senin (9/3) Menakertrans juga mengatakan hal serupa ketika memulai kunjungan kerjanya di Provinsi Papua dengan meresmikan pembangunan KTM Salor di Kabupaten Merauke, Papua .''Untuk mewujudkan dan mempercepat realisasi pembanguan lokasi transmigrasi dan KTM di wilayah perbatasan, saya telah membuat kesepakatan dengan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan serta melibatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat,'' ujar Erman.
Pembangu nan lokasi transmigrasi dan KTM di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia sangat dibutuhkan untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat lokal di sekitar lokasi transmigrasi.K awasan perbatasan dan pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia harus tetap dijaga kedaulatannya agar tidak diincar dan diklaim oleh negara lain. ''Oleh karena itu, saya akan menggalakkan program transmigrasi di wilayah-wilayah itu yang kebanyakan kondisinya tertinggal dan terbengkalai, agar dapat dimanfaatkan secara optimal,'' katanya.
Menake rtrans Erman Suparno mengungkapkan, pemerintah dan masyarakat di kawasan perbatasan seperti di Kabupaten Merauke dan Keerom sangat anstusias dengan rencana pembangunan KTM di wilayahnya.Ini dibuktikan dengan kesediaan para tokoh adat di kedua wilayah yang secara sukarela memberikan tanah ulayat yang diformalkan dengan pemberian SK pencadangan tanah dari Bupati kepada Menakertrans.
M enyinggung pembiayaan pembangunan KTM, Menakertrans menjelaskan adanya sharing cost antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk merealisasikan pembangunan KTM Salor di Merauke, pemerintah pusat melalui Depnakertrans telah mengucurkan dana sebesar Rp10,3 miliar. Sisanya akan dipenuhi dengan anggaran pemerintah daerah dan kerjasama dengan investor swasta.Sementa ra itu, Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang hendak membangun KTM Salor.
Keberada an dan pembangunan KTM ini diharapkan segera terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik warga transmigran maupun lokal dan pembangunan infrastruktur perkotaan di lokasi perbatasan yang selama ini tertinggal dan kurang berkembang.Bup ati Merauke menjelaskan pembangunan KTM Salor terdiri dari wilayah 4 distrik yaitu Kurik, Animha, Tanah Miring dan Semanggi, sementara komoditas unggulan di KTM teridiri dari padi, ubi kayu kedelai, jagung, tebu, kacang.Lokasi transmigrasi yang dihuni 97.617 jiwa yang berasal dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa tenggara Timur dan masyarakat lokal Papua.
Pada peresmian pembangunan KTM Salor, Merauke dan KTM Senggi, Keerom, Menakertrans memberikan bantuan masing-masing 10 unit hand tractor, 5 unit genset dan 5 paket buku pintar.Setelah di Provinsi Papua, Menakertrans merencanakan akan segera memulai pembangunan KTM di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar lainnya di Indonesia, terutama yang di kawasan transmigrasi yang berada di perbatasan Kalimantan. (Az/toeb).
Sumber : endonesia
Artikel 
