"Untuk mewujudkan dan mempercepat realisasi pembanguan lokasi transmigrasi dan KTM di wilayah perbatasan, saya telah membuat kesepakatan dengan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, serta melibatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat," kata Erman dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews, Selasa pagi, 10 Maret 2009.Dia menambahkan, pemerintah dan masyarakat di kawasan perbatasan seperti di Kabupaten Merauke dan Keerom sangat antusias dengan rencana pembangunan KTM di wilayahnya.
"Sebagai bukti, tokoh adat di kedua wilayah secara sukarela memberikan tanah ulayat yang diformalkan dengan pemberian SK pencadangan tanah dari bupati kepada Depnakertrans," ujarnya.Terkait pembiayaan pembangunan KTM, Erman mengatakan adanya sharing cost antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti untuk merealisasikan pembangunan KTM Salor di Merauke, Depnakertrans memberikan dana sebesar Rp 10,3 Miliar dan sisanya akan dipenuhi dengan anggaran pemerintah daerah dan kerjasama dengan investor swasta.
Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze menuturkan, pemerintah daerah menyambut baik pembangunan KTM Salor. Sebab, diharapkan dengan adanya KTM segera terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik warga transmigran maupun lokal, serta pembangunan infrastruktur perkotaan di lokasi perbatasan yang selama ini tertinggal dan kurang berkembang.
Johanes mengatakan, pembangunan KTM Salor terdiri dari empat distrik yaitu Kurik, Animha, Tanah Miring, dan Semanggi. "Komoditas unggulan di daerah tersebut di antaranya padi, ubi kayu, kedelai, jagung, tebu, dan kacang," ujarnya.
Sedangkan KTM dihuni oleh 97.617 jiwa yang berasal dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa tenggara Timur dan masyarakat lokal Papua."Dengan adanya KTM, poses berkembangnya pemukiman transmigrasi yang biasanya memerlukan waktu 25-30 tahun bisa dipersingkat menjadi 10-15 tahun saja," kata Erman.
Artikel 
