Sudah setahun lamanya upaya Komisi C DPRD Merauke menghadirkan PT Askes dalam penyelesaian kasus Jamsostek tak membuahkan hasil. Akhirnya, sidang yang seharusnya dapat digelar hari ini gagal total.
Hal ini diakui oleh Ketua Komisi C DPRD Merauke Ir. Leo Mahuze ketika dikonfirmasi usai membatalkan pembahasan kasus Jamsostek yang semula akan dilakukan hari ini (19/1). Dirinya mengaku sangat kecewa terhadap sikap PT Askes yang belum menyempatkan diri dalam menuntaskan kasus-kasus Jamsostek yang terjadi di masyarakat. “Ketika dikonfirmasi, alasan ketidakhadiran karena sakit. Padahal kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk segera menuntaskan masalah agar masyarakat selaku penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Perihal penyampaian sharring sudah dilakukan setahun lalu, namun selalu saja ada hambatan,” ungkap Leo.
Menurut Leo, inti persoalan Jamkesmas adalah pelayanan yang kurang baik kepada masyarakat. Hasil temuan di lapangan banyak sekali keluhan masyarakat yang disampaikan melalui dewan, namun Leo mengatakan, inti dari persoalan Jamkesmas itu sendiri belum diketahui secara jelas. “Kita harus tahu permasalahannya terletak pada pihak kesehatan atau PT Askes,” ujarnya.
Ditanyai mengenai temuan Komisi C dilapangan, dirinya menyampaikan bahwa banyak warga yang membawa kartu askeskin ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan, ternyata tidak terdaftar dalam program Jamkesmas. Masalah berikutnya adalah PT Askes tidak akan melayani masyarakat yang tidak memiliki kartu askes dan tidak terdaftar. “Jadi kita harus tahu proses pendataan yang dilakukan seperti apa. Apakah melalui koordinasi yang baik antar pemerintah daerah ataukah tidak,” tuturnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala RSUD Merauke dr Petrus Tjia mengakui banyak terjadi permasalahan mengenai Jamsostek. Banyak keluhan yang datangnya dari masyarakat mengenai sulitnya pengurusan administrasi, rakyat miskin yang seharusnya memiliki malah tidak memiliki kartu tersebut. Ironisnya, warga perkotaan yang memperoleh kemudahan dalam pengurusan Jamsostek. Kendati demikian, dirinya mengatakan meski warga pemilik Jamsostek tidak terdaftar, tetap dilayani RSUD dengan jaminan tanggungan dari Pemkab Merauke. “Kita sendiri memberikan cap untuk bebas biaya pengobatan. Jadi banyak sekali masalah Jamsostek, kalau sudah terjadi masalah kita mau klaim siapa”, tanyanya.
Dia menambahkan bahwa saat ini ditangannya terdapat Surat Edaran Menkes yang berisikan kebiajak mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, Petrus mengatakan baru akan menjelaskannya setelah menyelesaikan permasalahan Jamsostek. (Drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Hal ini diakui oleh Ketua Komisi C DPRD Merauke Ir. Leo Mahuze ketika dikonfirmasi usai membatalkan pembahasan kasus Jamsostek yang semula akan dilakukan hari ini (19/1). Dirinya mengaku sangat kecewa terhadap sikap PT Askes yang belum menyempatkan diri dalam menuntaskan kasus-kasus Jamsostek yang terjadi di masyarakat. “Ketika dikonfirmasi, alasan ketidakhadiran karena sakit. Padahal kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk segera menuntaskan masalah agar masyarakat selaku penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Perihal penyampaian sharring sudah dilakukan setahun lalu, namun selalu saja ada hambatan,” ungkap Leo.
Menurut Leo, inti persoalan Jamkesmas adalah pelayanan yang kurang baik kepada masyarakat. Hasil temuan di lapangan banyak sekali keluhan masyarakat yang disampaikan melalui dewan, namun Leo mengatakan, inti dari persoalan Jamkesmas itu sendiri belum diketahui secara jelas. “Kita harus tahu permasalahannya terletak pada pihak kesehatan atau PT Askes,” ujarnya.
Ditanyai mengenai temuan Komisi C dilapangan, dirinya menyampaikan bahwa banyak warga yang membawa kartu askeskin ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan, ternyata tidak terdaftar dalam program Jamkesmas. Masalah berikutnya adalah PT Askes tidak akan melayani masyarakat yang tidak memiliki kartu askes dan tidak terdaftar. “Jadi kita harus tahu proses pendataan yang dilakukan seperti apa. Apakah melalui koordinasi yang baik antar pemerintah daerah ataukah tidak,” tuturnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala RSUD Merauke dr Petrus Tjia mengakui banyak terjadi permasalahan mengenai Jamsostek. Banyak keluhan yang datangnya dari masyarakat mengenai sulitnya pengurusan administrasi, rakyat miskin yang seharusnya memiliki malah tidak memiliki kartu tersebut. Ironisnya, warga perkotaan yang memperoleh kemudahan dalam pengurusan Jamsostek. Kendati demikian, dirinya mengatakan meski warga pemilik Jamsostek tidak terdaftar, tetap dilayani RSUD dengan jaminan tanggungan dari Pemkab Merauke. “Kita sendiri memberikan cap untuk bebas biaya pengobatan. Jadi banyak sekali masalah Jamsostek, kalau sudah terjadi masalah kita mau klaim siapa”, tanyanya.
Dia menambahkan bahwa saat ini ditangannya terdapat Surat Edaran Menkes yang berisikan kebiajak mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, Petrus mengatakan baru akan menjelaskannya setelah menyelesaikan permasalahan Jamsostek. (Drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
