MERAUKE - Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Merauke akan menangani proyek bantuan rumah layak huni sebanyak 300 unit di Kabupaten Merauke. Bantuan rumah layak huni diberikan khusus oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada masyarakat melalui Dinas Sosial Priovinsi Papua.
Wakil Ketua Bidang Jasa Konstruksi Paulus Samkakai mengatakan, KAPP Merauke bisa menangani proyek pembangunan rumah bantuan itu berdasarkan hasil konferensi KAPP Pusat dengan Dinas Sosial Provinsi Papua, di Jayapura beberapa waktu lalu. KAPP Merauke disarankan mengajukan proposal ke Dinsos Papua melalui Dinsos Merauke.
“300 unit rumah layak huni itu akan dikerjakan oleh Kamar Adat Pengusaha Papua, itu jatah gubernur. Proposalnya sudah kami masukkan dan ada untuk dua titik di Kabupaten Merauke, yakni di Buti Kelurahan Samkai dan di Mangga Dua Kelapa Lima, khusus untuk masyarakat asli Papua. Tadi saya pergi cek di Dinas Sosial Merauke, mereka sampaikan sekitar hari Selasa atau Rabu kembali cek rekomendasi untuk Dinsos Papua,” kata Paulus kepada wartawan, Selasa (8/10) kemarin.
Menurut dia, secara umum program bantuan rumah layak huni tersebar di beberapa kabupaten di Papua Barat dan Papua. Terdapat 13.000 unit rumah yang akan dibangun di wilayah Papua. Di daerah Pegunungan akan dibangun 500 unit, dab daerah pesisir akan memperoleh jatah 300 unit rumah.
“Itu komitmen yang dibuat Dinsos Papua dan KAPP Papua Pusat di Jayapura. Cuma dari Dinsos Provinsi Papua sampaikan harus ada surat rekomendasi dari Dinsos Kabupaten mengetahui Pak Bupati atau melalui Sekda atas nama Bupati. Secara keseluruhan 13 ribu rumah dalam 5 tahun kepemimpinan Pak Gubernur melalui Dinsos Provinsi Papua. Rencana kerjanya mulai tahun ini,” ungkap Paulus.
Dikatakan, KAPP Merauke sudah koordinasi dengan Disnas Sosial terkait pembangunan rumah. Menurut Paulus, Dinsos akan memberikan surat rekomendasi pada pekan ini.
“Tadi saya baru ketemu dengan kepala dinas dan sekretarisnya. Tinggal dapat surat rekomendasinya mengetahui Pak Bupati. Rekomendasi ditujukan kepada Dinsos Provinsi sesuai dengan proposal yang kami sudah ajukan ini. Bangunannya semi permanen, dua titik itu kami akan bagi kembali 150-150,” terangnya.
Ditambahkan, sesuai arahan Kepala Dinas Sosial Merauke, KAPP akan melakukan pengecekan tentang status tanah yang akan dilaksanakan pembangunan rumah.
“Sesuai arahan, kita akan cek kembali sertifikat dan pelepasan karena sering pembangunan berjalan di atas tanah-tanah bermasalah. Ada 3 bidang program KAPP, itu jasa konstruksi, koperasi dan UKM,” tandas dia. (Lea/achi/lo1)
Artikel 
