Merauke, InfoPublik - Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT menegaskan, untuk mengangkat ekonomi masyarakat, khususnya kampung-kampung yang dihuni masyarakat lokal masih dibutuhkan pendampingan secara terus menerus. Pendampingan ini karena rata-rata belum bisa mandiri dari sisi ekonomi.
‘’Jadi pendampingan terhadap masyarakat kampung lokal harus terus dilakukan. Bagaimana dana yang diturunkan ke bawah dimanfaatkan untuk usaha-usaha produktif dalam meningkatkan ekonomi keluarga mereka,’’ kata Bupati Romanus, ketika Turkam di 2 kampung SP 5 Kurik Kampung Sukamaju Distrik Malind dan SP 6 Kurik Distrik Kurik, Jumat (18/10).
Sementara untuk kampung-kampung eks transmigrasi, menurut bupati, masyarakatnya tidak perlu lagi pendampingan secara terus menerus. Sebab, rata-rata warga di lokasi eks UPT Transmigrasi tersebut sudah mampu mandiri secara ekonomi.
Apalagi, lanjut Bupati, dari sisi sarana umum untuk lokasi-lokasi eks UPT Transmigrasi, hampir semuanya sudah tersedia. Sementara untuk kampung-kampung lokal, diakui Bupati, sampai saat ini sarana umum masih sangat terbatas.
‘’Kalau masyarakat di kampung-kampung lokal tidak ada yang maju, maka masyarakat di semua lokasi eks UPT Trans harus maju. Karena hampir semua sarana umum sudah tersedia,’’ jelas Bupati.
Untuk maju tersebut, selain kemandirian dalam ekonomi, sambung Bupati, juga mampu memanfaatkan dana yang diturunkan ke kampung. Apalagi, dana yang diturunkan pemerintah ke setiap kampung eks UPT Transmigrasi yang menjadi sentra-sentra produksi padi cukup besar.
Selain dana PNPM Mandiri dari pusat, Respek dari Provinsi, juga dana Gerbangku dari Pemerintah Kabupaten Merauke. Tak hanya itu, juga ada dana Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang diturunkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian ke setiap kampung yang bervariasi setiap kampong, mulai Rp500 juta sampai di atas Rp 1 miliar.
‘’Untuk kampung-kampung eks UPT Transmigrasi yang menjadi sentra produksi padi, uang yang dikelola tahun 2013 ini jika ditotal secara keseluruhan rata-rata diatas Rp 1miliar. Bahkan ada yang Rp2 miliar setiap kampungnya,’’ tambahnya. (02/mcmerauke/Kus)
Artikel 
