Merauke – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Marcelus Kimbinaka mengaku pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Boven Digoel tahun 2013 sangat lambat sehingga berimbas bagi penetapan APBD yang sudah terjadwalkan. Alasannya, pihak Dewan baru menerima materi RAPBD 2013 pada akhir Januari 2013 kemarin sehingga penetapannya pun terhambat.
“Jadi penetapan baru bisa dilakukan belum lama ini, padahal kami (Dewan) sudah menyurati eksekutif agar pembahasan anggaran berakhir tanggal 27 Agustus tahun lalu (2012). Namun Pemerintah dalam hal ini SKPD belum menyiapkan dokumen-dokumen (materi) terutama rancangan anggarannya sehingga kami tidak punya dasar untuk melakukan pembahasan APBD 2013,” katanya kepada Bintang Papua Rabu 927/2) kemarin.
Masih dikatakannya, keterlambatan Pemerintah menyerahkan RAPBD 2013 kepada Dewan diakibatkan oleh lambatnya SKPD masing-masing membuat RKA untuk dimasukan dalam materi RAPBD.
“Tetapi sekarang Dewan harus tegas bahwa jangan lagi ada keterlambatan seperti ini karena akan mempengaruhi seluruh sistem yang ada di Boven,” ujarnya penegasan itu disampaikan saat pembukaan sidang paripurna pembahasan RAPBD 2013.
Lebih lanjut Dewan juga mengingatkan eksekutif agar pembahasan RAPBD tahun 2014 sudah harus dilaksanakan Juli mendatang. Dan masalah tepat waktu itu juga berlaku bagi sidang APBD perubahan nantinya.
“Nah kalau memang masih juga tidak dilakukan sesuai jadwal, kami tegaskan bahwa pimpinan di Pemerintahan yang tidak sanggup bekerja lebih baik mundur diri dari tugas dan jabatannya karena masih ada orang yang siap bekerja dengan baik,” tandasnya. (lea/achi/lo1)
Artikel 
